Makassar, Respublica— Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar mulai memantapkan pijakan perencanaan pembangunan daerah menuju 2027 melalui pelaksanaan Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Forum tersebut menjadi wadah strategis untuk menyatukan arah kebijakan pembangunan, memastikan kesinambungan antarprogram, sekaligus menjawab dinamika dan tantangan pembangunan perkotaan yang kian kompleks.

Melalui forum ini, Pemkot Makassar menegaskan komitmennya menjaga kesinambungan kebijakan sekaligus mempercepat realisasi target pembangunan daerah yang sejalan dengan visi Kota Makassar sebagai kota yang unggul, inklusif, aman, dan berkelanjutan.

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menekankan bahwa RKPD 2027 memiliki peran krusial sebagai instrumen strategis dalam menjaga kesinambungan program serta mempercepat capaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029.

Menurut Munafri, tahun 2027 merupakan fase penting karena menjadi periode penguatan sekaligus konsolidasi pelaksanaan RPJMD Kota Makassar 2025–2029.

“Perencanaan pembangunan harus disusun secara matang, terukur, dan selaras dengan visi pembangunan Kota Makassar,” kata Munafri, pada Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD yang digelar di Hotel Novotel Makassar, Kamis (29/1/2026).

Ia menegaskan bahwa RKPD tidak dapat dipandang sekadar sebagai dokumen tahunan, melainkan sebagai instrumen strategis yang memastikan konsistensi kebijakan, kesinambungan program, serta percepatan pencapaian sasaran pembangunan daerah.

Lebih jauh, Munafri kembali menekankan visi pembangunan Kota Makassar periode 2025–2029, yakni Kota Makassar Unggul, Inklusif, Aman, dan Berkelanjutan.

Visi tersebut menjadi landasan utama dalam penyusunan RKPD 2027 agar arah kebijakan RPJMD dapat diterjemahkan secara konkret dalam program dan kegiatan perangkat daerah.

Ia menambahkan, proses penyusunan RKPD harus berbasis data dan indikator kinerja yang jelas, dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, serta mengakomodasi aspirasi masyarakat melalui pendekatan top-down dan bottom-up secara bersamaan.

“Prinsip utama yang harus kita pegang adalah keberlanjutan. Program yang telah dirintis harus diperkuat, disempurnakan, dan diakselerasi dampaknya,” jelasnya.

“Tterutama program yang secara langsung mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing Kota Makassar,” lanjut dia.

Munafri menilai bahwa keberlanjutan pembangunan tidak semata-mata dimaknai sebagai keberlanjutan administratif, tetapi harus memastikan manfaat pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat serta mampu menjawab tantangan pembangunan perkotaan yang terus berkembang.

Ia juga mengingatkan seluruh perangkat daerah agar hasil forum konsultasi publik ini ditindaklanjuti secara serius dan terintegrasi dalam penyempurnaan rancangan awal RKPD 2027, sekaligus menjadi dasar penyusunan rencana kerja perangkat daerah yang selaras dan saling bersinergi.

“Seluruh aktivitas perangkat daerah harus dapat diukur outcome dan impact-nya untuk pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan berdasarkan target kinerja yang telah ditetapkan,” tegasnya.

Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Kota Makassar Tahun 2027 tersebut dihadiri oleh unsur DPRD Kota Makassar, Ketua TP PKK Kota Makassar, Sekretaris Daerah, perwakilan Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan, serta jajaran perangkat daerah.

Selain itu, forum juga melibatkan akademisi, mitra pembangunan, organisasi masyarakat, serta perwakilan kelompok perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, tokoh masyarakat, dan tokoh agama.