Makassar, Respublica— Ketua Komisi C DPRD Kota Makassar, Azwar Rasmin, merespons langkah Pemerintah Kota Makassar yang belakangan ini gencar melakukan penertiban pedagang kaki lima (PKL) di sejumlah titik.

Legislator dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menyatakan dukungan terhadap kebijakan tersebut, namun mengingatkan agar penertiban dibarengi solusi yang adil bagi para pedagang.

Azwar menilai penataan PKL merupakan bagian dari upaya besar membenahi wajah Kota Makassar. Ia menyebut, sebagai kota yang diarahkan menjadi kota dunia, Makassar memang perlu ditata secara lebih tertib dan terencana.

“Secara umum kita dukung Bapak Wali karena ini bagian juga dalam penataan kota, di mana kota kita adalah kota dunia, kota yang harus ditata dengan baik,” ujarnya.

Meski demikian, ia menekankan pentingnya perhatian pemerintah terhadap nasib PKL yang terdampak penertiban. Menurutnya, relokasi harus dilakukan dengan cara yang manusiawi dan tidak menimbulkan rasa ketidakadilan di tengah masyarakat.

“Tapi kita ingatkan juga kepada Wali Kota untuk memberikan jalan keluar terbaik kepada PKL-PKL yang direlokasi. Kalau bisa direlokasi dengan baik, lakukan dengan baik, dan jangan sampai ada warga juga yang merasa malah terzalimi,” tegasnya.

Azwar menyebut, secara prinsip DPRD mendukung langkah Wali Kota Makassar karena penertiban ini diyakini menjadi momentum penting dalam pembenahan kota, mulai dari pengurangan potensi banjir hingga penataan lalu lintas.

“Tetapi secara umum kita dukung Pak Wali, apalagi ini menjadi titik balik penataan kota insyaallah untuk lebih baik, titik balik pencegahan banjir, dan titik balik pencegahan kemacetan di Kota Makassar,” lanjutnya.

Ia juga mengingatkan bahwa proses perubahan tidak bisa dilakukan secara instan. Penataan kota, kata dia, harus dilakukan secara bertahap dan melibatkan berbagai sektor secara bersamaan, termasuk pembenahan infrastruktur.

“Tentu ada perubahan, tetapi perubahan itu kan bertahap dan harus simultan, semua sisi harus bisa bekerja bersama. Salah satu sisinya itu tadi penataan itu, kemudian ada penataan lain seperti perbaikan jalan, perbaikan infrastruktur lain, dan sebagainya,” jelas Azwar.

Meski mendukung kebijakan penertiban, Azwar menegaskan kesejahteraan warga harus tetap menjadi prioritas utama pemerintah.

“Tetapi kesejahteraan warga harus tetap dijaga, itu kami tetap harus dan itu menjadi tugas utama pemerintah dalam menjamin kesejahteraan warga masyarakat,” katanya.

Lebih lanjut, Azwar mengingatkan Pemkot Makassar agar konsisten dalam penertiban dan mengantisipasi munculnya pedagang baru di lokasi yang telah ditertibkan. Ia menilai, jika hal itu terjadi, maka penertiban justru mencerminkan kegagalan pemerintah.

“Mestinya begitu, dan itu namanya gagal Pemerintah Kota kalau sudah ditertibkan lantas ada pemain baru di situ,” ujarnya.

Menurutnya, kondisi tersebut bisa memunculkan prasangka negatif di tengah masyarakat, seolah penertiban hanya bertujuan mengganti pelaku usaha, bukan menata kota.

“Nanti malah masyarakat bisa berkata bahwa jangan-jangan pemainnya saja yang mau diganti sama Pemerintah Kota. Harusnya konsisten dan tentu masyarakat yang tergusur atau terlokasi itu, tambah sedih dong kalau umpama ada orang lain yang ganti,” sambungnya.

Ia menambahkan, apabila tidak ada lagi aktivitas PKL di lokasi yang telah ditertibkan, masyarakat akan lebih mudah memahami bahwa kebijakan tersebut memang ditujukan untuk kepentingan bersama.

“Tetapi kalau tidak ada, mungkin mereka akan merasa betul-betul ini apa yang diinginkan oleh Wali Kota untuk masyarakat secara umum lebih baik di Kota Makassar,” tutup Azwar.