Makassar, Respublica— Pemerintah Kota Makassar terus memacu laju pembangunan dengan menitikberatkan pada kemajuan yang inklusif dan berkelanjutan. Memasuki tahap perencanaan tahun 2026, komitmen tersebut terlihat dari tingginya partisipasi warga dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

Tercatat sebanyak 2.181 usulan program masuk dalam sistem, terdiri dari 1.194 usulan Daftar Kegiatan Lingkungan (Dakel) dan 987 usulan sektoral. Selain itu, 795 usulan merupakan hasil integrasi Dakel dan sektoral yang tengah melalui proses sinkronisasi dan penentuan skala prioritas.

Data tersebut dipaparkan dalam Forum Lintas Perangkat Daerah yang digelar Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Makassar di Hotel Four Points by Sheraton Makassar, Kamis (12/2/2026). Forum ini menjadi wadah konsolidasi antarperangkat daerah untuk menyelaraskan program agar berjalan efektif dan terukur.

Kegiatan itu dihadiri langsung oleh Wali Kota Munafri Arifuddin, Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham, jajaran SKPD, para camat, serta lurah se-Kota Makassar. Kehadiran para pemangku kebijakan tersebut menjadi simbol komitmen bersama dalam merumuskan arah pembangunan 2026 agar lebih progresif dan berdampak nyata.

Dalam kesempatan itu, Munafri menyampaikan peringatan serius terkait dinamika internal birokrasi. Ia menekankan bahwa keberhasilan pembangunan sangat ditentukan oleh soliditas dan sinergi antarperangkat daerah.

Namun, menurutnya, pembenahan internal harus menjadi langkah awal sebelum memperkuat koordinasi lintas sektor. “Bagaimana mau lintas kerja kalau secara internal masih banyak hal yang belum bisa dibenahi dengan baik,” tegas Munafri.

Ia kembali menyinggung istilah deep state dan state capture, yang dinilainya bukan hanya fenomena di tingkat nasional, tetapi juga berpotensi terjadi dalam tata kelola pemerintahan daerah.

Dalam konteks birokrasi, ia menjelaskan bahwa deep state dapat muncul ketika sistem internal justru mengendalikan arah kebijakan melalui kelompok tertentu yang tidak sejalan dengan pimpinan.

Munafri mengaku, selama hampir setahun melakukan pengamatan, ia menemukan indikasi praktik transaksional dalam proses pengadaan barang dan jasa. Selain itu, ego sektoral dinilai masih menjadi penghambat utama pelaksanaan program prioritas.

“Inilah yang menurut saya menjadi alarm. Leadership kita diuji. Kita harus memastikan laporan yang masuk tidak semuanya manis,” katanya.

Ia menegaskan akan melakukan pengawasan dan pemeriksaan langsung terhadap pelaksanaan program di tiap perangkat daerah, bahkan membuka kemungkinan melibatkan unsur non-pemerintah untuk memastikan kegiatan berjalan sesuai aturan.

Digitalisasi sistem pemerintahan juga disebutnya sebagai instrumen penting untuk memperkuat transparansi dan integritas, meski diakuinya belum seluruh perangkat daerah siap menerima perubahan tersebut.

“Jangan membangun kerajaan-kerajaan sendiri. Yang harus dipastikan adalah program tepat sasaran, tepat waktu, dan efisien,” tegasnya.

Munafri turut menyoroti isu kebersihan kota sebagai persoalan mendesak. Program “Jumat Bersih” ditegaskan menjadi agenda rutin hingga tingkat RT. Ia juga menyinggung penataan taman kota, penertiban spanduk dan baliho yang dinilai semrawut, serta pelarangan iklan rokok di kawasan pusat kota.

Selain itu, ia mengingatkan agar tidak terjadi penganggaran ganda antarperangkat daerah dan meminta target pendapatan tidak dipasang terlalu rendah demi mengejar insentif. Integritas pengelolaan anggaran, menurutnya, menjadi harga mati.

Munafri juga menyoroti kondisi Makassar Creative Hub (MCH) yang dinilai belum dikelola optimal meski masuk dalam program prioritas.

“Sehingga forum ini menjadi ruang pembangunan kota lebih baik, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi seluruh masyarakat,” tukasnya.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham menekankan pentingnya penyelarasan seluruh program perangkat daerah dengan visi besar pembangunan kota.

“Semuanya harus bergerak dalam satu irama. Visi pembangunan kota tidak boleh berjalan sendiri-sendiri. Sinkronisasi program adalah kunci agar tujuan besar kita bisa tercapai secara optimal,” singkat Aliyah Mustika Ilham.

Kepala Bappeda Kota Makassar, Dahyal, memaparkan bahwa seluruh rancangan program strategis merupakan hasil penjaringan Musrenbang yang telah melalui proses sinkronisasi lintas perangkat daerah.

“Rancangan program ini merupakan rekomendasi yang kami terima dari SKPD teknis untuk dilaksanakan dalam beberapa tahun ke depan sebagai bagian dari arah pembangunan Kota Makassar,” ujarnya.

Dari sektor pendidikan, sejumlah prioritas diusulkan, seperti rehabilitasi ruang kelas di UPT SPF SD Inpres Bertingkat Bara-Baraya, penataan lingkungan sekolah, pemenuhan mobiler di SDN KIP Maccini, hingga penguatan Unit Layanan Disabilitas (ULD) Pendidikan. Penyediaan data Anak Tidak Sekolah (ATS) berbasis by name by address juga menjadi perhatian.

“Program pembagian baju sekolah gratis juga menjadi perhatian, dengan skema distribusi langsung ke sekolah-sekolah sebelum memasuki tahun ajaran baru,” tuturnya.

Dinas Kesehatan mengarahkan program pada peningkatan layanan, terutama bagi warga Kepulauan Sangkarrang, termasuk pelatihan bahasa isyarat bagi tenaga kesehatan dan penyusunan SOP pelayanan ramah disabilitas.

“Program lainnya adalah pembuatan dan penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan kesehatan ramah disabilitas di seluruh Puslesmas” ungkapnya.

“Tak kalah penting, terdapat usulan klaim pembayaran pelayanan kesehatan bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) terlantar dan tidak mampu pada rumah sakit rujukan,” jelasnya.

Dinas Sosial mengusulkan penambahan tenaga pekerja sosial, penguatan fasilitas Rumah Perlindungan dan Trauma Center (RPTC), serta pendataan disabilitas di wilayah rawan bencana.

” Selain itu, terdapat program peningkatan fasilitas sarana dan prasarana Dinas Sosial, termasuk Rumah Perlindungan dan Trauma Center (RPTC),” paparnya.

” Untuk mendukung pembangunan inklusi, Dinas Sosial juga mengusulkan alokasi anggaran bagi penerjemah bahasa isyarat,” terangnya.

Dinas PU memfokuskan program pada penyediaan air bersih dan sanitasi aman di wilayah utara, timur, dan pesisir, termasuk pengendalian banjir dan peningkatan infrastruktur jalan serta jembatan.

Dinas Lingkungan Hidup mendorong penguatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah dan tata kelola lingkungan berbasis data.

“Ada juga usulan perbaikan tata kelola lingkungan yang terintegrasi, berbasis data, dan akuntabel menjadi bagian dari agenda prioritas,” katnaya, menjelaskan.

Dinas Perikanan dan Pertanian mengusulkan pengembangan urban farming, penguatan kapasitas nelayan dan petani, serta dukungan sarana prasarana bagi masyarakat pesisir.

“Penguatan sarana dan prasarana kelompok nelayan, khususnya masyarakat pesisir dan pulau kecil, turut menjadi perhatian,” jelasnya lagi.

Sektor pariwisata diarahkan pada peningkatan kualitas destinasi, promosi, konektivitas udara, serta penguatan ekonomi kreatif melalui HAKI dan sertifikasi SDM.

“Selain itu, pengembangan subsektor ekonomi kreatif didorong melalui pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) bagi pelaku ekonomi kreatif serta sertifikasi kompetensi sumber daya manusia sektor pariwisata,” sebutnya.

Adapun Dinas Koperasi dan UKM mengusulkan penguatan kelembagaan, transformasi digital koperasi, serta kolaborasi lintas sektor untuk mendorong ekonomi kelurahan.

“Transformasi digital dan penguatan daya saing koperasi melalui inovasi produk serta profesionalisme tata kelola juga menjadi bagian dari strategi pengembangan ekonomi lokal,” tutupnya.

Dahyal menegaskan seluruh usulan Musrenbang tersebut akan menjadi dasar penajaman dokumen perencanaan pembangunan ke depan.

“Seluruh rekomendasi tersebut akan menjadi bahan penajaman dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Kota Makassar ke depan, dengan harapan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara tepat sasaran, efektif, dan berkelanjutan,” pungkasnya.