Makassar, Respublica— Anggota DPRD Kota Makassar dari Fraksi PKS, Hartono, melaksanakan Reses Kedua Masa Persidangan Kedua Tahun Sidang 2025–2026 di Jalan Bilawaiya 2, RT 9 RW, Kelurahan Panaikang, Kecamatan Panakkukang, Kamis (12/2/2026).

Di hadapan masyarakat, Hartono menegaskan bahwa wakil rakyat pada hakikatnya adalah pelayan publik yang mengemban amanah konstituen. Ia menilai, keberadaan anggota dewan tidak semata-mata diukur dari lamanya menjabat, melainkan dari kesungguhan dalam memperjuangkan kebutuhan warga.

“Kualitas anggota DPR tidak diukur dari berapa kali dia duduk sebagai wakil rakyat, tapi ditentukan seberapa mampu mendengarkan aspirasi masyarakat dan diolah jadi program yang diperjuangkan dan mengawal aspirasi itu sehingga sampai ke masyarakat,” tegasnya.

Namun demikian, Hartono mengingatkan bahwa tidak seluruh usulan dapat langsung diwujudkan. Ia menjelaskan bahwa mekanisme perencanaan pembangunan daerah berjalan melalui dua jalur, yakni pendekatan dari bawah (bottom-up) yang bersumber dari aspirasi masyarakat melalui anggota dewan, serta pendekatan dari atas (top-down).

Menurutnya, berbagai usulan warga harus diselaraskan dengan dokumen perencanaan seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), hingga rencana kerja tahunan pemerintah daerah.

Tanpa sinkronisasi tersebut, program yang diajukan berpotensi tidak masuk dalam prioritas pembangunan. Ia pun mengimbau masyarakat untuk memahami arah kebijakan dalam RPJMD sebelum mengajukan program, agar aspirasi yang disampaikan sejalan dengan target pembangunan daerah.

Selanjutnya, setiap aspirasi yang dihimpun akan diteruskan ke masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk dirumuskan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dokumen itu kemudian dibahas bersama DPRD sebelum ditetapkan.

“Kalau dibahas bersama-sama, tarikannya sangat kuat. Bagaimana cara menyelesaikannya, maka kami di DPRD buka RPJMD. Kalau tidak, kita ngawur bicara sementara kita tidak paham apa yang ingin dicapai dalam satu tahu,” jelasnya.

Selain memaparkan mekanisme perencanaan, Hartono juga menekankan bahwa pembangunan kota tidak melulu soal fisik dan infrastruktur. Ia menyebut, fokus kepemimpinan Wali Kota saat ini adalah memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan UMKM dan penciptaan lapangan kerja. “Nanti baru kita bicara infrastruktur,” katanya.

Dalam sesi dialog, Ketua RW setempat mengangkat persoalan drainase induk yang telah terbangun namun belum memiliki saluran pembuangan langsung ke sungai, sehingga berisiko menyebabkan genangan saat curah hujan tinggi.

Warga juga menyampaikan keluhan terkait fasilitas umum (fasum) yang sebagian telah dikuasai individu dan belum memiliki alas hukum yang jelas. Mereka berharap area tersebut dapat ditata ulang dan dilengkapi sarana pendukung agar berfungsi sebagai pusat kegiatan warga, termasuk untuk pengembangan UMKM.

Tak hanya itu, sejumlah warga mengeluhkan Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang tidak aktif serta ketidaksesuaian data penerima bantuan sosial. Mereka meminta dilakukan pendataan ulang secara faktual, agar masyarakat kurang mampu, termasuk lansia dan penyandang disabilitas yang belum tersentuh bantuan, dapat masuk dalam daftar penerima.

Menanggapi berbagai masukan tersebut, Hartono menyatakan komitmennya untuk mengawal aspirasi warga, terutama dalam hal penguatan UMKM dan perluasan lapangan pekerjaan, demi mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.