Makassar, Respublica— Anggota DPRD Kota Makassar dari Fraksi PKS, Rezeki Nur, S.Kep., Ns., M.Kep menggelar reses kedua masa sidang kedua tahun sidang 2025–2026 di Jalan Kumala No 72, Kelurahan Bongaya, Kecamatan Tamalate, Jumat (13/2/2026).

Dalam sambutannya, Rezeki Nur menyampaikan apresiasi kepada Lurah Bongaya serta para ketua RT/RW yang hadir. Ia menegaskan pentingnya peran RT/RW sebagai garda terdepan dalam menerima aduan masyarakat.

“Saya memang minta RT/RW hadir karena mereka yang paling tahu kondisi warganya. Masyarakat biasanya mengadu ke RT/RW dulu. Bisa saja langsung ke lurah atau ke saya, tapi sebagian besar lewat RT/RW,” ujarnya.

Ia juga menyinggung aspirasi pada reses sebelumnya terkait alas hak Poskesdes yang belum pernah mendapatkan bantuan perbaikan. Menurutnya, informasi terakhir persoalan tersebut sudah dalam tahap penyelesaian.

“Insyaallah secepatnya bisa diperbaiki agar bermanfaat bagi warga Bongaya. Terlepas dari yang sudah selesai, kalau ada aspirasi baru silakan disampaikan di momen ini,” tambahnya.

Dalam sesi dialog, Ketua RT 1 RW 6, menyampaikan usulan perbaikan pagar SMK 1. Menanggapi hal itu, Rezeki Nur menjelaskan kewenangan pendidikan di Makassar.

“Kalau SD dan SMP itu kewenangan kota, sementara SMA/SMK di bawah provinsi. Tapi bukan halangan, nanti kita komunikasikan ke SMK 1,” jelasnya.

Dari RW 9, warga mengeluhkan masih adanya masyarakat yang belum mendapatkan Kartu Indonesia Sehat (KIS), padahal dinilai memenuhi syarat.

Salah satu warga yang sakit disebut telah melunasi tunggakan iuran dan mengajukan surat keterangan tidak mampu, namun belum terealisasi. “KIS kasih saja saya datanya, nanti kita bantu percepat,” tegas legislator Komisi D itu.

Aspirasi lain datang terkait drainase di perbatasan Bongaya–Baji Mappakasunggu yang dinilai dangkal dan lama tidak dikeruk sehingga air kerap meluap.

Rezeki Nur meminta agar warga bersurat ke kelurahan serta melampirkan dokumentasi melalui aplikasi pengaduan Lontara+.

“Masukkan semua jalur. Kalau di sistem Lontara+ masih lambat, nanti saya komunikasi dengan PU. Lengkapi dengan foto supaya cepat ditindaklanjuti,” katanya.

Ketua RT 4, juga menyampaikan program lingkungan berupa urban farming yang tengah digalakkan. Namun, menurutnya, belum ada wadah untuk pembuatan biopori. Menjawab hal tersebut, Rezeki Nur mendorong pembentukan kelompok sebagai syarat pengajuan program.

“Urban farming memang digalakkan Pemkot. Tidak harus ada lahan luas, bisa di rumah. Tapi harus ada kelompok yang mengajukan. Kalau sudah terbentuk, silakan ajukan ke dinas terkait, nanti kita kawal. Bahkan ada bantuan kandang ayam dan budidaya maggot,” jelasnya.

Selain itu, warga juga mengusulkan pembenahan kantor kelurahan, mulai dari pengecatan hingga perbaikan fasilitas. Rezeki Nur menyatakan akan mengupayakan agar kantor lurah dapat ditata lebih baik.

Keluhan lain terkait pohon besar yang tumbuh di salah satu rumah warga dan dinilai berisiko tumbang juga disampaikan. Warga mengaku telah melapor melalui Lontara+, namun respons dinilai lambat.

Menanggapi hal itu, Rezeki Nur meminta laporan tidak dihapus dan tetap dipantau prosesnya. Ia juga akan berkoordinasi dengan dinas terkait untuk memastikan penanganan sesuai prosedur.