Makassar, Respublica— Anggota DPRD Kota Makassar dari Fraksi PPP, Meinsani Kecca menggelar reses kedua masa persidangan kedua tahun sidang 2025/2026 dengan menemui konstituen di Jalan Kesejahteraan Timur 14, BTP Blok B, RT 01 RW 08, Kelurahan Buntusu, Kecamatan Tamalanrea, Jumat (13/2/2026).

Kegiatan ini menjadi forum penyerapan aspirasi warga untuk diteruskan ke Pemerintah Kota Makassar sesuai skala prioritas.

Anggota Komisi D DPRD Makassar Meinsani Kecca, menjelaskan reses merupakan kewajiban anggota dewan untuk menerima langsung usulan masyarakat.

Aspirasi yang dinilai penting dan mendesak akan diperjuangkan agar dapat direalisasikan melalui program pemerintah kota.

Ia menegaskan usulan yang sudah masuk dalam Musrenbang sebaiknya tidak diajukan kembali dalam forum reses agar tidak terjadi tumpang tindih program.

Dalam dialog, warga BTP Blok B RT 01 RW 08, Andi Herni Ramli, menyampaikan persoalan kabel listrik dan penerangan jalan yang disebut sudah bertahun-tahun tidak mendapat respons sehingga kondisi lingkungan gelap pada malam hari.

Selain itu, ia juga menyoroti persoalan sampah dan drainase di wilayah tersebut. Aspirasi lain datang dari seorang warga lanjut usia bernama Suhairia yang menanyakan keberadaan sekolah lansia di Kecamatan Tamalanrea karena ingin ikut serta.

Ia juga mengangkat persoalan pengelolaan sampah dan minyak bekas, dengan harapan adanya sistem bank sampah yang lebih baik serta nilai jual yang lebih tinggi bagi warga yang mengumpulkan sampah terpilah.

Warga lainnya, Ramli, menekankan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam penanganan persoalan lingkungan, khususnya sampah.

Ia menyebut penanganan sampah tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah dan anggota dewan, tetapi perlu kesadaran bersama, termasuk melalui pelatihan yang kini juga menjadi perhatian pemerintah pusat.

Sementara itu, Taufik mengusulkan agar pepohonan di sekitar puskesmas setempat segera dipangkas karena dinilai berisiko tumbang saat cuaca buruk dan angin kencang, sehingga membahayakan anak-anak dan warga sekitar.

Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Politisi Partai Persatuan Pembangunan ini menjelaskan fungsi utama DPRD meliputi pembentukan regulasi, penganggaran, dan pengawasan, bukan sebagai pelaksana teknis di lapangan.

Karena itu, setiap usulan yang masuk melalui reses maupun Musrenbang akan dikawal dan diawasi pelaksanaannya melalui mitra kerja terkait.

Ia menyebut Komisi D membidangi kesejahteraan rakyat, termasuk urusan kesehatan, pendidikan, sosial, kebencanaan, perlindungan anak, kebudayaan, ketenagakerjaan, pemberdayaan masyarakat, pemadam kebakaran, hingga kepemudaan dan olahraga.

“Warga yang mengalami kendala layanan kesehatan di puskesmas atau rumah sakit serta persoalan pendidikan dipersilakan berkoordinasi untuk ditindaklanjuti,” ujar Haji Sani sapaan akrabnya pada sela-sela Reses, Jumat, 13 Februari 2026.

Terkait usulan sekolah lansia dan penguatan program bank sampah, ia menyatakan akan berkoordinasi dengan dinas sosial dan instansi terkait.

Sedangkan untuk permintaan pemangkasan pohon, ia memastikan akan langsung menghubungi dinas terkait agar segera ditindaklanjuti.

Ia juga mendorong warga memanfaatkan aplikasi pengaduan Lontara+ untuk melaporkan persoalan di lapangan. Menurutnya, laporan warga yang cepat dan disertai dokumentasi memudahkan SKPD merespons.

Ia mencontohkan kasus pohon tumbang di kawasan Telkomas yang ditangani cepat pada hari yang sama setelah dilaporkan masyarakat.

Selain itu, ia menyinggung kebutuhan lahan pemakaman yang mulai menipis di Makassar. Pemerintah kota, kata dia, telah meninjau lokasi lahan baru di wilayah Sipiro Moncongloe seluas sekitar 12 hektare, dengan rencana perbaikan akses menuju kawasan tersebut.