Makassar, Respublica— Bupati Barru Andi Ina Kartika Sari siap membawa Kabupaten Barru menjadi daerah yang berkeadilan, maju, dan berkelanjutan, serta mempercepat kesejahteraan masyarakat sebagaimana visi-misinya bersama Wakil Bupati Barru, Abustan A. Bintang.

Penegasan itu disampaikan Andi Ina saat menjadi pembicara dalam Dialog Publik bertema “Barru dalam Nahkoda Perempuan: Setahun Kepemimpinan Andi Ina Kartika Sari” yang digelar di Kantor Tribun Timur, Makassar, Selasa (17/2/2026).

Dalam forum tersebut, Andi Ina mengakui awal kepemimpinannya dihadapkan pada tantangan berat, terutama kondisi fiskal daerah.

Pada 2025, Pemerintah Kabupaten Barru harus menerima defisit anggaran sekitar Rp40 miliar. Memasuki 2026, daerah kembali menghadapi pengalihan dana transfer pusat sebesar Rp133 miliar.

“Tentu menjadi rintangan berat bagi kami. Namun justru di situlah tantangannya, bagaimana saya dan Pak Wakil tetap merealisasikan janji politik,” ujarnya.

Meski demikian, ia menyebut sejumlah indikator pembangunan menunjukkan tren positif. Data kemiskinan berbasis kepesertaan BPJS mencatat penurunan dari 8,03 persen pada 2024 menjadi sekitar 8 persen pada 2025.

Di sektor pendidikan, Barru berhasil mendapatkan program Sekolah Rakyat yang diperuntukkan bagi anak-anak pra-sejahtera, khususnya desil 1 dan 2. Dari total 100 sekolah yang diresmikan Presiden pada 2025, Barru harus bersaing memperebutkan sisa kuota.

“Ketika kami masuk, sudah ada 96 slot. Kami berjuang mendapatkan empat yang tersisa. Bagi saya ini penting agar tidak ada lagi anak pra-sejahtera yang tidak sekolah,” jelasnya.

Program Sekolah Rakyat tersebut memiliki anggaran sekitar Rp270 miliar dan pembangunannya telah dimulai sejak November tahun lalu. Selain itu, Barru juga memperoleh program Kampung Nelayan dengan anggaran Rp9 miliar yang saat ini dalam tahap pembangunan.

Pada sektor pertanian, yang menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat Barru, produksi padi pada 2025 meningkat hingga 21,81 persen dan melampaui target nasional, sekaligus mendukung program swasembada pangan pemerintah pusat.

Dari sisi ketenagakerjaan, tingkat pengangguran mengalami penurunan. Salah satu faktornya adalah penyerahan sekitar 2.000 SK PPPK kepada tenaga yang telah memenuhi syarat, serta rekrutmen dalam sejumlah program daerah seperti serapan tenaga kerja dalam Program MBG.

Peneliti dan konsultan, Muh. Asratillah, menilai pemberitaan mengenai Barru selama setahun terakhir menunjukkan upaya sinkronisasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, disertai konsolidasi internal birokrasi. Menurutnya, tagline “tancap gas pembangunan” bukan sekadar slogan.

Ia menyebut Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Barru naik hingga 75 poin, yang menandakan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan dasar semakin optimal. Angka ketimpangan pendapatan di angka 0,345 juga masuk kategori menengah rendah.

“Ini hal yang menggembirakan. Pertumbuhan ekonomi ditopang sektor pertanian dan kehutanan, diikuti jasa konstruksi serta pengolahan. Artinya, pertanian memang dijadikan jangkar utama kebijakan daerah,” ujarnya.

Namun, ia mengingatkan tantangan lingkungan hidup, terutama produksi sampah yang mencapai sekitar 95 ton per hari, harus segera direspons dengan skenario pengelolaan yang terintegrasi.

Pengamat politik pemerintahan, Dr. Andi Luhur Prianto, menilai kepemimpinan Andi Ina menunjukkan konsolidasi elite yang cukup baik. Ia menyebut kolaborasi antara figur politisi dan birokrat memberi harapan baru bagi Barru.

Meski demikian, ia mengingatkan tantangan ke depan tidak ringan, terutama dalam eksekusi RPJMD, pemerataan pembangunan antara wilayah dataran rendah, pegunungan, dan pesisir, serta keterbatasan anggaran akibat kebijakan penghematan.

“Persoalan infrastruktur dasar masih menjadi tantangan. Di era media sosial, satu jembatan putus bisa langsung viral, sementara respons cepat tidak selalu mudah dilakukan,” katanya.

Ia juga melihat peluang besar di sektor pariwisata dan penataan kota yang mulai menunjukkan geliat setelah sempat redup.

Sementara itu, aktivis perempuan Emma Husain menilai kehadiran Andi Ina bukan hanya simbol pemimpin perempuan, tetapi juga membawa pendekatan komunikatif dan sensitivitas sosial dalam kepemimpinan.

“Tantangan ke depan adalah bagaimana standar kebijakan sosial yang dihadirkan semakin responsif dalam perspektif gender,” ujarnya.