Makassar, Respublica— Anggota DPRD Kota Makassar dari Fraksi PKS, Hartono, mendorong agar setiap inovasi yang akan diimplementasikan Pemerintah Kota Makassar didasarkan pada riset yang matang. Ia menilai kebijakan tanpa kajian ilmiah berpotensi tidak memberikan dampak maksimal bagi masyarakat.

Anggota Komisi B DPRD Makassar itu mencontohkan rencana pengembangan budidaya maggot sebagai salah satu solusi penguraian sampah di Kota Makassar. Menurutnya, sebelum program tersebut didorong secara masif, pemerintah perlu memastikan efektivitasnya melalui riset.

“Riset, apakah penguraian sampah dengan maggot ini memang bisa menyelesaikan persampahan kita. Kalau memang bisa, support anggaran besar-besaran karena ini darurat sampah kota ini,” ujarnya saat ditemui di Kantor Sementara DPRD Makassar, Senin (23/2/2026).

“Dorong besar-besaran kalau memang riset mengatakan itu memungkinkan. Karena kekhawatiran saya jangan sampai budidaya maggot ini juga, penguraian sampah dengan maggot ini juga tidak menghasilkan yang maksimal,” tambahnya.

Menurut Hartono, dukungan anggaran harus sejalan dengan potensi penyelesaian masalah yang dihasilkan. Ia mengingatkan agar pemerintah tidak menggelontorkan anggaran besar untuk program yang dampaknya terbatas.

Selain isu persampahan, Hartono juga menyoroti program unggulan urban farming yang dicanangkan Wali Kota Makassar. Ia menyebut dalam RPJMD tahun 2027, program tersebut ditargetkan menjalin kerja sama dengan industri, pelaku usaha, hingga SPPG.

Menurutnya, program tersebut tetap membutuhkan riset mendalam untuk mengetahui secara pasti kapasitas produksinya. Dengan riset itu, pemerintah dapat memastikan apakah urban farming benar-benar memungkinkan untuk menjalin MoU dengan industri, pelaku usaha, dan SPPG sebagaimana ditargetkan.

“Kalau memungkinkan memang dan kita yakini itu bisa menaikkan ekonomi masyarakat kita, ayo dong kita support anggaran besar-besaran. Karena jangan sampai anggaran yang kita support tapi ternyata potensinya kecil,” ujarnya.

Ia mengingatkan pengalaman program lorong wisata di masa lalu dan menilai urban farming merupakan penjelmaan dari program tersebut, sehingga kapasitas produksinya seharusnya dapat dihitung secara terukur.

Hartono mempertanyakan, jika urban farming didorong secara maksimal, berapa kapasitas produksi yang bisa dihasilkan dan apakah benar-benar memungkinkan untuk memperbaiki ekonomi masyarakat.

Ia juga menekankan bahwa tujuan utama pemberdayaan ekonomi adalah memastikan hasil produksi terserap hingga ke pasar, bukan sekadar untuk konsumsi rumah tangga.

Menurutnya, jangan sampai masyarakat hanya menanam untuk kebutuhan sendiri, seperti yang selama ini terjadi ketika warga menanam cabai sekadar untuk dikonsumsi pribadi.

“Nah kalau hanya itu yang menjadi target kita, enggak perlu besar-besaran. Kalau hanya sekedar untuk kebutuhan rumah tangga kita konsumsi sayur segar dari pekarangan kita masing-masing, harusnya enggak perlu menjadi program unggulan,” tegasnya.

Lebih jauh, Hartono kembali menekankan pentingnya kebijakan berbasis riset di kota sebesar Makassar. Ia menilai, jika Makassar ingin maju secara terarah dan terukur, maka setiap kebijakan harus disusun berdasarkan hasil riset. Tanpa itu, ia khawatir program yang dijalankan tidak akan memberikan dampak nyata seperti yang diharapkan Wali Kota.

“Pak Wali sekarang kan mendorong governance full impact, bukan lagi full activity tapi full impact. Ini yang yang dicoba didorong. Dan saya menganggap governance full impact itu hanya bisa dicapai kalau kebijakannya by riset semua,” katanya.

Karena itu, ia menilai peran Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) sangat strategis dalam memastikan setiap kebijakan penting memiliki dasar data yang dapat dipertanggungjawabkan.

“Makanya posisi BRIDA itu tidak main-main. Kita dorong BRIDA ini setiap kebijakan-kebijakan penting pemerintah kota data risetnya ada. Kita mau juga berharap ke depan seluruh data yang keluar itu dari BRIDA semua supaya data itu relatif bisa dipertanggungjawabkan,” tuturnya.