Makassar, Respublica— Anggota DPRD Kota Makassar dari Fraksi NasDem, Irwan Djafar, menyatakan dukungan penuhnya terhadap langkah Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, dalam melakukan penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) yang belakangan ini gencar dilakukan di berbagai titik kota.

Irwan menilai kebijakan tersebut sebagai langkah berani dan visioner, meski tidak populer di tengah masyarakat. Ia bahkan menyebut penertiban PKL sebagai satu-satunya kebijakan Wali Kota yang paling ia apresiasi secara terbuka.

“Kenapa? Sudah berapa mi Wali Kota, Bos, tidak pernah itu ada statement mau menertibkan PK 5. Kalaupun ada, hanya sebatas statement tapi tidak ada aksi di bawah,” tegasnya.

Ia mengakui bahwa kebijakan tersebut memang tidak populer dan berpotensi menuai penolakan. Namun, ia menilai langkah itu penting demi masa depan Kota Makassar yang lebih tertata dan modern.

“Kita ingin melihat ini kota masa depannya kota ini betul-betul menjadi kota modern. Karena kapan kota ini betul-betul akan menjadi kota dunia. Ini bukan cuma nama,” lanjutnya.

Ia juga menyadari bahwa kebijakan tersebut dapat menimbulkan rasa tidak nyaman bagi sebagian pihak. Namun menurutnya, langkah tersebut bukan bentuk perampasan hak, melainkan upaya penataan demi kepentingan bersama.

“Sehingga mudah-mudahan saya berdoa, mudah-mudahan ini Pak Wali dikasih kesehatan, dikasih kekuatan untuk tetap memperjuangkan ini. Karena inilah satu-satunya keberpihakan Wali Kota terhadap kota yang dia pimpin,” katanya.

Ia menyebut langkah tersebut sebagai bentuk keberpihakan nyata terhadap kota, bukan sekadar kepentingan jabatan.

“Ini betul-betul luar biasa dan catat baik-baik ini bahwa inilah betul-betul keberpihakan seorang Wali Kota terhadap wilayah yang dia pimpinnya, bukan sekadar ingin jabatannya. Tetapi tindakan-tindakan yang dilakukan ini tindakan tidak populer,” tegasnya.

Dalam rapat kerja bersama para camat, Irwan juga mengaku telah menyampaikan dukungan penuh terhadap program penertiban tersebut. Ia menekankan pentingnya konsistensi agar kebijakan itu tidak berhenti di tengah jalan.

Irwan menilai dampak positif penertiban sudah terlihat dari sisi ketertiban dan kebersihan kota. Ia menyoroti penggunaan trotoar yang kerap disalahgunakan hingga persoalan drainase yang tersumbat.

“Banyak trotoar dijadikan PK 5, terus kota jadi jorok. Drainase juga banyak yang tersumbat gara-gara PK 5. Terus banyak juga PK 5 yang menduduki aset pemerintah sementara itu dijadikan bisnis,” jelasnya.

Ia pun menegaskan bahwa perbedaan sikap dalam menyikapi kebijakan adalah hal yang wajar dalam demokrasi. Namun sebagai wakil rakyat, ia memastikan berada di barisan pendukung program penertiban tersebut.

“Tetapi saya berpikir langkah-langkah yang diambil ini Pak Wali ini adalah sangat langkah yang positif dan untuk itu saya sebagai perwakilan rakyat sangat mendukung program ini,” pungkasnya.