Makassar, Respublica— Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar melalui Komisi A menggelar Rapat Kerja bersama seluruh camat se-Kota Makassar pada Senin (23/2/2026).

Rapat tersebut membahas sejumlah isu strategis pemerintahan, mulai dari penataan pedagang kaki lima (PKL), persoalan ketertiban umum, hingga pengelolaan sampah di tingkat kecamatan.

Ketua Komisi A, Andi Pahlevi, mengatakan persoalan PKL menjadi salah satu isu yang paling banyak disampaikan masyarakat kepada DPRD.

“Masalah PKL banyak masuk ke kita juga. Tapi yakin saja kami mendukung penertiban yang penting jangan juga dimatikan usaha warga. Harus diberikan ruang. Kalau dilarang di tempat kemarin mungkin ada tempat yang disediakan agar UMKM bisa jalan,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa Komisi A mendukung langkah penertiban selama tetap memperhatikan keberlangsungan usaha masyarakat kecil. Menurutnya, penataan harus dibarengi dengan solusi alternatif agar pelaku UMKM tetap bisa beraktivitas.

Selain itu, Andi Pahlevi juga menekankan pentingnya kesinambungan program di tingkat kecamatan. “Kami juga tidak mau mendengar pandangan bahwa ini adalah program camat sebelumnya. Kami mau ada keberlanjutan,” tegasnya.

Sementara itu, Anggota Komisi A, Apiaty Amin Syam, mengingatkan bahwa tugas camat saat ini semakin kompleks. Ia menilai masih banyak persoalan di tingkat kelurahan yang membutuhkan perhatian serius.

“Camat harus benar-benar mengenal seluruh kelurahan di wilayahnya, karena masih banyak kelurahan yang perlu mendapat perhatian. Misalnya, masih ada yang kerap menimbulkan keributan dan praktik penjualan miras,” katanya.

Selain ketertiban umum, ia juga menyoroti persoalan perumahan dan pentingnya dukungan sarana prasarana bagi kecamatan, khususnya armada pengangkut sampah.

“Kami telah memikirkan agar sarana prasarana persampahan itu diserahkan ke kecamatan, sehingga camat bisa langsung melakukan perbaikan jika ada yang rusak. Karena itu, sekarang juga mencari tenaga ahli untuk memperbaiki armada sampah,” jelasnya.

Ia juga berharap setiap kelurahan memiliki bank sampah sebagai upaya mendorong pengelolaan sampah berbasis masyarakat. “Berharap juga di setiap lurah ada bank sampah. Kalau mampu melakukan itu pasti dapat jempol,” tambahnya.

Anggota Komisi A lainnya, Tri Sulkarnain Ahmad, menekankan pentingnya komunikasi yang baik dalam menjalankan kebijakan, khususnya terkait penertiban PKL.

“Berharap camat mampu memahami dan menerjemahkan apa yang menjadi keinginan Pak Wali. Penertiban PKL sebenarnya berniat baik, namun karena penyampaiannya kurang tepat kepada para PKL, akhirnya menimbulkan sedikit konflik,” ujarnya

Ia menilai penyampaian kebijakan kepada masyarakat perlu dilakukan dengan lebih persuasif agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. “Apa yang diinginkan pemerintah sekarang penyampaiannya lebih bagus lagi ke masyarakat,” pungkasnya.