Makassar, Respublica— Anggota DPRD Kota Makassar, Hartono, menggelar kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Pemda) bersama Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar di Hotel MaxOne Makassar, Minggu (15/3/2026).

Kegiatan tersebut menghadirkan Kepala Dinas Ketahanan Pangan (Ketapang) Kota Makassar, Nirman Nisman Mungkasa, serta akademisi Maharajabdinul sebagai pembicara.

Dalam sambutannya, Hartono menjelaskan bahwa agenda tersebut digelar untuk mengetahui berbagai program yang disiapkan Pemerintah Kota Makassar dalam memperkuat ketahanan pangan daerah.

“Berharap kita tahu program ketahanan pangan Pemkot seperti apa, bagaimana mengendalikan inflasi daerah, dan juga mendengarkan apa yang dilakukan DPRD mengawasi semua agenda itu berjalan baik,” ujarnya.

Selain itu, kegiatan ini juga menjadi ruang untuk menjelaskan peran DPRD dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program pemerintah.

Dalam pemaparannya, Nirman Nisman Mungkasa menjelaskan bahwa pengendalian inflasi memiliki dasar hukum yang jelas dan tidak hanya menjadi tanggung jawab Dinas Ketahanan Pangan semata.

Ia menambahkan, strategi nasional pengendalian inflasi wajib diimplementasikan hingga ke tingkat daerah. Beberapa langkah yang dilakukan antara lain menjaga keterjangkauan harga, memastikan ketersediaan pasokan, serta menjamin kelancaran distribusi bahan pangan.

Salah satu program yang dijalankan Pemerintah Kota Makassar untuk menjaga ketersediaan pangan adalah pengembangan urban farming serta peningkatan cadangan pangan daerah.

“Dalam program cadangan pangan, kami disiapkan cadangan pangan ada 83 ton beras di Bulog siap disalurkan kalau pemkot mengalami bencana,” ujarnya.

Selain itu, pemerintah juga melakukan pengawasan terhadap distributor bahan pokok untuk memastikan harga tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Untuk menjaga keterjangkauan harga bagi masyarakat, Dinas Ketahanan Pangan juga rutin menggelar program Gerakan Pangan Murah.

“Di Ketapang tiap minggu 3 kali gerakan pangan murah. Sekarang ini kami diperintahkan pak wali sejak Kamis melakukan gerakan pangan di 9 titik kelurahan sampai tanggal 17. Diharapkan menghindari kenaikan bahan pokok yang tinggi,” jelasnya.

Selain itu, pemerintah juga rutin melakukan inspeksi mendadak (sidak) di pasar menjelang momentum tertentu seperti Natal dan Tahun Baru serta Hari Raya Idulfitri.

Sementara itu, akademisi Maharajabdinul dalam pemaparannya menjelaskan secara teoritis mengenai konsep ketahanan pangan, termasuk aspek peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.

“Pangan sifatnya berkelanjutan. Pangan itu sepanjang manusia hidup. Persoalan pangan bukan satu periode presiden. Bahkan presiden sekarang sudah harus memikirkan pangan 20 tahun ke depan,” ujarnya.