Makassar, Respublica— Anggota Komisi B DPRD Kota Makassar, Hartono, menegaskan bahwa capaian realisasi pendapatan pada triwulan pertama tahun anggaran 2026 belum menjadi tolok ukur utama kinerja.

Hal tersebut disampaikannya usai mengikuti kegiatan Monitoring dan Evaluasi bersama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Makassar di Kantor Sementara DPRD Makassar, Rabu (1/4/2026).

Menurut Hartono, periode triwulan pertama seharusnya difokuskan pada konsolidasi program dan pemantapan arah kebijakan, bukan sekadar mengejar angka serapan anggaran.

“Nah, yang jauh dibutuhkan sesungguhnya adalah di triwulan pertama itu apakah semua sudah on the track apa yang mau dilakukan untuk satu tahun anggaran ke depan. Nanti di triwulan kedua, baru kita tagih realisasinya sudah sejauh mana,” ujarya.

Dalam evaluasi tersebut, legislator PKS itu juga menyoroti pentingnya komitmen Bapenda untuk mencapai target Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2026 yang dipatok lebih dari Rp2 triliun.

Hartono mengingatkan agar tidak ada lagi alasan di akhir tahun terkait kegagalan pencapaian target akibat kendala regulasi. Oleh karena itu, ia menilai penting untuk memastikan sejak awal bahwa seluruh aspek regulasi telah mendukung target yang ditetapkan.

Ia juga menyinggung sejumlah kebijakan fiskal yang berpotensi memengaruhi capaian PAD, seperti pemotongan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar 50 persen bagi kelompok tertentu, serta relaksasi pajak reklame hingga 50 persen.

Menurutnya, seluruh kebijakan tersebut harus dihitung secara matang agar tidak menjadi alasan penurunan target di kemudian hari.

“Termasuk kebijakan sampah gratis, itu semua harus dihitung berapa yang hilang dari kebijakan itu, supaya nanti jangan mengoreksi target PAD di perubahan karena alasan ini dan alasan itu,” jelasnya.

Terkait capaian realisasi yang masih berada di angka 17 persen pada triwulan pertama, Hartono menilai hal tersebut masih dalam batas wajar mengingat proses konsolidasi yang tengah berlangsung.

Namun demikian, ia memberi catatan tegas bahwa pada triwulan kedua, capaian realisasi tidak boleh lagi rendah. Ia berharap minimal sudah mencapai 50 persen dari target yang ditetapkan.

“Kecuali nanti di triwulan kedua masih ada di bawah 30%, itu juga tidak toleransi. Kita berharap di triwulan kedua itu sudah di angka 50% pencapaian,” tegasnya.

Lebih lanjut, Hartono menyoroti pentingnya pemetaan wajib pajak sejak awal tahun untuk mengoptimalkan pendapatan daerah. Ia menyebut, data wajib pajak yang akurat akan memudahkan pemerintah dalam melakukan penagihan dan pengawasan.

“Misalnya hari ini bagaimana melakukan pemetaan terhadap wajib-wajib pajak kita. Karena dalam pantauan, sekali bergerak kita berharap semua bisa melaksanakan kewajibannya,” ujarnya.

Ia menambahkan, dengan kesiapan data dan strategi yang matang sejak awal, pemerintah kota dapat lebih optimistis dalam mencapai target PAD tahun 2026.

“Kalau itu bisa dicapai maka kita optimis mudah-mudahan target-target yang sudah ditetapkan dalam APBD itu bisa dicapai di tahun 2026. InsyaAllah,” pungkasnya.