Makassar, Respublica— Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Makassar akan mencermati sejauh mana reformasi yang dilakukan pemerintah kota terhadap sejumlah Perusahaan Daerah (Perumda) berdampak nyata terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Saat ditemui wartawan Selasa (1/7/2025), Sekretaris Fraksi PKS DPRD Makassar, Hartono mempertanyakan apakah langkah-langkah tersebut, termasuk efisiensi dan rasionalisasi pegawai, benar-benar berdampak pada naiknya setoran deviden ke kas daerah.

Sebagai contoh, ia menyinggung PDAM yang disebut telah melakukan rasionalisasi dengan memangkas sekitar 400 pegawai. Menurutnya, pengurangan jumlah karyawan tentu akan menurunkan biaya operasional.

Karena seharusnya dapat dialihkan menjadi tambahan penerimaan. Olehnya itu, ia menekankan pentingnya memastikan bahwa efisiensi tersebut juga diikuti dengan peningkatan pendapatan dari sektor tersebut.

“Itu juga nanti kita akan lihat, apakah ada gunanya terhadap peningkatan pendapatan. Kalau ternyata tidak, maka kita akan mengatakan, lebih baik pekerjaan banyak orang, hasilnya segitu, daripada sudah kurangi orang, tapi hasilnya masih segitu,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia juga menyoroti efisiensi di Perumda lain seperti PD Pasar, yang disebut turut melakukan pengurangan pegawai. Hartono menegaskan bahwa penghematan yang dilakukan harus memberikan dampak langsung terhadap kenaikan pendapatan daerah, bukan sekadar mengurangi jumlah tenaga kerja.

Menurutnya, bila efisiensi tidak berdampak pada hasil, maka langkah tersebut patut dipertanyakan. Hartono menegaskan bahwa efisiensi penting, namun harus sejalan dengan keberpihakan terhadap kebutuhan masyarakat.

“Efisiensi penting. Tapi efisiensi itu, hasilnya harus dirasakan oleh masyarakat, melalui peningkatan pendapatan pemerintah kota, dari sektor perusahaan daerah yang digunakan untuk membangun kota,” pungkasnya.