Makassar, Respublica— Fraksi PKS DPRD Kota Makassar menyampaikan sejumlah catatan kritis dalam rapat paripurna pendapat akhir fraksi terhadap Ranperda RPJMD 2025-2029 dan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, Rabu (16/7/2025).

Salah satu fokus utamanya adalah belum maksimalnya pendapatan dari sektor parkir yang dikelola BUMD. Juru bicara Fraksi PKS, Andi Hadi Ibrahim Baso menyayangkan kondisi tersebut, mengingat potensi penerimaan dari parkir sesungguhnya sangat besar, bahkan dengan perhitungan asumsi sederhana sekalipun.

“Dalam pandangan Fraksi PKS dengan asumsi sangat minim saja, maka potensi pendapatan parkir khususnya tidak kurang senilai Rp766 miliar per tahun dengan asumsi per kendaraan hanya membayar parkir Rp1.000,” ujarnya.

Namun, berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), pendapatan yang berhasil disetorkan ke Pemkot melalui dividen hanya sebesar Rp11 miliar. Andi Hadi menyebut angka tersebut sangat kecil, bahkan tidak mencapai dua persen dari potensi sebenarnya.

“Sementara fakta berdasarkan LHP, IPK, dividen yang diberikan ke pemerintahan berasal hanya Rp11 miliar atau tidak sampai 2 persen. Nilai yang sangat rendah bila dibandingkan potensi yang ada,” tegasnya.

Fraksi PKS pun berharap Wali Kota Makassar memberikan perhatian khusus terhadap isu ini. Ia menyatakan optimisme terhadap kinerja jajaran direksi PD Parkir yang baru.

“Kami sangat berharap Bapak Wali Kota memperhatikan dengan baik hal ini. Kami percaya jajaran direksi PD Parkir yang baru dibentuk akan bekerja keras meningkatkan pendapatan tersebut,” ujarnya.

Selain soal BUMD, Fraksi PKS juga menyoroti pentingnya pemberian penghargaan kepada OPD yang mencapai target kinerja, serta sanksi pembinaan bagi yang tidak. Mereka menyarankan pembentukan tim khusus yang dapat membantu meningkatkan performa BUMD secara intensif.

“Fraksi PKS berharap pemerintah memberikan penghargaan kepada OPD yang telah mencapai target. Bagi yang belum mencapai target, akan dapat dilakukan pembinaan sanksi. Kami rekomendasikan agar dibentuk tim khusus semacam tim kelompok yang akan membantu secara intensif kinerja BUMD,” ujarnya.

Kritik lainnya ditujukan pada belum jelasnya upaya Pemkot Makassar dalam menyelesaikan persoalan dana bagi hasil dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) yang belum cair selama tujuh bulan. PKS menilai ini penting, karena sebagian besar kendaraan yang menjadi sumber PAD provinsi berasal dari Kota Makassar.

“Padahal pendapatan terbesar dari jumlah kendaraan berada di Kota Makassar yang mencapai 38,26 persen dari total kendaraan di Sulsel atau sekitar 1,7 juta unit,” terang Andi Hadi.

Meski demikian, Fraksi PKS menyampaikan apresiasi terhadap respons positif Wali Kota Makassar atas berbagai masukan yang telah disampaikan sebelumnya.

“Fraksi PKS mengapresiasi tanggapan dan
respon baik dari Bapak Wali Kota Makassar atas berbagai catatan kami mencakup di antaranya langkah pembenahan internal,” ujarnya.

“Serta peningkatan pelayanan yang mengarah ke inovasi transaksi secara digital, pengelolaan sampah di TPA Antang, upaya selisih pembangunan stadion, dan pemberantasan judi online yang menjadi menyakit masyarakat,” tutupnya.