DPRD Makassar Sahkan APBD 2026, Pendapatan Daerah Tembus Rp4,6 Triliun

Makassar, Respublica— Pemerintah Kota Makassar bersama DPRD kembali memperlihatkan akselerasi kinerja melalui langkah strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Pada Minggu, 30 November 2025, Ruang Sipakatau Balai Kota menjadi saksi pelaksanaan Rapat Paripurna yang membahas salah satu agenda terpenting di penghujung tahun: pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD serta penetapan Ranperda APBD Kota Makassar Tahun Anggaran 2026.

Rapat tersebut dihadiri langsung oleh Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, bersama Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham. Turut mendampingi Sekretaris Daerah, para kepala SKPD, jajaran pimpinan dan anggota DPRD Makassar, serta Sekretaris DPRD Makassar, Andi Rahmat Mappatoba.

Sesi paripurna ini dipimpin Ketua DPRD Makassar, Supratman, yang memastikan seluruh prosedur pembahasan dijalankan sesuai ketentuan hukum.

Setelah fraksi-fraksi menyampaikan pandangan akhirnya, DPRD bersama Pemerintah Kota Makassar menyetujui Ranperda APBD 2026 untuk ditingkatkan statusnya menjadi Peraturan Daerah.

Dalam rancangan APBD yang dipaparkan, disebutkan bahwa Pendapatan Daerah untuk tahun 2026 diproyeksikan sebesar Rp 4.695.138.820.000 atau lebih dari Rp 4,6 triliun. Angka ini menjadi dasar penyusunan kebijakan fiskal daerah untuk satu tahun ke depan.

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menekankan bahwa penetapan APBD merupakan representasi komitmen bersama antara eksekutif dan legislatif dalam menghadirkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta berpihak pada kepentingan publik.

Ia menyebut APBD 2026 sebagai pijakan penting dalam membangun Makassar yang inklusif dan kompetitif. “Momentum ini menjadi tonggak penting dalam penetapan arah kebijakan pembangunan Kota Makassar, untuk tahun 2026,” jelasnya.

Pria yang akrab disapa Appi ini menegaskan bahwa seluruh program tahun 2026 akan diarahkan untuk menjawab kebutuhan nyata masyarakat, khususnya warga pulau. Pemerintah kota, katanya, akan menempatkan aspirasi warga sebagai prioritas penyusunan program.

“Anggaran 2026 fokus program yang benar-benar bisa langsung turun dirasakan oleh masyarakat, terutama warga di Pulau. Aspirasi masyarakat yang kami serap, itu yang akan kami bawa kembali dalam penyusunan program tahun 2026,” ujarnya.

Terkait realisasi anggaran tahun berjalan, Munafri mengakui adanya potensi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA). Kondisi tersebut disebabkan efisiensi internal dan beberapa program yang belum dapat direalisasikan sepenuhnya.

“Pasti ada potensi SiLPA. Kemarin sejak awal ada efisiensi, dan tentu saja tidak semua bisa terlaksana maksimal. Jadi kemungkinan ada SiLPA,” jelasnya.

Evaluasi tersebut, lanjutnya, akan menjadi landasan penyempurnaan penganggaran tahun 2026, terutama dalam memastikan penyerapan anggaran serta pelaksanaan program prioritas dapat berjalan efektif. “Yang pasti, kita akomodir program-program yang sudah menjadi komitmen,” tuturnya.

Politisi Golkar itu juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran legislatif atas tercapainya persetujuan bersama terhadap APBD Pokok 2026.

Menurutnya, keputusan ini adalah capaian strategis yang akan memperkuat kesejahteraan warga Makassar. Ia menilai proses pembahasan APBD 2026 menunjukkan kematangan sinergi antara pemerintah dan DPRD.

Seluruh proses penyusunan, mulai dari KUA hingga PPAS, berjalan melalui dinamika intens yang tetap harmonis. “Pembahasan Ranperda APBD Tahun Anggaran 2026 telah berjalan dengan komitmen kebersamaan,” ungkapnya.

Munafri mengakui bahwa proses ini menguras energi dan pemikiran para anggota DPRD. Meski setiap fraksi memiliki latar dan perspektif berbeda, seluruhnya dapat menyatu demi satu tujuan utama: kepentingan rakyat.

“Hari ini kita membuktikan, ketika rakyat menjadi tujuannya, perbedaan justru menjadi kekuatan. Dan APBD 2026 bisa kita tetapkan tepat waktu sesuai amanat regulasi,” katanya.

Ia menambahkan bahwa kritik dan saran yang disampaikan selama pembahasan adalah kontribusi berharga untuk meningkatkan kualitas kerja pemerintah daerah ke depan.

“Pandangan anggota Dewan menjadi motivasi dan semangat bagi kami untuk terus mengabdi dan membangun Kota Makassar yang kita cintai bersama,” ungkapnya.

Appi kemudian menjelaskan bahwa setiap nominal dalam APBD mengandung makna substantif bagi kehidupan warga.

Menurutnya, APBD bukan sekadar tumpukan angka; ia adalah penopang bagi sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga harapan masyarakat yang masih berjuang keluar dari kemiskinan.

Ia kembali mengingatkan seluruh pihak untuk mengawal implementasi program agar benar-benar dirasakan masyarakat. “Karena itu, mari kita kawal bersama agar program benar-benar hadir di lapangan dan dirasakan masyarakat,” tegasnya.

Di akhir sambutannya, Munafri mengajak seluruh masyarakat menjaga stabilitas kota. Apalagi, dalam beberapa hari ke depan, Makassar akan melaksanakan pemilihan langsung ketua RT/RW.

“Semoga kegiatan ini berjalan aman, tertib, dan lancar, bagi kita semua dalam mengabdi untuk kemajuan Kota Makassar,” pungkasnya.

Rincian APBD 2026 yang ditetapkan adalah sebagai berikut: