Makassar, Respublica—  Anggota DPRD Kota Makassar, Andi Hadi Ibrahim Baso, memberikan tanggapan terkait dinamika pelaksanaan pemilihan RT/RW di sejumlah wilayah Kota Makassar.

Ia mengungkapkan telah turun langsung ke lapangan untuk memantau proses pemilihan, termasuk menyaksikan beberapa kendala yang terjadi di tingkat kelurahan.

Andi Hadi menjelaskan bahwa ia sempat berkunjung ke salah satu kantor kelurahan dan melihat sendiri proses pencetakan surat suara yang dilakukan di kantor lurah.

Kondisi tersebut, menurutnya, menunjukkan adanya ketidaksiapan dalam pelaksanaan teknis di beberapa titik. Ia juga menyoroti keterlambatan pelayanan di TPS yang mestinya dibuka lebih awal.

“Saya melihat sendiri bagaimana kertas suara itu di-print di kantor Lurah dan menunggu yang tadinya harusnya jam 7 sekian buka saya harus jam 10 baru terlayani,” ujarnya, Minggu (7/12/2025).

Meski menilai masih banyak kekurangan, Andi Hadi tetap memberikan dukungan terhadap pelaksanaan pemilihan RT/RW yang baru pertama kali dilakukan dengan mekanisme tersebut.

Menurutnya, ketidaksiapan teknis wajar terjadi pada tahap awal, dan ke depan akan ada perbaikan berdasarkan evaluasi menyeluruh.

Ia juga memahami adanya kekecewaan sebagian warga akibat dinamika pemilihan. Namun, ia menekankan pentingnya kedewasaan dalam berdemokrasi.

“Tapi saya ingin mengatakan mari kita dewasa di dalam berdemokrasi. Tentu ada yang menang ada yang kalah. Yang kalah bersabar dan menjadikan pelajaran, yang menang jangan terlalu euforia. Tentu masih banyak amanah-amanah yang Anda harus jalankan,” katanya.

Terkait isu gaji RT/RW yang disebut-sebut mencapai Rp1,5 juta, Andi Hadi meluruskan bahwa insentif tersebut tidak diberikan secara otomatis. Ia berharap Ketua RT baru giat bekerja dan tidak malas agar layak digaji.

“Tetapi itu digaji sesuai dengan kinerja yang ada. Kalau dia malas-malas RT-nya ya kita sudah sampaikan jangan digaji 1,5,” tegasnya.

Lebih jauh, ia merekomendasikan agar Pemerintah Kota Makassar mempertimbangkan kembali sistem pemilihan RT/RW. Menurutnya, model pemilihan tanpa biaya seperti musyawarah warga dapat meminimalisir konflik horizontal.

Andi Hadi juga menyoroti sejumlah TPS maupun kelurahan yang mengalami kendala serius hingga perlu dilakukan pemilihan ulang.

Ia menilai langkah tersebut wajar demi menjaga integritas proses. Terkait adanya dugaan permainan dalam proses pemilihan, Andi Hadi meminta agar prosedur hukum ditegakkan.

“Kalau salah ya harus ditindak sesuai prosedur. Kalau misalnya itu perlu diulang, diulang. Kemudian juga kalau misalnya ada yang bermain dan itu memang betul kalau bisa langsung saja, jangan diikutkan lagi yang bermasalah itu,” tegasnya.

Ia pun menegaskan bahwa pemilihan RT/RW harus menjadi sarana memastikan kepemimpinan di tingkat dasar diperoleh secara jujur dan benar. “Apalah gunanya pemilihan kalau semuanya didapatkan dengan cara-cara yang tidak benar,” pungkasnya.