Makassar, Respublica— Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul resmi membubarkan Parlemen pada Jumat (12/12/2025) waktu setempat.

Keputusan itu diambil sebagai langkah untuk meredam ancaman mosi tidak percaya yang dilayangkan Partai Kekuatan Rakyat (People’s Power Party/PPP) dari kubu oposisi, yang saat ini memegang mayoritas kursi di parlemen.

Pembubaran parlemen ini sekaligus memicu penyelenggaraan pemilihan umum sela hanya tiga bulan setelah Anutin menjabat sebagai perdana menteri. Langkah tersebut menambah potensi gejolak politik di Thailand.

Sebab diketahui, di saat bersamaan Thailand tengah terlibat bentrokan mematikan dengan negara tetangga, Kamboja, akibat sengketa perbatasan yang telah berlangsung lama.

Sebelum pengumuman resmi, Anutin telah memberi sinyal pembubaran parlemen melalui unggahan di akun Facebook pribadinya pada Kamis malam. Dalam pernyataannya, ia menulis, “Saya ingin mengembalikan kekuasaan kepada rakyat.”

Sesuai ketentuan, pemilihan umum harus dilaksanakan dalam rentang waktu 45 hingga 60 hari setelah pengesahan kerajaan. Selama masa transisi tersebut, Anutin akan memimpin pemerintahan sementara dengan kewenangan terbatas.

Anutin sendiri baru menjabat sebagai perdana menteri selama tiga bulan, menggantikan Paetongtarn Shinawatra yang lengser setelah menjabat selama satu tahun.

Dikutip dari AP News, Anutin memenangkan pemungutan suara di parlemen pada September lalu dengan dukungan Partai Rakyat, partai oposisi utama.

Dukungan tersebut diberikan dengan syarat Anutin berjanji membubarkan parlemen dalam waktu empat bulan serta menyelenggarakan referendum pembentukan konstitusi baru melalui majelis konstituen yang dipilih secara langsung.

Isu perubahan konstitusi inilah yang kemudian memanaskan situasi politik, terutama setelah Partai Rakyat bersiap mengajukan mosi tidak percaya pada Kamis.

Sementara itu, menurut laporan Foreign Policy, para kritikus menilai pembubaran parlemen merupakan manuver Anutin untuk menghindari pemakzulan.

PPP menuduh Anutin mengingkari komitmennya terkait jadwal pembubaran parlemen dan penyelenggaraan referendum konstitusi, yang sebelumnya dijanjikan sebagai imbalan atas dukungan politik dalam pemungutan suara September.

Menanggapi tudingan tersebut, Anutin menegaskan bahwa dirinya justru menghormati kesepakatan yang telah dibuat.

“Anda memilih saya untuk menjadi perdana menteri, lalu mengatakan tidak lagi mendukung saya dan meminta saya membubarkan parlemen. Saya hanya melakukan apa yang Anda minta,” ujar Anutin.