Makassar, Respublica— Anggota DPRD Kota Makassar, Hartono, menegaskan pentingnya membaca isu secara jernih dan substantif dalam merespons aspirasi publik.

Menurutnya, pemberitaan media tidak bisa serta-merta dijadikan cermin utuh wajah DPRD Kota Makassar. Karena realitas kelembagaan jauh lebih kompleks dari apa yang tampak di permukaan.

Hal tersebut disampaikan legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) saat memaparkan materinya dalam Diskusi Publik dan Refleksi Akhir Tahun 2025 bertema “DPRD Kota Makassar Membaca Isu, Merespon Aspirasi” yang digelar di Hotel Aston Makassar, Rabu (24/12/2025).

Hartono menyampaikan bahwa tantangan utama DPRD Makassar saat ini adalah membedakan antara isu substantif dan sekadar gosip atau viralitas.

Oleh karena itu, Hartono menekankan bahwa upaya membaca dan mengangkat isu harus berangkat dari dasar yang jelas, terukur, dan berpijak pada substansi kebijakan serta arah pembangunan daerah.

“ Apa itu? Tentu tentang kalau kita bicara Makassar, maka basis material yang kita akan coba lahirkan isu begitu banyak adalah Makassar akan seperti apa ke depan dalam RPJMD-nya, apa yang ingin dilakukan,” ujarnya.

Ia mengingatkan bahwa fenomena viral sering kali lebih mudah mendapat sorotan, meski tidak selalu mencerminkan substansi persoalan yang sesungguhnya.

DPRD Makassar, kata dia, tidak ingin dijelaskan semata-mata melalui peristiwa viral. Idealnya legislatif harus dibaca melalui posisi dan perannya dalam mengawal visi besar pemerintah kota.

Sebagai contoh, Hartono menyinggung pembahasan APBD Makassar tahun 2025 dan proyeksi 2026 yang berada di kisaran Rp5,1 triliun.

Dengan asumsi makro ekonomi seperti target pertumbuhan 6,5 persen di 2026, penurunan angka kemiskinan, dan inflasi 1,7 persen, menurutnya terdapat banyak isu strategis yang bisa dikaji secara mendalam dan solutif.

“Kalau kondisi ini kita bedah, maka begitu banyak isu yang bisa kita lahirkan dan itu menjadi isu yang konstruktif untuk sama-sama kita sikapi. Sehingga penyikapan kita yang bermuara pada solusi holistik untuk persoalan-persoalan yang ada di kota ini,” jelasnya.

Hartono juga menyoroti sejumlah isu krusial yang kerap menjadi perhatian publik. Salah satunya persoalan banjir. Ia menilai, dalam waktu yang panjang, isu banjir akan dijadikan komoditas politik menjelang momentum elektoral.

Sayangnya, penanganannya belum optimal. Ia berharap rencana induk penanggulangan banjir yang tengah disusun Pemkot Makassar dapat diuji hasilnya pada 2026. Selain itu, ia mengkritisi kebijakan ekonomi Makassar yang dinilai belum mencerminkan pertumbuhan inklusif.

Meski ekonomi tumbuh di atas lima persen, pertumbuhan tersebut masih didominasi sektor perdagangan besar, konstruksi, dan perhotelan. Sementara itu, pertumbuhan UMKM belum terlihat kelihatan.

Hartono menilai kondisi tersebut berbanding lurus dengan tingginya angka ketimpangan di Kota Makassar, yang tercermin dari rasio gini di kisaran 0,4%. Hal itu menunjukkan bahwa kesenjangan di Kota Makassar ini terlalu besar.

“Orang kaya di Makassar ini terus kaya, sementara orang yang miskin susah sekali keluar dari kemiskinannya. Karena kebijakan kita yang belum sepenuhnya berpihak pada apa yang disebut dengan pertumbuhan ekonomi yang inklusif,” tegasnya.

Ia juga menyinggung berbagai program seperti Makassar Creative Hub dan urban farming yang diharapkan mampu menyerap tenaga kerja.

Namun, menurutnya, efektivitas program tersebut perlu diuji secara objektif, mengingat angka pengangguran Kota Makassar masih stagnan di kisaran 9 persen.

Hartono menekankan bahwa isu-isu substantif semacam inilah yang seharusnya diangkat dan didalami bersama, termasuk oleh media, agar ruang diskusi publik terbuka dan partisipatif.

“Apa gagasan kita untuk mengangkat isu yang saya kira jauh lebih substantif dibandingkan misalnya tiba-tiba Hartono ada di supermarket marah-marah kemudian viral satu Kota Makassar,” pungkasnya.