Makassar, Respublica— Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) bersiap menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang dijadwalkan berlangsung pada 29–31 Januari 2026 di Makassar.

Ketua Harian DPP PSI, Ahmad Ali, menjelaskan bahwa Rakernas memiliki posisi penting dalam struktur pengambilan keputusan partai.  Hal itu karena sejumlah persoalan fundamental yang belum diatur secara rinci dalam Kongres akan dibahas dan ditetapkan melalui Rakernas.

“Bahwa ada banyak hal yang kemudian belum diceritakan, belum diatur dalam Kongres, ini akan diatur di Rakernas, sehingga termasuk di dalamnya nanti adalah bagaimana mengatur sistem kepartaian ini,” ujarnya kepada wartawan di sela-sela kegiatan pelantikan DPW PSI Sulsel di Hotel Claro, Makassar, Rabu, (28/1/2026).

Ia menegaskan bahwa PSI tengah berupaya menata diri sebagai partai modern yang bekerja berdasarkan sistem yang kuat, bukan bertumpu pada figur tertentu. Menurutnya, kebutuhan akan sistem yang mapan menjadi sangat mendesak.

“Sehingga kemudian ke depan siapa pun yang memimpin partai ini dia akan berjalan berdasarkan sistem. Karena kenapa? Ini menjadi sangat mendesak,” ujarnya.

Konsep tersebut, lanjut Ahmad Ali, sejalan dengan identitas PSI yang telah dideklarasikan melalui tagline Super Tbk. “Super Tbk itu dia tidak punya tuan, tidak punya pemegang saham,” ucapnya.

Dalam konsep Super Tbk, seluruh anggota partai dipandang sebagai pemilik bersama, sehingga kedaulatan partai berada di tangan anggota. Ahmad Ali menjelaskan bahwa dengan posisi tersebut, kepemimpinan partai pada hakikatnya merupakan mandat dari para anggota.

“Pemegang saham adalah seluruh anggotanya. Nah, kalau dia demikian, maka siapa yang akan jadi direksi di perusahaan nanti adalah para anggota-anggota ini,” jelas Ahmad Ali.

Karena itu, menurutnya, sistem kepartaian harus disiapkan secara matang agar siapa pun yang dipercaya memimpin ke depan tetap berjalan sesuai arah dan tujuan partai yang telah disepakati bersama, serta tidak keluar dari koridor yang telah ditetapkan.

“Supaya kemudian tidak sesat arah, maka partai ini harus disiapkan sistemnya sehingga siapa pun nanti yang menakhodai, siapa pun nanti yang ditunjuk oleh anggota pemegang saham untuk menjadi direksi, maka ada sistem yang memandu direksi baru untuk mengarahkan partai ini ke mana jalan-jalannya,” tambahnya.

Ia juga menekankan bahwa PSI ingin hadir sebagai ruang bersama yang inklusif bagi seluruh masyarakat Indonesia. “Insyaallah tempat ini, rumah ini, kami akan jadikan sebagai rumah nyaman untuk semua masyarakat Indonesia,” tuturnya.

Lebih jauh, Ahmad Ali menegaskan bahwa prinsip Super Tbk meniadakan sekat-sekat internal berbasis status maupun sejarah pendirian partai.

“Jadi ketika kita bicara tentang Super Tbk artinya bahwa semua anggota Partai Solidaritas Indonesia memiliki hak yang sama antara satu dengan yang lain,” katanya.

“Tidak ada lagi klaster pendiri ataupun senior di partai ini, semua sama derajatnya. Itulah makna dari Super Tbk, sehingga kemudian partai ini bertumbuh menjadi milik bersama,” lanjutnya.

Ia pun  menegaskan komitmen PSI untuk menolak praktik hierarki internal dalam tubuh partai. “Insyaallah kita tidak akan membangun kasta di partai ini. Kami ingin bagaimana kemudian menempatkan semua kader setara antara satu dengan yang lain. Kami ingin seluruh rakyat Indonesia memiliki mimpi yang sama,” tutupnya.