Makassar, Respublica— Satu tahun pemerintahan Munafri Arifuddin bersama Aliyah Mustika Ilham dinilai menunjukkan capaian yang menggembirakan.

Sejak dilantik pada 20 Februari 2025, pasangan yang dikenal dengan akronim MULIA itu mencatat tingkat kepuasan publik yang cukup tinggi.

Berdasarkan survei terbaru, angka kepuasan warga terhadap kinerja keduanya menembus 80,1 persen. Capaian tersebut menjadi indikator positif atas program dan kebijakan yang telah dijalankan selama satu tahun terakhir di Makassar.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPRD Kota Makassar, Anwar Faruq Daeng Nojeng, menyampaikan apresiasinya atas perjalanan satu tahun kepemimpinan tersebut.

“Dalam hal ini, saya melihat perkembangannya bagus, berhasil dan membantu masyarakat dan mengatur agar Kota Makassar ini berjalan dengan baik,” ujarnya saat ditemui di Kantor Sementara DPRD Makassar, Jumat (20/2/2026).

Meski demikian, ia menilai masih terdapat sejumlah aspek yang perlu dibenahi. Menurutnya, berbagai perbaikan masih harus terus dilakukan, terutama dalam meningkatkan pelayanan serta memenuhi ekspektasi masyarakat agar dapat dilayani dengan lebih baik dan optimal.

Salah satu persoalan yang paling banyak dikeluhkan warga saat pelaksanaan reses DPRD adalah masalah persampahan. Ia menyebutkan, pengendalian sampah secara teknis masih perlu diperkuat, terutama terkait ketersediaan armada pengangkut.

“Masyarakat masih mengeluhkan masalah sampah, mungkin mobil VIAR-nya yang kurang atau mobilnya yang armadanya yang kurang, ada armada tapi rusak,” jelasnya.

Menurutnya, kondisi armada yang sudah tua perlu segera dievaluasi dan diganti dengan unit baru agar pelayanan kepada masyarakat lebih maksimal.

Ketua PKS Sulsel yang akrab disapa Daeng Nojeng itu menegaskan hal tersebut menjadi bagian yang harus diperbaiki dan mendapat perhatian serius dari pemerintah.

“Usulan saya agar memang armada-armada yang sudah tua ya dibesituakan saja, diganti dengan armada-armada yang baru sehingga pelayanan terhadap masyarakat itu menjadi lebih bagus,” tegasnya.

Daeng Nojeng juga menyinggung soal kewajiban pembayaran iuran sampah oleh masyarakat. Menurutnya, warga yang telah membayar retribusi berhak mendapatkan pelayanan yang lebih baik.

“Nah, karena juga masyarakat sebagian besar ini membayar iuran sampah ya, hanya 450 kWH ke bawah yang tidak bayar dan sekarang jarang ditemukan ada yang 450,” ujarnya.

“Sehingga mereka yang membayar perlu mendapatkan layanan yang lebih baik. Sehingga masyarakat lebih terpuaskan dan lebih tentram, lebih damai dalam hidup di Kota Makassar ini,” tambahnya.

Selain persoalan sampah, aspirasi lain yang muncul dalam reses berkaitan dengan infrastruktur, khususnya jalan rusak dan genangan air akibat drainase yang belum optimal.

“Masih di beberapa tempat masih ada jalan yang rusak , bahkan juga masih ada rumah yang tergenang, jalanan yang tergenang. Drainase ini perlu diperbaiki lebih banyak lagi,” katanya.

Ia mengakui bahwa pada tahun sebelumnya perbaikan sudah dilakukan di sejumlah titik, namun upaya tersebut perlu dipercepat dan diperluas.

“Tahun kemarin Alhamdulillah sudah banyak namun perlu diperbaiki ini lebih banyak lagi. Artinya perlu lebih kencang lagi Dinas PU untuk bisa melihat mana-mana jalan-jalan yang perlu diperbaiki,” pungkasnya.