Makassar, Respublica— Genap setahun pasangan Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin dan Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham memimpin ibu kota Sulawesi Selatan, Jumat (20/2/2026). Dalam periode tersebut, sejumlah indikator makro menunjukkan tren positif, baik dari sisi ekonomi maupun sosial.

Laju pertumbuhan ekonomi Makassar tercatat melampaui rata-rata provinsi dan nasional. Di saat yang sama, tekanan inflasi mampu ditekan dalam rentang yang terkendali. Capaian itu tidak hanya tercermin dalam statistik, tetapi juga terlihat dari menurunnya angka kemiskinan serta pengangguran.

Program intervensi harga melalui Gerakan Pangan Murah hingga percepatan digitalisasi layanan publik menjadi bagian dari strategi yang dijalankan. Transformasi tersebut melibatkan aparatur sipil negara (ASN) dan masyarakat luas, seiring upaya menjadikan Makassar sebagai kota yang produktif, modern, dan inklusif.

Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan, Ricky Satria, memaparkan perkembangan ekonomi Makassar dalam refleksi satu tahun kepemimpinan pasangan bertagline MULIA di Lapangan Karebosi, Makassar.

“Di kuartal III tahun 2025, berdasarkan data terakhir yang kami terima, ekonomi Makassar tumbuh 5,39% year on year. Bandingkan dengan pertumbuhan nasional yang berada di kisaran 5,01% dan Sulawesi Selatan sebesar 5,04%,” ujarnya.

“Artinya, Makassar tumbuh lebih tinggi dari rata-rata nasional dan provinsi. Applaus untuk kita semua,” sambung Ricky.

Ia menjelaskan bahwa capaian tersebut lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan tahun 2024 yang berada di kisaran 5,1–5,2%. Menurutnya, peningkatan itu mulai berdampak nyata terhadap kondisi sosial. Tingkat kemiskinan turun dari 4,97% pada 2024 menjadi 4,43% pada 2025. Angka pengangguran juga mengalami penurunan dari 9,71% menjadi 9,6%.

Ricky menilai yang terpenting adalah menjaga kesinambungan pertumbuhan agar tetap stabil.

“Dalam konteks inflasi, pertumbuhan tanpa stabilitas harga kurang ada maknanya. Tahun 2025, inflasi Makassar berada dalam rentang kendali nasional, yaitu 2,5% plus-minus 1%. Makassar berada di 1,19%, lebih rendah dari nasional (2,92%) dan provinsi (2,8%),” jelasnya.

Ia menambahkan, stabilitas tersebut dicapai melalui langkah konkret, termasuk pengendalian harga pangan lewat Gerakan Pangan Murah yang digelar di berbagai titik.

Distribusi dilakukan langsung ke masyarakat dan disertai penerapan sistem pembayaran nontunai. Makassar menjadi kota pertama di Sulawesi Selatan yang menerapkan skema tersebut dalam program itu.

Menurut Ricky, integrasi aspek sosial dan digitalisasi menjadi kunci. Model transaksi nontunai ini bahkan diadopsi sejumlah kabupaten lain di provinsi tersebut. Dengan demikian, inflasi yang terjaga bukan sekadar kebetulan, melainkan hasil program yang terencana dan kolaboratif.

Ia juga menyoroti dinamika kota yang semakin hidup. Makassar, katanya, berkembang bukan hanya sebagai pusat perdagangan dan budaya, tetapi juga destinasi wisata dan gaya hidup urban. Aktivitas seperti lari pagi, fun bike, komunitas otomotif, konser, festival kuliner, hingga geliat ekonomi kreatif semakin marak.

“Event-event ini bukan sekadar hiburan. Setiap kegiatan menggerakkan perekonomian dan akselerasi digitalisasi, karena transaksi masyarakat dan pengunjung sebagian besar dilakukan secara nontunai,” katanya.

“Mulai dari hotel, restoran, UMKM, transportasi, hingga pelaku kreatif. Makassar bukan hanya kota kerja, tapi kota hidup dan digital yang turut meningkatkan PAD,” lanjut Ricky.

Ia memaparkan empat faktor utama yang menopang capaian tersebut. Pertama, peningkatan literasi dan penggunaan layanan digital oleh ASN. Jika sebelumnya belum menjadi teladan dalam penggunaan mobile banking dan QRIS, kini lebih dari 70% ASN telah memanfaatkannya.

Kedua, percepatan digitalisasi melalui program Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah yang digerakkan Kementerian Perekonomian, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Dalam Negeri bersama Bank Indonesia. Program ini mendorong optimalisasi pendapatan asli daerah melalui pembayaran pajak dan retribusi secara nontunai.

“Dalam konteks PAD, pembayaran parkir pilot project sudah dilakukan di beberapa titik, retribusi pasar tradisional di Pasar Daya dan terminal Daya, pembelian air tangki PDAM, serta retribusi OPD lainnya mulai beralih ke nontunai. Ini bukan sekadar inovasi, tapi reformasi tata kelola,” katanya.

Ketiga, kolaborasi dengan Bank Sulselbar dan sejumlah bank lainnya dalam pemanfaatan produk layanan keuangan digital, termasuk penerapan Cash Management System untuk mendukung tata kelola keuangan daerah.

Dengan fondasi tersebut, Makassar dinilai mampu menjaga pertumbuhan di atas rata-rata nasional, mengendalikan inflasi, serta menciptakan kehidupan kota yang semakin dinamis dan terdigitalisasi.

“Semua ini menjadi bukti kerja sama, inovasi, dan transformasi digital yang dimulai dari manusia hingga sistem,” pungkas Ricky Satria.