Makassar, Respublica— Tren kepatuhan pajak di Kota Makassar kian menguat dari tahun ke tahun. Hal tersebut tampak jelas dalam perhelatan Tax Award 2025, sebuah ajang penghargaan yang diselenggarakan Pemerintah Kota Makassar melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) untuk memberikan apresiasi kepada para wajib pajak dan pengelola pajak berprestasi.

Tahun ini terasa semakin istimewa karena Pendapatan Asli Daerah (PAD) Makassar menunjukkan lompatan signifikan, dari Rp1,6 triliun pada 2024 menjadi Rp1,8 triliun pada 2025. Capaian tersebut diumumkan dalam malam penganugerahan Tax Award 2025 yang berlangsung di Phinisi Ballroom Hotel Claro, Selasa (9/12/2025).

Tax Award dihadirkan sebagai bentuk penghargaan sekaligus dorongan moral agar kepatuhan pajak terus meningkat. Melalui ajang ini, pemerintah berharap makin banyak pelaku usaha dan masyarakat yang sadar pentingnya pajak sebagai fondasi pembangunan.

Acara berlangsung dengan suasana penuh penghormatan, dihadiri Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin, Ketua TP PKK Melinda Aksa, serta Kepala Bapenda Makassar Andi Asminullah. Turut hadir pula jajaran Forkopimda, kepala SKPD, camat, hingga lurah sebagai wujud sinergi lintas sektor dalam memperkuat fiskal daerah.

Dalam sambutannya, Wali Kota Makassar memberikan apresiasi tinggi atas terselenggaranya Tax Award 2025. Ia menegaskan bahwa program ini merupakan penghargaan sekaligus pengingat bagi para wajib pajak mengenai kontribusi mereka terhadap pembangunan kota.

“Saya berharap malam ini bukan hanya menjadi sebuah pujian. Ini adalah motivasi yang patut dipertontonkan kepada masyarakat bahwa pajak adalah kewajiban,” ujarnya.

Menurutnya, kegiatan yang digelar Bapenda ini menjadi momentum penting untuk menguatkan kesadaran publik tentang pentingnya memenuhi kewajiban pajak demi keberlanjutan pembangunan.

Ia menegaskan bahwa penghargaan ini tidak boleh dipandang sekadar seremoni. Tax Award disebutnya sebagai pengakuan atas kontribusi nyata wajib pajak dan dorongan bagi seluruh pemangku kepentingan untuk terus meningkatkan kepatuhan.

“Dalam pendapatan kita ada sebagian yang harus kita keluarkan untuk negara, dan itu kembali untuk membangun,” tuturnya.

Munafri berharap melalui ajang ini, tingkat kepatuhan pajak semakin meningkat sehingga pembangunan kota dapat berjalan lebih optimal dan memberi manfaat luas bagi masyarakat.

Meski begitu, ia juga menyoroti fenomena sebagian pelaku usaha yang menjadikan pembayaran pajak sebagai pos yang dikorbankan ketika usaha sedang lesu. Hal tersebut, menurutnya, berdampak besar pada agenda pembangunan daerah.

“Jika pajak dikorbankan, dampaknya tidak langsung terlihat tetapi sangat luar biasa bagi pembangunan. Target pendapatan menjadi meleset dan pembangunan di kota ini ikut terganggu,” tegasnya.

Munafri menjelaskan bahwa pajak yang dibayarkan masyarakat menjadi sumber utama untuk membiayai berbagai pelayanan publik, mulai dari pendidikan hingga kesehatan.

“Ini bukan sekadar ceremonial. Kami ingin memperlihatkan adanya komitmen dan kewajiban yang harus kita jalankan bersama,” katanya.

Ia menambahkan bahwa dari pajak inilah pemerintah membiayai berbagai fasilitas publik yang dinikmati masyarakat. “Dari pajak inilah para pegawai Pemkot dibayarkan. Pajak juga membangun sekolah-sekolah, sarana kesehatan, infrastruktur olahraga, dan banyak fasilitas lainnya,” lanjutnya.

Wali kota juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh penerima penghargaan Tax Award 2025 dan seluruh wajib pajak yang telah menunaikan kewajibannya.

Ia menegaskan bahwa Pemkot Makassar terus berupaya memaksimalkan pendapatan asli daerah untuk memenuhi tuntutan pembangunan yang setiap tahun semakin besar.

“Jika pendapatan maksimal, pembangunan juga maksimal. Begitupula sebaliknya. Ini adalah siklus yang harus kita jalankan, karena pendapatan adalah kunci dari seluruh proses pembangunan di kota ini,” jelasnya.

Ia mencontohkan berbagai program layanan gratis yang kini dinikmati masyarakat, merupakan hasil pengelolaan pajak yang kembali untuk kepentingan publik.

“Anak-anak sekolah gratis, layanan kesehatan gratis, semuanya berasal dari masyarakat dan akan kembali lagi kepada masyarakat,” tutupnya.

Sementara itu, Kepala Bapenda Makassar, Andi Asminullah, menyampaikan perkembangan positif realisasi PAD sepanjang 2025. Hingga 9 Desember 2025, pendapatan dari sektor pajak dan retribusi daerah telah mencapai Rp1,8 triliun, naik signifikan dibanding capaian tahun sebelumnya.

Ia menyebutkan bahwa tren ini menunjukkan efektivitas pengelolaan pendapatan daerah yang terus membaik. “Peningkatan ini menjadi indikator positif efektivitas pengelolaan pendapatan kita sepanjang tahun berjalan,” ujarnya.

Untuk tahun anggaran 2026, Pemkot Makassar menargetkan proyeksi PAD sebesar Rp2,3 triliun. Target tersebut dianggap realistis melihat pertumbuhan kepatuhan wajib pajak dan penguatan sistem pengelolaan pajak daerah.

Menurutnya, apresiasi yang diberikan pemerintah merupakan bentuk penghargaan atas kontribusi seluruh stakeholder yang ikut menjaga stabilitas ekonomi daerah.

Bapenda, lanjutnya, akan terus meningkatkan kualitas layanan, memperkuat inovasi, dan mengoptimalkan potensi pendapatan sebagai fondasi utama pembangunan kota.

Ia juga merinci tujuan strategis Tax Award 2025, mulai dari mengapresiasi wajib pajak berprestasi, mendorong profesionalisme aparatur pengelola pajak, hingga memperkuat komunikasi antara pemerintah dan pelaku usaha.

“Karena kepatuhan wajib pajak merupakan elemen penting dalam menjaga stabilitas pendapatan daerah,” jelasnya.

Selain itu, ajang ini diharapkan mampu memupuk sinergi yang sehat antara pemerintah dan masyarakat, sehingga pengelolaan pajak tidak hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi juga gerakan bersama membangun Makassar.

“Kami ingin memperkuat komunikasi dan kolaborasi dengan seluruh pelaku usaha dan masyarakat. Dengan cara ini, pengelolaan pajak daerah tidak hanya menjadi kewajiban, tetapi juga gerakan bersama untuk membangun Makassar yang lebih maju,” ungkapnya.

Pada malam anugerah tersebut, Pemkot Makassar juga mengumumkan kelurahan-kelurahan dengan performa terbaik dalam kontribusi pajak daerah. Kelurahan Macini Sombala (Tamalate) dan Parangloe (Tamalanrea) keluar sebagai pemenang kategori realisasi penerimaan terbesar.

Untuk kategori transaksi pembayaran terbanyak, penghargaan diberikan kepada Kelurahan Laikang (Biringkanaya) dan Gunung Sari (Rappocini). Kelurahan Tanjung Merdeka (Tamalate) serta Manggala (Manggala) memenangkan kategori jumlah objek pajak terbanyak.

Sementara kategori peningkatan penerimaan terbesar year-on-year diraih Kelurahan Bontobiraeng (Mamajang) dan Tello Baru (Panakkukang). Adapun kategori pencapaian target tercepat dimenangkan Kelurahan Pattinalloang (Ujung Tanah) dan Kodingareng (Kepulauan Sangkarrang).