Makassar, Respublica— Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menegaskan pentingnya kolaborasi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bersama Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) dalam menjaga dan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.

“Kami memang membutuhkan banyak dukungan, semua bergantung pada bagaimana kolaborasi di tingkat OPD. Pada prinsipnya, sinergi ini sudah berjalan dengan baik dan ke depan harus terus diperkuat,” ujarnya saat menerima audiensi BBPOM Makassar di Ruang Wali Kota, Kamis (8/1/2026).

Ia juga menekankan kewajiban UMKM, khususnya sektor kuliner, untuk memiliki sertifikat laik sanitasi dan higienitas sebagai bagian dari upaya perlindungan kesehatan dan peningkatan daya saing pariwisata.

“Saya selalu menegaskan kepada seluruh UMKM, terutama yang bergerak di bidang makanan, wajib memiliki sertifikat laik sanitasi dan higienitas. Ini menjadi syarat mutlak,” tegasnya.

Munafri turut menyoroti standar fasilitas toilet di rumah makan yang dinilainya berpengaruh langsung terhadap citra kota. “Masalah toilet ini tidak bisa dianggap sepele. Pertama menyangkut estetika dan kesehatan, kedua berkaitan dengan citra kota,” kata Appi.

“Di era digital, satu atau dua tempat dengan toilet yang tidak layak lalu terekspos ke publik bisa merusak citra Makassar secara keseluruhan. Itu yang kami tidak inginkan,” sambung Ketua Golkar Makassar itu.

Ia berharap BBPOM berperan aktif dalam pendampingan sertifikasi higienitas dan sanitasi, serta edukasi penggunaan obat secara rasional di masyarakat.

“Kami berharap BBPOM bisa benar-benar bersama kita untuk mencegah hal-hal ini. Bahkan saya sendiri, kalau sakit, jarang sekali mengonsumsi obat,” jelasnya.

Dalam pertemuan tersebut, Munafri didampingi Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, bersama jajaran terkait di lingkungan Pemerintah Kota Makassar.

Kepala BBPOM Makassar, Yosef Dwi Irwan Prakasa Setiawan, menjelaskan bahwa pertemuan tersebut merupakan ajang silaturahmi sekaligus penguatan koordinasi dalam meningkatkan pengawasan obat dan makanan di Kota Makassar.

Yosef menegaskan, isu pengawasan obat dan makanan bersifat strategis karena berkaitan langsung dengan kesehatan masyarakat, stabilitas ekonomi, dan kualitas hidup warga.

“Ketika kita berbicara tentang obat dan makanan, ini sangat penting dan strategis, karena menyangkut kesehatan, ekonomi, dan aspek kehidupan lainnya,” ujarnya.

Menurutnya, upaya menjamin obat dan makanan yang aman, bermutu, dan berkhasiat membutuhkan kolaborasi lintas sektor. BBPOM, kata dia, tidak dapat bekerja sendiri tanpa dukungan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya.

Ia memaparkan sejumlah program BBPOM yang dapat disinergikan dengan Pemkot Makassar, khususnya dalam peningkatan keamanan pangan melalui intervensi di sekolah, keluarga, dan pasar komunitas.

“Fokus kami adalah bagaimana menanamkan kesadaran terkait keamanan pangan sejak dini, mulai dari anak-anak, keluarga, hingga masyarakat luas. Program pangan aman ini bertujuan memastikan pemenuhan standar keamanan pangan di semua lini,” jelasnya.

Yosef juga menyampaikan apresiasi kepada Dinas Kesehatan Kota Makassar atas kolaborasi yang selama ini terjalin dan dinilai memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesadaran masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, ia menyoroti tantangan global resistensi antimikroba (Antimicrobial Resistance/AMR) dan mengapresiasi langkah Wali Kota Makassar yang telah menerbitkan Surat Edaran tentang rasionalitas penggunaan antibiotik.

“Karena itu, kami berharap melalui Surat Edaran ini, Pemerintah Kota Makassar dapat membantu mengedukasi masyarakat terkait penggunaan antibiotik yang benar,” tegasnya.

Selain itu, BBPOM mendorong kepatuhan sarana pelayanan kefarmasian agar tidak menyerahkan antibiotik tanpa resep dokter, serta pengawasan penggunaan antibiotik pada hewan ternak yang berpotensi menimbulkan residu berbahaya bagi manusia.

Pada sektor ekonomi, BBPOM Makassar menyatakan kesiapan mendukung pemberdayaan UMKM. Saat ini, jumlah pelaku usaha di Kota Makassar yang memiliki izin edar BPOM masih di bawah 50 pelaku usaha.

“Kami ingin mendorong UMKM untuk memiliki izin edar. Bukan hanya untuk memenuhi regulasi, tetapi juga meningkatkan branding, kepercayaan konsumen, dan nilai jual produk agar mampu bersaing di pasar yang lebih luas,” terangnya.

BBPOM juga menyediakan pendampingan perizinan, pengujian produk gratis, serta keringanan biaya PNBP. Dukungan turut diberikan dalam pengawasan keamanan pangan pada program makan gratis.

“Kami siap diberdayakan, kami tidak ingin hanya menjadi pelengkap. Melalui program Starlink (Sertifikasi Layanan Keliling),” tuturnya.

“Kami juga melakukan pengujian sampel makanan langsung di lapangan untuk memastikan produk UMKM di Makassar aman, bermutu, dan layak konsumsi,” lanjut Yosef.