Makassar, Respublica— Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB) melaksanakan Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) Tahap II bagi bakal calon Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKB se-Indonesia.

Tahapan lanjutan ini berlangsung selama enam hari, mulai 9 hingga 14 Januari 2026. Untuk wilayah Sulawesi Selatan, terdapat lima kader yang mengikuti UKK Tahap II sebagai calon Ketua DPW PKB.

Kelima nama tersebut yakni Ketua DPW PKB Sulsel petahana Azhar Arsyad, Sekretaris DPW Muhammad Haekal, Anggota DPR RI Syamsurizal, Anggota DPRD Sulsel Fadillah Fakhriana, serta Zulfikar Limolang.

Ketua DPP PKB Bidang Pengelolaan Organisasi, Eksekutif, dan Legislatif, Abdul Halim Iskandar atau Gus Halim, menjelaskan bahwa UKK Tahap II dirancang untuk menggali secara lebih mendalam kapasitas kepemimpinan kader yang diproyeksikan memimpin PKB di tingkat wilayah.

“UKK ini kami rancang dalam dua tahapan besar, yaitu uji kelayakan dan uji kompetensi. Pada tahap awal, kami mengukur potensi dan kompetensi kepemimpinan kader secara objektif dan ilmiah,” ujar Gus Halim, Senin, (12/1/2026).

Ia mengungkapkan, proses pengukuran mencakup berbagai aspek penting, mulai dari karakter kepemimpinan, kemampuan membangun kerja sama, strategi menghadapi tantangan, hingga kapasitas manajerial dan komunikasi.

Seluruh tahapan tersebut dilakukan dengan menggunakan instrumen yang bersifat ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

“Dari hasil itu, kami lakukan pendalaman tahap kedua yang lebih spesifik dan personal. Karena itu UKK Tahap II membutuhkan waktu relatif panjang, enam hari penuh, agar kesimpulan yang dihasilkan benar-benar representatif terkait kelayakan kader untuk ditugaskan sebagai Ketua DPW,” jelasnya.

Menurut Gus Halim, indikator penilaian pada UKK Tahap II jauh lebih kompleks dibanding tahap sebelumnya. Apabila tahap awal lebih menitikberatkan pada psikologi kepribadian, psikologi sosial, kemampuan analisis, serta komunikasi, maka tahap lanjutan fokus pada gaya kepemimpinan yang dimiliki masing-masing kader.

“Misalnya, apakah gaya kepemimpinannya cenderung teokratik, demokratis, atau model lainnya. Kami memahami tidak ada satu gaya kepemimpinan yang paling benar. Yang terpenting adalah kesesuaian dengan kondisi sosial, budaya, dan tantangan daerah masing-masing,” tegasnya.

Ia menambahkan, setiap daerah memiliki karakteristik dan dinamika sosial yang berbeda, sehingga membutuhkan pendekatan kepemimpinan yang kontekstual.

Perbedaan tersebut menjadi alasan pentingnya UKK Tahap II dalam menentukan figur yang paling tepat memimpin PKB di tingkat wilayah.

“Di sinilah fungsi penting UKK tahap dua, agar kami bisa menyimpulkan secara objektif bahwa kader A atau B memang layak dan tepat untuk menjadi Ketua DPW PKB di daerah tertentu,” katanya.

Gus Halim juga menegaskan bahwa hasil UKK Tahap II belum bersifat final. Tahapan selanjutnya adalah rapat Tim Koordinator DPP PKB yang akan mempertimbangkan berbagai masukan, baik dari internal partai, struktur wilayah, maupun masyarakat.

“Kami menerima banyak sekali masukan dari masyarakat yang kami hargai dan apresiasi. Masukan itu bukan hanya soal figur personal, tetapi juga terkait kebutuhan daerah dan tantangan yang dihadapi, sehingga PKB dapat menugaskan pemimpin yang benar-benar dibutuhkan oleh daerah,” pungkasnya.