Makassar, Respublica— Perdebatan mengenai skema Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) melalui DPRD atau mekanisme tidak langsung kembali menguat. Opsi ini mendapat sokongan dari sejumlah partai politik besar yang menilai model tersebut lebih efisien dan realistis dalam konteks politik nasional.

Dukungan serupa juga datang dari Anggota DPRD Kota Makassar, Muchlis Misbah. Sekretaris DPC Partai Hanura Makassar itu menilai, pilkada tidak langsung tidak bisa serta-merta dianggap sebagai kemunduran demokrasi.

“Kita bersepakat bahwa sistem demokrasi itu sangat baik dan terbuka, tapi apakah cocok di Indonesia? Ada beberapa faktor yang menunjukkan pilkada langsung memiliki efek yang kurang baik,” ujarnya.

Muchlis menyoroti mahalnya ongkos politik sebagai problem krusial dalam pilkada langsung. Menurutnya, beban biaya yang besar kerap menimbulkan konsekuensi lanjutan ketika kandidat terpilih menduduki jabatan.

“Betapa banyak uang yang kandidat harus siapkan untuk meraih kemenangan. Apabila sudah naik, apakah mau kembali modalnya atau tidak?” ujarnya.

Ia berpandangan, mekanisme pemilihan melalui DPRD membuka ruang pengawasan yang lebih ketat terhadap peredaran dana politik. Dalam sistem tersebut, penggunaan biaya kampanye dinilai masih dapat diawasi oleh aparat penegak hukum.

Sebaliknya, pada pilkada langsung yang melibatkan masyarakat luas, pengawasan aliran dana dinilai jauh lebih rumit. Selain persoalan biaya politik, Muchlis juga membandingkan dampak penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam dua skema pilkada tersebut.

Menurutnya, pilkada langsung kerap memicu belanja daerah untuk kegiatan pencitraan, sementara pilkada tidak langsung memberi peluang APBD dialokasikan lebih optimal untuk kebutuhan publik.

“Misalnya anggaran 2 miliar rupiah yang seharusnya untuk kegiatan non-fisik bisa dipakai membangun sekolah, kantor lurah, atau fasilitas umum. Itu jelas lebih bermanfaat,” jelasnya.

Ia juga menyinggung pengalaman hampir 20 tahun pelaksanaan pilkada langsung di Indonesia. Dalam penilaiannya, banyak program kepala daerah yang belum memberikan dampak signifikan bagi kesejahteraan masyarakat.

“Banyak kegiatan bupati, gubernur, walikota yang tidak memberikan manfaat besar kepada masyarakat. Jadi, bukan soal demokrasi atau tidak demokrasi, tapi efek nyata bagi masyarakat,” tambahnya.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Muchlis menegaskan sikapnya mendukung pilkada melalui DPRD. Ia menepis anggapan bahwa dukungan itu lahir karena posisinya sebagai legislator.

“Saya setuju pilkada dilaksanakan oleh DPRD. Ini bukan karena saya anggota DPRD, tapi soal pengawasan. Kalau kandidat mengeluarkan dana besar, alirannya bisa dilacak oleh BPK dan KPK. Kalau di masyarakat, siapa yang bisa melacak?” jelasnya.

Menanggapi kekhawatiran bahwa pilkada tidak langsung akan menguntungkan partai besar, Muchlis menekankan peran pemilih dalam menentukan arah politik melalui partai.

“Silakan masyarakat memilih partai yang bisa membawa aspirasi Anda. Pilih partai yang memperjuangkan hak rakyat dan tidak korupsi, agar partai kecil punya kesempatan berkembang,” jelasnya.

Ia menambahkan, pilkada melalui DPRD sejatinya mencerminkan prinsip negara perwakilan. Menurutnya, mekanisme ini justru dapat mendorong partai politik menghadirkan kader terbaik di parlemen.

“Kalau pilkada langsung, APBD banyak terserap untuk kegiatan seremonial. Selama satu periode saya di DPRD, APBD terlalu banyak digunakan untuk kegiatan yang tidak menyentuh kebutuhan masyarakat. Contohnya, anggaran 3 miliar rupiah bisa dipakai membangun sekolah yang berkualitas,” pungkasnya.