Makassar, Respublica— Anggota Komisi B DPRD Kota Makassar, Basdir, mendorong agar lebih dari 2.000 juru parkir (jukir) yang selama ini beraktivitas di berbagai ruas jalan Makassar dapat diangkat menjadi pegawai resmi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Parkir Makassar Raya.

Menurut Basdir, langkah tersebut tidak hanya berpotensi meningkatkan pendapatan asli daerah. Hal tersebut juga dinilai penting untuk menjaga ketertiban dan stabilitas sosial di tengah rencana pembenahan sistem parkir, khususnya penerapan pembayaran non-tunai.

“Apapun skema, apapun strategi dalam hal peningkatan pendapatan, silakan lakukan. Misalnya dengan sistem pembayaran online atau apapun namanya. Tinggal kita kasih tugas ini jukir untuk menata kendaraan, bukan lagi memungut pembayaran,” ujarnya saat ditemui di Kantor Sementara DPRD Makassar, belum lama ini.

Ia menilai, perubahan sistem parkir seharusnya tidak menghilangkan peran para jukir. Justru, keberadaan mereka perlu diakomodasi dan diberdayakan agar tidak menimbulkan dampak sosial yang lebih luas di masyarakat.

“Memang kalau kau tidak berdayakan mereka, pasti ribut. Kita rugi ini kalau mereka ribut. Jadi berandal, perang kelompok, belum lagi misalnya kriminal kalau mereka tidak diberdayakan. Kasih jadi pegawai,” tegasnya.

Legislator dari PKB Makassar itu juga menyoroti klaim potensi lonjakan pendapatan daerah dari penerapan sistem parkir non-tunai yang disebut bisa mencapai puluhan hingga ratusan miliar rupiah.

Ia berpendapat, besarnya potensi tersebut dinilai cukup untuk membiayai penggajian ribuan jukir secara bertahap hingga setara Upah Minimum Regional (UMR).

“Kalau dianggap dengan cara pembayaran non-tunai itu efektif mendongkrak pendapatan yang katanya bisa sampai puluhan miliar itu, menggaji 2.000 pegawai dengan gaji yang ya katakanlah secara bertahap untuk mencapai UMR dengan nilai uang yang puluhan miliar, cukuplah,” katanya.

Basdir menegaskan, pemutusan mata pencaharian tanpa solusi yang jelas berisiko memicu konflik sosial. Sebaliknya, pengangkatan jukir menjadi pegawai dengan sistem penggajian yang layak dinilai mampu menumbuhkan rasa tanggung jawab sekaligus kebanggaan.

“Kalau kau berdayakan, gaji baik-baik sesuai dengan UMR, pasti mau kan? Dan kasih jadi pegawai. Itu teman-teman jukir yang dulu misalnya pakai rompi oranye, tiba-tiba dia jadi baju pegawai, bangga juga dia jalan itu di lorongnya keluar rumah,” ucap Basdir.

Ia pun menekankan bahwa inti dari penataan parkir bukan semata soal perubahan metode pembayaran, melainkan bagaimana memastikan para pekerja di sektor tersebut tetap diberdayakan.

“Yang penting memberdayakan. Memang kalau kau sistem online terus kau pecat itu orang, tidak berdayakan lagi, pasti ributlah. Ribut. Oke?” pungkasnya.