Makassar, Respublica— Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar menegaskan bahwa kebijakan penataan kota harus dijalankan dengan mempertimbangkan keberlangsungan hidup masyarakat kecil, khususnya pelaku usaha sektor informal.

Sikap tersebut mengemuka setelah DPRD menerima aspirasi dari Aliansi Asosiasi Pedagang Kaki Lima (PKL) Datu Museng–Maipa yang mendatangi Kantor Sementara DPRD Kota Makassar di Jalan Hertasning, Senin (26/2/2026).

Kedatangan para pedagang itu bertujuan menyampaikan penolakan terhadap rencana penggusuran yang mereka nilai dilakukan secara sepihak, tanpa ruang dialog, tanpa solusi konkret, serta tanpa jaminan relokasi yang layak.

Anggota DPRD Kota Makassar, Andi Makmur Burhanuddin, yang hadir dalam pertemuan tersebut mengungkapkan bahwa terdapat tiga tuntutan utama yang disampaikan PKL, salah satunya permintaan agar penggusuran ditunda.

Ia menyebut DPRD telah melakukan pembahasan internal dan akan segera berkoordinasi dengan Pemkot Makassar terkait kebijakan penataan PKL.

“Bagaimana baiknya supaya pemerintah kota jalan programnya dalam rangka melakukan penataan PKL 5 tetapi tidak mengabaikan warga Makassar yang mencari nafkah,” ujarnya saat ditemui usai pertemuan dengan perwakilan PKL.

Menurut Andi Makmur, para pedagang pada prinsipnya memahami posisi mereka dan tidak menutup diri terhadap penataan, selama proses tersebut dilakukan secara manusiawi dan tidak memutus mata pencaharian.

Ia juga menyampaikan kemungkinan digelarnya Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang melibatkan seluruh pihak terkait guna mencari solusi bersama.

“Karena kami yakin bahwa pemerintah kota pasti punya niat baik untuk menata kota karena dia yang diberi legitimasi oleh rakyat untuk memimpin Kota Makassar,” tambahnya.

DPRD menekankan bahwa penataan kota tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan masyarakat kecil yang menggantungkan hidupnya dari aktivitas ekonomi informal.

“Pasti Pemerintah akan perlihatkan kerja-kerja terbaiknya untuk membangun Makassar. Nah, tetapi tidak bisa juga mengabaikan masyarakatnya yang mencari nafkah di Kota Makassar. Di sinilah titik temunya yang akan kita pertemukan baiknya seperti apa,” jelasnya.

Dalam konteks penataan kota secara lebih luas, Andi Makmur menegaskan bahwa DPRD Makassar mendukung upaya pemerintah sepanjang kebijakan tersebut menghadirkan solusi yang adil serta mempertemukan kepentingan pemerintah dengan kebutuhan masyarakat pencari nafkah. Ia juga menegaskan kehati-hatiannya dalam menyikapi wacana relokasi PKL.

“Saya tidak mau bilang relokasi, karena relokasi bisa saja membunuh. Tetapi kita coba diskusi dulu baiknya seperti apa. Konsep penataan mungkin di sana. Iya, kalau untuk sementara penataan,” ujarnya.