Makassar, Respublica— Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar berencana melakukan penyesuaian alokasi dana kelurahan (Dakel) pada tahun anggaran 2027.

Jika pada 2026 setiap kelurahan menerima anggaran sebesar Rp500 juta, maka pada tahun depan alokasinya akan dipangkas menjadi Rp300 juta per kelurahan.

Menanggapi rencana tersebut, Anggota Komisi A DPRD Makassar, Tri Sulkarnain Ahmad, menyebut pengurangan anggaran kemungkinan besar dipicu oleh kebijakan efisiensi anggaran yang turut berdampak pada keuangan daerah.

“Itu kan mungkin akibat efisiensi yang 500 miliar dikurangi Makassar. Cuma kan pada saat Musrenbang kemarin poin penting yang saya tekankan bahwa bukan persoalan pemotongannya atau nilainya, tapi bagaimana Dakel ini bisa berjalan,” ujarnya, Senin (2/2/2026).

Menurutnya, besaran anggaran bukan satu-satunya persoalan utama dalam pelaksanaan dana kelurahan. Ia menyoroti rendahnya realisasi Dakel di sejumlah kelurahan pada tahun-tahun sebelumnya.

“Biar juga 1 miliar Dakel kalau realisasinya 0%, kita sama-sama tahu banyak kelurahan kemarin di tahun 2025 itu 0% realisasinya,” katanya.

Tri menjelaskan, hambatan realisasi anggaran kerap disebabkan oleh persoalan administratif di tingkat kelurahan, seperti ketiadaan bendahara kelurahan.

“Jadi, bukan serapannya malah tidak bisa jalan hanya karena dipersoalkan kadang bendaharanya, bendahara kelurahan tidak ada. Itu kan menghambat,” jelasnya.

Selain itu, ia juga menyoroti persoalan kompetensi aparatur kelurahan, khususnya terkait sertifikasi lurah dalam menjalankan program dana kelurahan. “Lurah ini tidak semua memiliki sertifikasi untuk menjalankan Dakel,” ujarnya.

Ia mendorong Pemkot Makassar agar lebih fokus pada penguatan manajemen dan pengisian jabatan strategis di kelurahan. Menurutnya, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) perlu melakukan pemantauan menyeluruh terhadap kondisi sumber daya manusia di tingkat kelurahan.

“Yang harus dilakukan Pemerintah Kota ini kan bagaimana melalui BKD memonitoring semua kelurahan kira-kira posisi pos-pos jabatan apa saja yang masih kosong di kelurahan yang bisa menghambat jalannya Dakel,” katanya.

Tri menegaskan bahwa yang terpenting dalam pelaksanaan Dana Kelurahan bukanlah besaran anggarannya, melainkan sejauh mana program tersebut dapat berjalan efektif.

Menurutnya, anggaran sebesar apa pun tidak akan berdampak jika pelaksanaannya terhambat oleh persoalan administratif atau teknis di tingkat kelurahan.

“Makanya selalu saya tekankan, jangan lihat dulu nilainya. Lihat bisa jalan atau tidak itu Dakel. Iya, karena biar 1 miliar itu tadi, biar 1 miliar kita taruh kalau ada yang menghambat percuma juga,” tegasnya.

Ia menilai, meski alokasi Dana Kelurahan dikurangi, dampaknya tetap akan signifikan bagi masyarakat jika program tersebut dapat berjalan optimal. “Tapi kalau 300 juta dan maksimal bisa jalan, itu luar biasa dampaknya ke masyarakat,” pungkas Tri.