Bone, Respublica— Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, Mardiana Rusli, menegaskan bahwa kunjungan kerjanya ke Kabupaten Bone tidak dimaksudkan sebagai kegiatan formalitas belaka.

Agenda tersebut, kata dia, menjadi ruang penting untuk menyerap persoalan riil di lapangan guna dirumuskan sebagai bahan kebijakan di tingkat nasional melalui pendekatan yang ia sebut sebagai “transaksi masalah”.

Dalam kesempatan itu, Mardiana Rusli—yang akrab disapa Ana Rusli—menaruh perhatian besar pada penguatan kualitas sumber daya manusia (SDM) pengawas pemilu, khususnya dalam pengelolaan dan penanganan perkara.

Ia menilai keterbatasan jumlah personel tidak boleh menjadi penghalang bagi profesionalisme kerja, terutama dalam penyusunan catatan pelanggaran hingga perumusan resume kasus.

“Secara kelembagaan, kapasitas kita sudah sangat baik dalam manajemen diri. Inti kewenangan Bawaslu terletak pada penanganan tindak pidana pemilu,” ujarnya saat melakukan monitoring di Bone, Kamis (5/2/2026).

“Oleh karena itu, konsolidasi teknis, pengarsipan, dan fungsi arsiparis harus diperkuat karena kita adalah lembaga administratif yang menuntut pertanggungjawaban transparan,” tambah Ana Rusli.

Selain aspek teknis, Ana Rusli juga menekankan pentingnya keberagaman peran dan peningkatan kompetensi internal, terutama bagi pengawas perempuan.

Menurutnya, peningkatan usia dan pengalaman harus sejalan dengan penguatan kapasitas dan keberanian mengambil tantangan baru lintas bidang.

“Perempuan harus menunjukkan kemampuan. Usia bertambah, maka skill juga harus bertambah. Tantangan baru harus dicoba, baik di bidang kehumasan, analisis hukum, maupun teknis lintas divisi,” tegasnya.

Merespons arahan tersebut, Ketua Bawaslu Kabupaten Bone, Alwi, menyampaikan bahwa kondisi kerja di internal lembaganya saat ini berjalan dalam suasana yang solid dan produktif. Ia menilai iklim konsolidasi demokrasi di Bone berkembang secara inklusif dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat.

“Bawaslu Kabupaten Bone berada dalam suasana yang sangat manis. Teman-teman bekerja dengan maksimal. Konsolidasi demokrasi sudah melibatkan unsur mahasiswa, media, dan stakeholder lainnya. Diskusi-diskusi ini menjadi program unggulan kami,” ungkap Alwi.

Tak hanya fokus pada penguatan jejaring eksternal, Alwi menegaskan bahwa jajarannya juga konsisten mengawal isu-isu strategis, termasuk menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui koordinasi lintas pihak yang berkelanjutan.

Sementara itu, Anggota Bawaslu Bone, Dr. Kamridah Habe, menyoroti tantangan pengawasan yang kian kompleks di era digital. Ia menyebut ruang media menjadi medan pertarungan narasi yang menuntut kesiapan SDM dengan kualitas yang memadai.

“Kami merekomendasikan agar Provinsi mempertimbangkan alokasi dana khusus untuk peningkatan kapasitas pengawas agar tetap seimbang antara kuantitas dan kualitas, terutama dalam menghadapi dinamika di media,” pungkas Kamridah.

Kunjungan kerja tersebut diharapkan dapat menjadi titik awal penguatan transformasi Bawaslu Bone menuju lembaga pengawas pemilu yang lebih adaptif, profesional, serta akuntabel dalam menjawab tantangan demokrasi di masa mendatang.