Luwu Timur, Rspublica— Tingginya realisasi pendapatan dan belanja dalam APBD Luwu Timur Tahun Anggaran 2025 dinilai belum bisa menjadi tolok ukur utama keberhasilan pemerintah daerah.

Fraksi-fraksi DPRD mengingatkan bahwa kualitas belanja dan dampaknya terhadap masyarakat harus menjadi fokus utama dalam evaluasi pelaksanaan anggaran.

Pandangan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD dengan agenda Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, Jumat (3/7/2026).

Juru Bicara Fraksi NasDem, Suwati, mengungkapkan pemerintah daerah menetapkan target pendapatan sebesar Rp2.123.059.410.192,58, dengan realisasi mencapai Rp1.940.177.879.029,73 atau 91,39 persen.

Sementara itu, anggaran belanja dan transfer ditargetkan sebesar Rp2.106.596.770.505,92, dengan realisasi Rp1.903.722.715.773,5 atau 90,37 persen.

Selain itu, realisasi pembiayaan daerah tercatat sebesar Rp35,7 miliar sehingga pada akhir tahun anggaran menghasilkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) sekitar Rp21,6 miliar.

Menurut Fraksi NasDem, capaian tersebut mencerminkan pengelolaan APBD yang cukup baik dari sisi penyerapan anggaran. Namun, Suwati menegaskan keberhasilan tersebut tidak boleh berhenti pada aspek administratif.

“Namun demikian angka tersebut tidak boleh hanya dimaknai sebagai indikator keberhasilan administratif semata. Yang jauh lebih penting adalah sejauh mana pendapatan yang berhasil dihimpun mampu menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat. Baik melalui peningkatan pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, penguatan ekonomi lokal,” ujarnya.

Fraksi NasDem juga menilai besaran SILPA yang relatif kecil menunjukkan pengelolaan kas daerah berjalan cukup baik. Meski demikian, perhatian diarahkan pada komposisi belanja daerah yang masih didominasi belanja operasional.

NasDem meminta pemerintah daerah meningkatkan proporsi belanja modal yang lebih produktif agar mampu menciptakan efek berganda terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, Fraksi PAN menilai masih banyak persoalan pembangunan yang belum terjawab meski tingkat serapan anggaran tergolong tinggi.

Juru Bicara Fraksi PAN, Nurchalis Azis, menyebut sejumlah proyek infrastruktur belum memenuhi ekspektasi masyarakat. Ia menyoroti kondisi jalan, drainase, fasilitas umum, hingga sarana pelayanan publik yang mengalami kerusakan dalam waktu relatif singkat.

Selain kualitas pekerjaan, PAN juga menyoroti penyelesaian proyek yang masih mengalami keterlambatan serta hasil pekerjaan yang dinilai belum sesuai spesifikasi.

Fraksi PAN turut mengingatkan masih adanya desa-desa yang menghadapi keterbatasan akses jalan, jaringan air bersih, dan pelayanan dasar. Kondisi tersebut dinilai menunjukkan pemerataan pembangunan belum sepenuhnya terwujud.

Di sisi lain, PAN mendorong pemerintah daerah memperkuat kapasitas fiskal melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Upaya tersebut dinilai dapat dilakukan dengan mengoptimalkan kinerja badan usaha milik daerah (BUMD) serta mendorong investasi yang mampu menciptakan nilai tambah bagi perekonomian daerah.