Begini, sejujurnya, saya adalah salah satu orang yang mengagumi Maudy Ayunda. Ketika Maudy mendirikan Maudy Ayunda Foundation yang antara lain bergerak dalam pemberian beasiswa dan pendampingan bagi anak-anak kurang beruntung secara ekonomi, saya melihat ada sesuatu yang patut diapresiasi disitu.

Alasan lainnya, ketika ia mampu lulus di tiga kampus top dunia seperti Oxford University, lalu Harvard University, dan terakhir Stanford University. Bagi saya, ini artis yang lain dari kebanyakan.

Tapi ketika Maudy bicara soal badnews dalam video YouTubenya berjudul Mindfulness in the Age of Bad News, Agustus 2026 lalu, saya memilih tidak setuju. Bagi saya, seseorang dengan kapasitas pendidikan, pengalaman, dan pengaruh sebesar Maudy semestinya dapat membawa percakapan publik ke tempat yang lebih jauh, yang lebih bermakna “meaningful” dan berdampak “impactful”.

Saya setuju bahwa manusia membutuhkan jeda sebagai upaya menjaga kesehatan mental, itu tentu saja penting, seperti yang Maudy sampaikan, kita juga tentu saja butuh membatasi screen time, dan tidak boleh terus-menerus mengonsumsi berita buruk tanpa batas. Tapi saran Maudy menjadi problematis karena permasalahan publik yang sumber dan sifatnya struktural justru digeser menjadi persoalan personal, sekadar urusan mengelola emosi.

Sebab warga hari ini senyatanya tidak hanya berhadapan dengan berita buruk atau (bad news). Mereka juga berhadapan dengan kebijakan yang buruk (bad policy). Persoalan daya beli, ketimpangan, krisis ekologis, karhutla, kelangkaan BBM, elpiji, Listrik, air bersih, lalu pengangguran, pendidikan mahal, hukum yang tumpul, dan berbagai problem kebijakan publik lainnya tidak cukup dijawab dengan mengurangi konsumsi berita atau mengelola kecemasan. Lalu menganggap semua masalah itu sekadar sebagai bad news.

Di balik bad news kadang terdapat bad policy, policy failure, institutional failure, atau kegagalan pemerintah memenuhi hak warga. Karena itu, pertanyaan yang semestinya diajukan bukan “Bagaimana agar kita tidak stres membaca berita buruk?” tetapi “Mengapa kebijakan buruk masih terus terjadi, siapa yang bertanggung jawab, dan apa yang harus dilakukan?”
Di sinilah persoalannya.

Mindfulness ala Maudy memang dapat membantu kita menghadapi tekanan, tetapi tidak boleh menggantikan citizenship dan good policy. Jangan sampai warga diajarkan bagaimana menjadi lebih kuat menghadapi sistem yang bermasalah, tetapi tidak diajarkan bagaimana mempertanyakan dan mengubah sistem tersebut.

Saya kira Maudy, sebagai lulusan Philosophy, Politics and Economics atau PPE Oxford, tentu memahami bahwa persoalan publik tidak berhenti pada bagaimana seseorang mengelola dirinya. Ada politik disitu, ada kekuasaan, institusi, kebijakan, kepentingan, dan tentu saja kewargaan yang bekerja dan mempengaruhinya.

Warga memiliki hak untuk mengetahui, mempertanyakan, mengkritik, mengawasi, bahkan menggugat kebijakan publik. Karena itu, saat ruang publik dipenuhi berita buruk, kita memang membutuhkan kesehatan mental, tetapi kita juga membutuhkan kesehatan demokrasi, kesehatan kebijakan.

Saya tidak mengatakan Maudy bermaksud membuat masyarakat apatis. Saya juga tidak hendak menuduh Maudy sebagai bagian dari rezim atau sengaja menjadi alat kekuasaan. Tuduhan semacam itu membutuhkan bukti yang jauh lebih kuat.

Tetapi sebagai warga, kita tetap berhak mengkritik efek politik dari sebuah narasi, bahkan ketika kita tidak mengetahui niat personal pembuatnya. Sebuah pesan yang dimaksudkan untuk menjaga kesehatan mental dapat saja, jika tidak ditempatkan dalam konteks yang lebih proporsional, membuat persoalan struktural terlihat seperti persoalan personal.

Dan disaat pesan semacam itu diproduksi oleh figur dengan pengaruh besar, konsekuensinya tidak sederhana. Sebab ia akan ikut membentuk ekosistem kewargaan digital, menentukan apa yang dianggap penting, apa yang dibicarakan, dan apa yang diabaikan. Apalagi Maudy adalah seorang awardee bebasiswa yang sepenuhnya bersumber dari APBN.

Untuk hal ini saya ingin membawa pengalaman pribadi. Saya juga pernah menjadi penerima beasiswa negara. Saat S1, saya adalah penerima beasiswa Bidikmisi Kemendikbud, dan saat S2 kembali memperoleh Beasiswa Unggulan Kemendikbud. Karena itu, saya memahami bahwa beasiswa adalah investasi publik kepada seseorang yang diharapkan suatu saat kembali memberi manfaat kepada masyarakat.

Beasiswa buknalah hadiah dari pemerintah. Ada pajak di dalamnya. Ada kerja keras jutaan warga di dalamnya. Ada orang-orang yang mungkin tidak pernah mengenal siapa penerima beasiswanya, tetapi ikut membiayai pendidikan melalui negara. Itu artinya ada utang sosial yang harus dikembalikan.

Karena itu, saya selalu mengingatkan diri saya sendiri, bahwa kita tidak berutang budi kepada penguasa, kita berutang budi kepada rakyat. Kekuasaan datang dan pergi, presiden berganti, menteri berganti, kabinet berganti, tetapi rakyat tetap membiayai negara melalui pajaknya.

Maka loyalitas seorang penerima beasiswa publik semestinya tidak diarahkan kepada siapa yang sedang berkuasa. Loyalitas itu seharusnya diarahkan kepada kebajikan, kepentingan publik, dan mereka yang membiayai pendidikan kita melalui negara. Jika kebijakan benar, kita dukung. Jika salah, kita kritik. Jika pemerintah berhasil, kita apresiasi, jika gagal, kita ingatkan. Itulah konsekuensi menjadi warga negara.

Soal Maudy, tentu kita tidak berharap Maudy harus turun ke lapangan menghadapi karhutla. Tidak mesti menuntut Maudy untuk menjadi aktivis politik. Saya juga tidak meminta semua figur publik memiliki gaya kritik yang sama.

Tetapi saya berharap orang-orang dengan pendidikan dan privilege sebesar Maudy menggunakan pengaruhnya untuk memperluas percakapan publik. Tidak hanya mengajarkan bagaimana menjadi manusia yang “well-being,” tetapi juga bagaimana menjadi warga yang “well-informed,” “politically conscious,” dan memiliki “civic responsibility.”

Kenapa? Karena demokrasi membutuhkan warga yang terus bertanya siapa yang membuat kita sakit, kebijakan apa yang membuat kita cemas, institusi mana yang harus diperbaiki, dan kepada siapa pertanggungjawaban harus ditagih?. Itulah active citizen.

Jangan sampai kita terlalu sibuk mengajarkan rakyat bagaimana mengelola stres, sementara kita lupa bertanya siapa yang memproduksi stres itu secara struktural. Jangan sampai mindfulness berubah menjadi cara baru untuk membuat warga berdamai dengan ketidakadilan. Dan jangan sampai self-care menjadi bahasa yang membuat kita lupa pada social care, political care, dan civic participation.

Maudy boleh mengajak publik menjaga kesehatan mental. Tetapi saya berharap, bersamaan dengan itu, publik juga diajak menjaga kesehatan demokrasi, Kesehatan hukum, kesehatan kebijakan.

Salam, dari sesama alumni beasiswa APBN.

**Penulis adalah M. Yunasri Ridhoh Alumni PPNK Lemhannas RI dan Dosen Universitas Negeri Makassar