Makassar, Respublica— Dalam upaya memperbaiki sistem perparkiran di Kota Makassar, Perusahaan Daerah (PD) Parkir Makassar Raya akan menerapkan kebijakan sertifikasi bagi seluruh juru parkir (jukir). Nantinya, hanya jukir yang telah mengantongi sertifikat resmi yang berhak mengelola area parkir.

Plt Direktur Utama PD Parkir, Adi Rasyid Ali (ARA), menjelaskan bahwa jukir yang telah disertifikasi akan diberikan atribut resmi sebagai identitas kerja. “Kita akan melakukan sertifikasi jukir setelah dia lolos, kita kasih rompi,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa penggunaan rompi ini akan menjadi kewajiban mutlak bagi semua jukir di lapangan. PD Parkir bahkan akan membentuk Tim Reaksi Cepat untuk menindak jukir ilegal atau yang tidak mematuhi aturan.

“Ke depan, semua jukir harus pakai rompi. Tim Reaksi Cepat akan kita turunkan kalau ada jukir yang tidak pakai rompi kita akan beri sanksi. Nanti ada desain rompi terbaru yang akan kita launching,” tambah ARA.

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi B DPRD Makassar dari Fraksi PKB, Basdir, menyatakan dukungannya terhadap kebijakan ini. Ia menekankan pentingnya langkah awal berupa pendataan jukir, mengingat masih banyak jukir yang belum tercatat secara resmi oleh PD Parkir.

“Jadi kalau kami yang pertama itu melakukan identifikasi terhadap Jukir yang ada karena masih banyak juga jukir ini yang belum terdata dan belum terafiliasi PD Parkir,” ujarnya.

Menurutnya, sertifikasi bukan hanya penting bagi perusahaan, tetapi juga membuka peluang perbaikan kesejahteraan bagi para jukir.

“Sertifikasi itu tujuannya baik untuk perusahaan PD parkir dan untuk Jukir ya saya kira kita dukung penuh. Kita perlu mendata dan memberikan pemahaman yang baik, kalau ada sertifikasi saya kira banyak hal bisa dilakukan PD Parkir,” lanjut Basdir.

Ia juga mencontohkan bahwa melalui pendataan yang lebih baik, PD Parkir bisa memfasilitasi kebutuhan jukir, termasuk perlindungan jaminan sosial.

“Misalnya diuruskan BPJS-nya itu misalnya, itu kalau salah satu tujuan dari sertifikasi itu untuk mendata secara baik juga kemudian memaksimalkan pendapatan dan memperhatikan kesejahteraan para jukir saya kira itu tidak ada masalah,” ujarnya.

Selain itu, ia menekankan bahwa sertifikasi juga diharapkan dapat membangun kejujuran dan transparansi di lapangan.

“Iya membuat Jukir ini jujur. Jokernya bisa diperhatikan, kemudian tarifnya juga bisa lebih terarah agar pendapatannya lebih bagus, saya Ira begitu,” jelasnya.

Terkait pengajian, ia mengingatkan bahwa jukir saat ini bukan pegawai tetap PD Parkir, sehingga belum bisa dibayar dengan sistem gaji tetap seperti UMR.

“Kan jukir itu saat ini belum menjadi pegawai PD Parkir, karena kalau bicara soal gaji saya kira belum karena mereka sistemnya menyetor dan bagi hasil seperti itu,” ujarnya.

Ia berharap, jika sertifikasi dan penataan ini berhasil meningkatkan pendapatan PD Parkir, maka selanjutnya gaji para petugas dan pegawai bisa ikut ditingkatkan.

“Segera Pak Wali Kota, saya yakin betul Beliau ini memperhatikan (kesejahteraan) dan Insyaallah kalau ada perbaikan-perbaikan di perusahaan daerah dan pendapatan meningkat segera gaji,” tutupnya.