Makassar, Respublica— Presiden AS Donald Trump sempat bikin heboh dunia dengan keinginannya menguasai Greenland. Pulau kaya mineral dan strategis ini, meski bagian dari Denmark, jadi incaran Trump yang berulang kali menekankan bahwa Amerika Serikat “harus mengambil kendali”.

Keinginan Trump ini memicu gelombang solidaritas Eropa, khususnya Denmark, yang langsung bersiaga menanggapi ancaman dari pejabat AS soal masa depan Greenland. Tapi sebelum kita terlalu terkejut, mari kita tengok dulu, bagaimana sih Greenland bisa menjadi wilayah Denmark?

Merujuk pada Danish Institute for International Studies, sejarah Greenland dimulai dari kedatangan Erik si Merah, seorang Viking Norse yang diasingkan dari Islandia karena kasus pembunuhan, sekitar akhir abad ke-10.

Ia menetap di Greenland dan menamai pulau itu “Greenland”, mungkin untuk menarik pemukim lain, meski wilayah ini terkenal keras dan dingin. Pemukiman Norse ini menjadi bagian dari kekaisaran Atlantik Utara yang dikuasai Norwegia.

Bangsa Norse bertahan berabad-abad, tapi sekitar awal abad ke-15 mereka lenyap tanpa jejak, kemungkinan karena iklim yang semakin dingin dan konflik dengan suku Inuit yang mulai menetap di sana.

Baru pada 1721, misionaris Norwegia Hans Egede datang dengan dukungan Denmark-Norwegia, awalnya berniat menginjili pemukim Norse yang masih Katolik. Namun, yang ia temui justru suku Inuit, sehingga fokusnya pun beralih pada mereka.

Ini menandai awal kolonialisme Denmark di Greenland. Lambat laun, Greenland terikat secara politik dan ekonomi dengan Denmark. Ketika Denmark dan Norwegia berpisah pada 1814, Greenland tetap di tangan Denmark.

Abad ke-19 hingga awal abad ke-20, Denmark membangun Greenland secara hati-hati, memastikan koloni ini tetap menguntungkan. Hak Denmark atas Greenland juga dikonfirmasi Amerika Serikat pada 1916, dan klaim Norwegia atas sebagian wilayah berakhir pada 1933 lewat keputusan Mahkamah Internasional.

Setelah Perang Dunia II, dekolonisasi didorong oleh PBB. Pada 1953, Greenland menjadi bagian resmi Denmark dan mendapat kursi di Parlemen. Pemerintahan sendiri mulai dicapai pada 1979, dan pada 2009 Greenland diberi otoritas penuh untuk menentukan masa depannya, termasuk kemungkinan merdeka dari Denmark.

Mayoritas penduduk Greenland memang ingin merdeka, tapi syaratnya berat. Pulau seluas 800.000 mil persegi ini hanya dihuni sekitar 56.000 orang, dengan iklim yang keras.

Hingga kini, Greenland masih sangat bergantung pada Denmark, termasuk hibah tahunan sekitar $600 juta serta dukungan dalam pertahanan dan layanan publik. Jadi, merdeka tanpa dukungan Denmark bukan hal mudah.