Makassar, Respublica— Anggota DPRD Makassar dari Fraksi PKS, Hartono, menilai usulan warga yang mengemuka dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di tingkat kelurahan dan kecamatan masih didominasi kebutuhan infrastruktur dasar.

Kondisi tersebut, menurutnya, perlu disikapi dengan pendekatan perencanaan yang lebih luas dan berorientasi jangka panjang. Hartono mengingatkan agar proses perencanaan pembangunan tidak semata-mata terfokus pada pembangunan fisik.

Ia menilai, pemerintah kota perlu mulai mengarahkan kebijakan pada penguatan sektor ekonomi masyarakat, khususnya melalui pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

“Kita harus mulai bicara pembangunan ekonomi, mendorong UMKM, dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui kebijakan pemerintah kota dalam perencanaan tahun 2027,” ujarnya saat ditemui di kantor sementara DPRD Makassar, Rabu (14/1/2026).

Selain itu, ia menekankan pentingnya perencanaan infrastruktur yang lebih terukur dan berkesinambungan. Menurutnya, tanpa peta pembangunan yang jelas, pelaksanaan proyek berpotensi tumpang tindih dan tidak merata antarwilayah.

“Saya juga minta agar dibuat peta infrastruktur. Misalnya berapa ruas jalan di satu kecamatan, panjangnya berapa, dan dipetakan progresnya,” ujarnya.

“Tahun 2025 sampai di mana, tahun 2026 lanjut ke mana, supaya ada kesinambungan dan tidak ada infrastruktur yang dikerjakan berulang sementara yang lain tidak pernah disentuh,” jelasnya.

Hartono juga menyoroti persoalan drainase yang dinilai masih menjadi titik lemah dalam upaya penanganan banjir. Ia menyebut, banyak saluran drainase yang dibangun secara parsial dan tidak terhubung dengan sistem drainase sekunder, sehingga fungsinya kurang optimal.

“Pembangunan drainase belum signifikan mengatasi banjir karena banyak yang tidak terkoneksi dengan saluran sekunder. Banyak drainase yang hanya ratusan meter dan buntu. Seharusnya drainase itu tembus agar berfungsi maksimal,” katanya.

Ia menambahkan, pembangunan jalan dan drainase seharusnya direncanakan dan dikerjakan secara simultan agar manfaatnya bisa dirasakan secara maksimal oleh masyarakat. “Jangan salah satu saja, karena itu membuat infrastruktur tidak berfungsi optimal,” tambahnya.

Lebih lanjut, Hartono menegaskan bahwa tujuan utama pembangunan adalah menjawab kebutuhan nyata warga, bukan sekadar memenuhi kewajiban administratif dalam proses perencanaan dan penganggaran.

“Pemerintah kota membangun bukan untuk menonjolkan kewajiban, tapi untuk menjawab dan menyelesaikan kebutuhan warga, itu kata kuncinya,” tutupnya.