Makassar, Respublica— Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar menyatakan komitmennya untuk mendukung agenda strategis Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar, terutama terkait pemutakhiran data pemilih berkelanjutan dan penguatan pendidikan demokrasi masyarakat sebagai persiapan menuju Pemilu 2029.

Komitmen tersebut disampaikan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, saat menerima audiensi jajaran KPU Kota Makassar yang membahas rencana pelaksanaan program sekaligus permohonan dukungan pemerintah daerah, Kamis (22/01/2026).

Dalam pertemuan itu, rombongan KPU Kota Makassar yang dipimpin Ketua Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi, Hambaliie, memaparkan bahwa proses pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tengah berjalan. Untuk memastikan program tersebut optimal, KPU berharap adanya dukungan konkret dari pemerintah kota.

Hambaliie secara khusus meminta Pemerintah Kota Makassar mengeluarkan instruksi kepada camat dan lurah agar berperan aktif mendukung pelaksanaan pemutakhiran data pemilih di wilayah masing-masing.

Selain itu, ia juga menjelaskan program KPU Mengajar sebagai bagian dari pendidikan pemilih. Selama ini, program tersebut masih menyasar pelajar tingkat SMA dan berada di bawah kewenangan KPU Provinsi. Menurutnya, perluasan sasaran menjadi kebutuhan mendesak.

Hambaliie menilai, generasi calon pemilih Pemilu 2029 yang saat ini masih duduk di bangku SMP perlu mulai disentuh pendidikan demokrasi, mengingat kelompok tersebut berada dalam lingkup kewenangan pemerintah kota.

“Di sisi lain, kami juga memiliki segmentasi pemilih lain seperti masyarakat di tingkat kelurahan. Karena itu, kami ingin turun langsung untuk mendorong masyarakat agar semakin melek demokrasi,” jelasnya.

Ia juga mengapresiasi tingginya partisipasi masyarakat dalam pemilihan RT dan RW yang sebelumnya digagas Munafri. Antusiasme tersebut, menurutnya, mencerminkan tumbuhnya kesadaran demokrasi di tingkat paling bawah.

Kondisi itu dinilai menjadi modal penting yang harus terus diperkuat melalui kolaborasi erat antara KPU dan Pemerintah Kota Makassar, sehingga akses KPU ke masyarakat semakin luas dan partisipasi publik terus meningkat.

Menanggapi pemaparan tersebut, Munafri menegaskan pentingnya penyusunan kerangka besar bersama sebelum program dilaksanakan secara teknis. Ia mengusulkan adanya forum koordinasi lintas sektor agar seluruh pihak memiliki pemahaman dan arah yang sama.

“Supaya ini berjalan efektif, kita ketemu dulu untuk menyepakati konsep besarnya. Kita buat pertemuan sebelum puasa, libatkan semua pihak, sehingga arah dan dukungannya jelas,” ujar Munafri.

Munafri memastikan akan menggerakkan jajaran pemerintah kota, termasuk camat dan lurah, serta menguatkan sinergi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) dalam mendukung pemutakhiran data pemilih berkelanjutan.

Tak hanya itu, ia juga menekankan pentingnya koordinasi dengan Dinas Pendidikan guna mendukung program pendidikan pemilih di tingkat SMP. Keterlibatan Kesbangpol, partai politik, tokoh masyarakat, serta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait juga dinilai krusial.

“Saya ingin satu kali rapat besar. Ada KPU, partai politik, Capil, camat, lurah, dan dinas-dinas terkait. Kita rakor bersama, setelah itu baru diturunkan secara teknis ke masing-masing sektor,” tegasnya.

Munafri menilai, sinergi lintas sektor tersebut merupakan kunci dalam membangun kualitas demokrasi Kota Makassar secara berkelanjutan. “Ini bagian dari pendewasaan demokrasi. Kalau semua disiapkan sejak sekarang, maka kualitas partisipasi masyarakat ke depan akan jauh lebih baik,” tutupnya.

Ia berharap audiensi tersebut menjadi titik awal penguatan kolaborasi antara KPU dan Pemerintah Kota Makassar dalam mewujudkan praktik demokrasi yang inklusif, partisipatif, dan berkesinambungan di Kota Makassar.