Makassar, Respublica— Persoalan ketersediaan air bersih menjadi perhatian Anggota DPRD Kota Makassar, Ray Suryadi Arsyad, di tengah potensi musim kemarau berkepanjangan.

Ia meminta Pemerintah Kota Makassar tidak menunggu hingga terjadi kelangkaan air untuk mengambil tindakan. Menurutnya, langkah antisipasi perlu disusun berdasarkan data kependudukan dan kapasitas air baku yang tersedia di setiap wilayah.

Ray mengatakan, pemerintah perlu mengetahui secara rinci kebutuhan air berdasarkan jumlah penduduk sekaligus membandingkannya dengan kemampuan pasokan air baku saat ini.

“Yang perlu diantisipasi bagaimana kemudian menghitung jumlah populasi di setiap wilayah, kemudian berapa air baku yang kita miliki. Apakah dengan jumlah air baku yang didapatkan pemerintah kota dari hitungan-hitungan yang ada itu bisa meng-cover jumlah populasi masyarakat,” kata Ray, Selasa (15/9/2026).

Politisi Partai Demokrat tersebut menilai hasil pemetaan itu penting sebagai dasar menentukan langkah jika kapasitas air baku ternyata tidak mampu memenuhi kebutuhan warga.

Jika terdapat kesenjangan antara kebutuhan dan ketersediaan air, pemerintah diminta segera menyiapkan sumber pasokan alternatif, terutama untuk kawasan yang memiliki tingkat kerawanan kekeringan tinggi.

“Kalau tidak, mari kita berpikir bersama-sama untuk mencari jalan keluar alternatif yang lain, terutama dalam menghadapi musim kemarau,” ujarnya.

Salah satu opsi yang ditawarkan Ray yakni memperluas pembangunan sumur dalam di sejumlah titik yang berpotensi mengalami kekurangan air.

Menurutnya, pembangunan tersebut tidak harus sepenuhnya mengandalkan anggaran pemerintah. Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Makassar dapat mengambil peran bersama OPD terkait, sementara sektor swasta bisa dilibatkan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR.

“Misalnya CSR juga perlu untuk penggalian sumur-sumur dalam, bagaimana memproduksi air yang berada di titik-titik rawan kekeringan,” jelasnya.

Di sisi lain, Ray mengingatkan adanya tantangan tambahan akibat perkembangan kawasan permukiman di Makassar. Kemunculan cluster perumahan baru, kata dia, turut meningkatkan jumlah warga yang membutuhkan akses terhadap layanan air bersih.

Pertambahan kawasan permukiman tersebut dinilai perlu diperhitungkan dalam perencanaan pasokan air karena kebutuhan masyarakat akan terus bertambah.

“Yang menjadi persoalan saat ini banyaknya cluster-cluster baru juga di Kota Makassar yang juga memengaruhi supply air kita,” katanya.

Ray menjelaskan, pertumbuhan penduduk dan kawasan hunian tidak selalu diikuti dengan pertambahan air baku dalam jumlah yang sama. Kondisi itu membuat pemerintah perlu menghitung kembali kapasitas sumber air yang tersedia dibandingkan dengan kebutuhan penduduk.

“Air baku kita ada setiap tahun jumlahnya sama, kemudian pembagiannya juga sama. Hal yang tidak sama ini ketika ada cluster baru dengan kelompok masyarakat yang baru,” tuturnya.

Ia menilai persoalan tersebut akan semakin terlihat ketika permukiman baru mulai memperoleh layanan dari PDAM Kota Makassar. Penambahan pelanggan secara langsung akan berdampak pada pola distribusi dan kebutuhan air secara keseluruhan.

Karena itu, Ray mendorong PDAM melakukan evaluasi secara berkala terhadap jumlah penduduk yang harus dilayani dan kapasitas produksi air yang dimiliki.

“Bagaimana PDAM ini bisa memaksimalkan antara jumlah populasi masyarakat di Kota Makassar dengan jumlah air baku yang kita produksi,” tegasnya.

Ray juga meminta penanganan persoalan air bersih tidak hanya menjadi tanggung jawab PDAM. Menurut dia, ancaman kekeringan membutuhkan keterlibatan berbagai OPD agar pemerintah memiliki sejumlah opsi ketika pasokan utama tidak mencukupi.

Ia mengatakan pemerintah kota perlu menyiapkan pola penanganan lintas sektor, termasuk melibatkan pemerintah di tingkat kecamatan dan kelurahan serta pihak swasta.

“Kalau tidak, pemerintah kota segera berikan instruksi ke PDAM untuk tidak sendiri dalam hal mengelola air,” katanya.

Ray menyebut program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) sebagai salah satu pendekatan yang dapat dipertimbangkan untuk memperluas sumber dan akses air bersih.

Selain itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Makassar juga dinilai memiliki peran penting apabila kekeringan berkembang menjadi kondisi darurat.

Menurut Ray, koordinasi antara PDAM, Dinas PU, BPBD, OPD terkait, pemerintah kecamatan dan kelurahan, serta sektor swasta melalui CSR perlu dibangun sejak awal.

Langkah tersebut dinilai penting agar pemerintah memiliki kesiapan ketika terjadi penurunan ketersediaan air dan tidak baru bertindak setelah masyarakat mengalami kesulitan.

“Jangan sampai kita baru bergerak ketika masyarakat sudah kesulitan mendapatkan air. Antisipasi harus dilakukan dari sekarang dengan melihat data jumlah penduduk, kebutuhan air dan potensi sumber air yang bisa dikembangkan,” pungkasnya.