Jakarta, Respublica— Posisi Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada Agustus 2026 tercatat sebesar 459,3 miliar dolar AS. Angka tersebut tumbuh 5,6 persen secara tahunan (year-on-year/yoy), terutama dipengaruhi peningkatan utang sektor publik di tengah penurunan ULN swasta.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Ramdan Denny Prakoso mengatakan, ULN pemerintah mencapai 220,9 miliar dolar AS pada Agustus 2026, atau tumbuh 3,3 persen secara tahunan.

Menurut dia, perkembangan tersebut terutama dipengaruhi aliran masuk pada Surat Berharga Negara (SBN). Kondisi ini mencerminkan kepercayaan investor yang tetap terjaga terhadap prospek perekonomian Indonesia.

“Pemerintah tetap berkomitmen untuk menjaga kredibilitas dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu, serta mengelola ULN secara pruden, terukur, dan fleksibel untuk mewujudkan pembiayaan yang efisien dan optimal,” ujarnya melalui siaran persnya.

Ramdan menjelaskan, ULN menjadi salah satu instrumen pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Penggunaannya diarahkan untuk mendukung sektor-sektor produktif dengan tetap memperhatikan keberlanjutan pengelolaan utang.

Berdasarkan pemanfaatannya, ULN pemerintah antara lain dialokasikan untuk sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 22 persen dari total ULN pemerintah. Berikutnya, administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib sebesar 20,7 persen; jasa pendidikan 16,2 persen; konstruksi 11,4 persen; serta transportasi dan pergudangan 8,5 persen.

Di sisi lain, ULN bank sentral juga mengalami peningkatan. Perkembangan ini terutama didorong kenaikan kepemilikan nonresiden pada instrumen moneter Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), sejalan dengan strategi operasi moneter pro-market untuk mendukung stabilitas nilai tukar rupiah.

Berbeda dengan sektor publik, ULN swasta justru mengalami penurunan. Pada Agustus 2026, posisinya tercatat sebesar 195,6 miliar dolar AS, terkontraksi 0,8 persen secara tahunan.

Penurunan tersebut dipengaruhi oleh kontraksi ULN pada kelompok perusahaan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations) sebesar 0,8 persen secara tahunan. Sementara itu, ULN kelompok lembaga keuangan (financial corporations) turun 0,6 persen.

Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terutama terkonsentrasi pada industri pengolahan, jasa keuangan dan asuransi, pengadaan listrik dan gas, serta pertambangan dan penggalian. Keempat sektor tersebut mencakup 80,5 persen dari total ULN swasta.

Struktur ULN Tetap Sehat

Meski secara tahunan mengalami pertumbuhan, struktur ULN Indonesia dinilai tetap sehat. Hal ini tercermin dari rasio ULN terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang tercatat sebesar 30,9 persen pada Agustus 2026. Selain itu, struktur utang masih didominasi oleh ULN berjangka panjang.

“Sejalan dengan itu, posisi ULN pemerintah juga tetap sehat tecermin pada hampir seluruh ULN pemerintah merupakan utang jangka panjang,” jelas Ramdan Denny Prakoso.

Dominasi utang jangka panjang juga terlihat pada ULN swasta. Struktur tersebut menjadi salah satu indikator dalam melihat profil jatuh tempo utang luar negeri Indonesia.

Bank Indonesia bersama pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam memantau dan mengelola ULN. Langkah ini dilakukan agar pembiayaan dari luar negeri dapat mendukung pembangunan serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.