Palu, Respublica— Presiden Prabowo Subianto menyebut potensi kebocoran anggaran negara dari belanja barang dan jasa mencapai Rp400 triliun. Pemerintah berupaya menekan kebocoran tersebut melalui efisiensi dan penyatuan sistem pengadaan barang dan jasa di kementerian serta pemerintah daerah.
Hal itu disampaikan Prabowo saat membuka Tanwir Muhammadiyah 2026 dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Palu, Kota Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (14/11/2026).

“Saya minta saudara-saudara yakin Indonesia kuat. Indonesia cukup besar kekayaannya. Dan sekarang kita tidak mengizinkan lagi kekayaan kita diambil seenaknya. Dan tidak bisa dinikmati oleh bangsa Indonesia,” ujar Presiden Prabowo.
Prabowo menjelaskan, salah satu persoalan dalam pengelolaan anggaran negara adalah pola pengadaan barang dan jasa yang dilakukan secara terpisah oleh kementerian, pemerintah provinsi, dan kabupaten. Akibatnya, barang dengan jenis dan spesifikasi serupa berpotensi dibeli dengan harga berbeda.
Pemerintah, kata dia, ingin menyatukan proses pengadaan agar belanja negara lebih terkendali dan tidak terjadi perbedaan harga untuk barang dengan spesifikasi yang sama.
“Ini ingin kita rasionalkan. Jadi satu belanja tidak ada 500 kabupaten belanja sendiri-sendiri. Tidak ada sekian puluh kementerian belanja sendiri-sendiri. Semua uang rakyat harus dibelanjakan dengan harga yang sama, dengan spesifikasi yang sama, dengan kualitas yang sama,” tegas Presiden Prabowo.
Ia menyebut belanja barang dan jasa dalam APBN mencapai sekitar Rp1.200 triliun. Dari jumlah tersebut, pemerintah memperkirakan sekitar 30 persen berpotensi hilang akibat penggelembungan harga atau markup.
“Dari Rp1.200 triliun diperkirakan 30 persen hangus. Hangus, karena markup-markup penggelembungan alias korupsi. Jadi, kalau kita bisa atur ini, berarti kita bisa hemat Rp400 triliun, Rp400 triliun,” ungkap Presiden Prabowo.
Prabowo juga menyampaikan rencana mengalokasikan tambahan anggaran bagi pemerintah daerah dari hasil efisiensi tersebut. Setiap provinsi disebut akan memperoleh tambahan Rp100 miliar, sedangkan setiap kabupaten minimal Rp20 miliar.
“Dalam waktu dekat, saya akan kucurkan tiap provinsi Rp100 miliar tambahan, ya. Iya, untuk ibu kota provinsi. Untuk tiap kabupaten minimal Rp20 miliar,” tutur Presiden.
Selain tambahan anggaran daerah, Prabowo menyebut efisiensi memungkinkan pemerintah memperluas sejumlah program pembangunan. Salah satunya perbaikan sekolah. Pemerintah yang semula menargetkan renovasi 71.000 sekolah tahun ini disebut dapat meningkatkan jangkauan program hingga 88.000 sekolah.
Pemerintah juga menyiapkan pembangunan desa nelayan. Prabowo menargetkan pembangunan sedikitnya 1.000 hingga 1.200 desa nelayan pada akhir 2026, kemudian ditambah 2.000 desa pada akhir 2027.
“Dalam waktu dekat kita sudah anggarkan, akan kita turunkan dan kita akan bangun desa-desa nelayan, akhir tahun ini minimal 1.000, 1.200. Akhir tahun 27, kita berharap akan mencapai tambahan 2.000 desa nelayan untuk pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia, nelayan-nelayan kita diurus oleh pemerintah,” lanjut Presiden.
Comment