Barangkali, kita merasa memiliki rumah dengan perkakas -yang lebih dari cukup- untuk sekedar keperluan hidup ribuan tahun lamanya. Tapi, kita seolah-olah tidak memilikinya. Kita merasa memiliki kekayaan bumi tidak habis tujuh turunan, tapi yang menikmatinya adalah asing.

Kita merasa memiliki kebudayaan sebagai warisan leluhur, tapi justru dikuasai bangsa dari benua lain. Kita bangga memiliki teks sejarah panjang, tapi kita tidak mencatatnya dalam ingatan. Kita memiliki bahasa ibu, tapi dilupakan oleh anak-anaknya.

Kita memiliki rumah yang masih berdiri, tapi ditopang oleh kaki yang rapuh dan sebagian kakinya sudah lapuk. Kegelisahan ini patut dibicarakan bukan sekedar direnungkan, ketika kita membincang tanah air bernama Indonesia.

Masalah mendasar bangsa ini adalah krisis identitas, yang jika diterjemahkan ke dalam istilah orang-orang kiri-sosialis disebut bunuh diri identitas. Jika dipetakan sedikit lebih agak dalam, krisis itu terbagi ke dalam tiga dimensi: krisis kepercayaan pengetahuan, krisis kebudayaan, dan krisis sejarah.

Jika kita mencoba kembali membuka hubungan kita dengan tanah air ini melalui penelusuran pengetahuan dan sejarah, maka terdapat persoalan yang mungkin sedang kita rasakan. Kita kerap kali berhadapan dengan persoalan mengenai pengetahuan siapa yang paling dianggap otoritatif ketika berbicara Indonesia. Siapa yang paling benar ketika membahas sejarah Indonesia.

Michel Foucault (1980) dalam Power and Knowledge, mengistilahkan fenomena ini sebagai fenomena politik pengetahuan. Bahwa relasi antara pengetahuan dan kuasa berjalan beriringan. Keduanya hampir tidak bisa dipisahkan. Dalam konteks ini, Indonesia kerap kali ditulis dari kacamata demikian. Kebenarannya ditafsir oleh tangan besi kekuasaan lalu didistribusi sebagai sejarah nasional resmi. Rezim membangun citra bangsa ini dengan cara pandangnya sendiri.

Ini adalah sebuah anomali. Sebagai bangsa, kita kerap merayakan kebanggaan terhadap tanah air ini melalui banyak cara dan ekspresi. Kita merayakannya dengan mengenang para pendahulu, membanggakan kebudayaan, mengangkat kejayaan masa lalu, mengaktifkan kembali simbol-simbol kebangsaan lainnya, bahkan tak jarang pengakuan terhadap bangsa ini dirasakan lewat pengalaman bangsa luar.

Semua yang melekat: kebudayaan, tanah air, ingatan/pengetahuan, hingga gaya hidup dianggap hanya sebagai modal simbolik, tanpa terlebih dahulu mengakuinya sebagai modal budaya -meminjam istilah Pierre Bourdieu. Maksudnya, kita hanya merayakannya secara simbolik, tanpa mengakuinya sebagai kultur Nation Building.

Selain cara kita mengakuinya yang bermasalah, juga cara kita melihat dengan jujur narasi versi lain sejarah sendiri. Kita penting membangun kebanggaan dengan kritis tentang tanah air ini: yakni kemampuan memahami keterhubungan antara kebudayaan, sejarah dan kekuasaan yang mengkonstruk cara kita hidup bermasyarakat.

Dengan cara demikian, jalan kembali ke tanah air yang terasa asing ini kita bisa tempuh. Karena sesungguhnya, kita tidak kehilangan Indonesia secara geografis, tetapi semakin berjaraknya kita dengan tanah air yang kita huni. Untuk itu, kita penting memulainya dengan menelusuri ulang tiga aspek yang saling berkelindan, yakni tanah air, ingatan, dan kebudayaan.

Indonesia: tanah air yang belum selesai

Tanah air dalam pengertiannya yang agak sedikit dalam adalah tempat dimana ruang dan ide berdialektika dalam satu wadah besar yang membentuk sejarah, kebudayaan, dan peradaban (2022). Benedict Anderson (2016) dalam Imagined Communities, memandang bahwa tanah air tidak ubahnya sebagai komunitas politik yang terbayangkan, yang mana mayoritas penduduknya tidak melakukan interaksi langsung, tetapi sanggup membangun cita-cita bersama. Indonesia dalam pengertian Anderson ini berarti kumpulan komunitas politik yang hidup melampaui sekat budaya, suku, dan agama yang dapat hidup bersama dan dengan tujuan bersama.

Dalam pengertian lain, meminjam analisis Pierre Bourdieu (1986), bangsa adalah gerak modal yang berasal dari sejarah yang terakumulasi. Analisis Bourdieu sebenarnya cukup membantu memahami bahwa bangsa Indonesia ini tidak lain adalah komunitas sosial yang kuat, yang memiliki modal budaya dan modal simbolik. Secara kebudayaan, Indonesia adalah Jawa, Bugis, Bali, Maluku, Papua, Dayak dan suku lainnya, tetapi tetap hidup dalam modal simbolik yang kokoh, yakni satu identitas kebangsaan yang kuat.

Keragaman suku menjadikan tanah air ini disegani, mendapatkan pengakuan, bahkan memperoleh prestise budaya dalam dunia internasional. Kendati keberagaman budaya tidak otomatis berarti surplus simbolik. Ia sekaligus adalah tantangan. Terdapat potensi dominasi satu kelompok atas kelompok lain. Gambaran mengenai nasionalisme: bahasa nasional, identitas, pendidikan, dan kebudayaan kerap ditentukan berdasarkan oleh kelompok mayoritas.

Di sini, nasionalisme menghadapi masalah, yakni nasionalisme mayoritas akan vis a vis nasionalisme minoritas. Di sisi lain, keberagaman menyebabkan perbedaan pengalaman kebangsaan antara wilayah yang memiliki akses besar dengan daerah yang aksesnya terbatas. Perbedaan pengalaman ini memicu gap yang cukup lebar: ada yang sangat Indonesia dan ada yang kurang Indonesia. Rumah yang disebut Indonesia, yang dihuni banyak warna ini tidak selalu memberi pengalaman yang sama kepada seluruh penghuninya.

Indonesia dengan model seperti ini sesungguhnya ialah rumah yang belum selesai dibangun. Persatuan ternyata tidak cukup. Perlu upaya yang lebih bersifat moril, yakni tanggung jawab memperjuangkan keadilan bagi setiap penghuni rumah.

Sejarah dan ingatan yang perlu memihak

Michel Foucault (1972) dalam The Archeology of Knowledge and Discourse On Languange, menamai ingatan sebagai sejarah yang berproses melacak kembali ide dan pengetahaun manusia itu sendiri. Ingatan dalam konteks ini melampaui dari sekadar gerak akumulasi memori-memori, tetapi kesadaran yang senantiasa membelum.

Kesadaran ini tumbuh membentuk identitas menjadi identitas kebangsaan bernama Indonesia. Ia berasal dari pengalaman dan kesadaran terutama dari masyarakat komunal, masyarakat marjinal, yang kerap tidak mendapatkan tempat yang adil dalam naskah sejarah yang sudah-sudah. Memori ini adalah ingatan masyarakat peer se, yang jauh lebih luas dari sekadar narasi resmi yang ditulis oleh negara, berjilid-jilid.

Kiwari, masalah ini menarik dikaji melalui perspektif dekolonial. Anibal Quijano (2024) dalam bukunya Coloniality of Power, menyebutkan kolonialisme meninggalkan artefak dan jejak-jejak kekuasaan, yakni sistem yang terus bekerja dalam tatanan masyarakat dengan berbagai bentuknya meski episode kolonialisme fisik telah berakhir.

Menurutnya, kolonialisme berkait erat dengan dominasi cara pandang, penguasaan terhadap ekonomi, dan bentuk-bentuk hierarki sosial. Pernyataan Quijani ini menyibak satu pesan dekolonial: sejarah bukan hanya tentang peristiwa lampau yang telah ditulis ataupun tidak, tetapi bagaimana sejarah itu diceritakan dan disebarkan.

Dekolonisasi sejarah dan ingatan bukan lagi penting, tapi sangat mendesak. Kemendesakan ini begitu terasa -salah satunya- ketika sebuah narasi sejarah ditulis melalui tafsir sepihak. Maka saat itu pula kita patut mempertanyakan kebenaran narasi itu. Dekolonisasi karena itu adalah proses dekontruksi sejarah yang memberi jalan kemungkinan mengkaji masa lalu dengan kritis dan memihak. Sebab, yang paling penting dari penulisan sejarah adalah keberpihakan pada pengalaman masyarakat yang terpinggirkan dan kesediaan mengakuinya sebagai sumber sejarah yang sah.

Dekolonisasi bukan menolak versi sejarah mapan yang banyak ditulis peneliti-peneliti menara gading, tapi sebagai metode membaca sejarah secara adil dan berimbang. Walter Mignolo (2018) dalam On Decoloniality: Concept, Analytic, Praxis, mengistilahkannya sebagai proses delinking -upaya melepas sistem dan nilai-nilai modernitas dan rasionalitas yang selama ini menubuh dalam cara berfikir, menulis, meneliti, dan menilai pengetahuan sendiri.

Bagi Mignolo, modernisme adalah kolonialitas peer se, yang mengkerangkeng pengetahuan-pengetahuan lokal sejak lama. Pemisahan pengetahuan sains dan nonsains dalam diskursus akademik adalah tindakan kolonialitas epistemik yang berakibat pada tersisihnya pengetahuan komunal dari percakapan-percakapan di dunia global.

Kolonialitas adalah cara Barat menjadikan epistemologinya sebagai satu-satunya standar epistemologi yang sah. Mignolo sebab itu menyerukan perlunya disobience epistemic (pembangkangan epistemologi) sebagai jalan menata ulang wacana dan sistem pengetahuan kita sendiri.

Berjarak dengan pengetahuan sendiri

Barangkali kita adalah salah satu bangsa yang menaruh rasa hormat teramat tinggi pada kebudayaan -tarian, rumah adat, pakaian tradisional, dan warisan kebudayaan lainnya- dibanding bangsa-bangsa lainnya. Tetapi di saat bersamaan kita tidak memberinya penghargaan yang setimpal. Kita sesungguhnya tidak memahami kebudayaan. Sebab, yang kita rayakan hanyalah bentuknya, tidak dengan substansinya. Kebudayaan sering kali hanya ditampilkan, tetapi pengetahuan di dalamnya hanya dijadikan tontonan dan narasi masa lalu.

Kebudayaan bukan benda materil yang terdiri dari himpunan benda atau seni dan tradisi yang diwariskan, tetapi ruang dimana manusia menciptakan pengalamannya sendiri, mengembangkan pengetahuannya, dan membangun relasi dengan alam sekitarnya. Dari kebudayaan muncul pengetahuan-pengetahuan komunal yang banyak menceritakan tentang cara masyarakat hidup dari alam hingga menjaga keseimbangannya.

Intelegensia masyarakat tidak selalu ditentukan lewat lembaga akademik dan lembaga pengetahuan lainnya. Ia justru banyak tumbuh mengakar dari pengalaman masyarakat itu sendiri. Ia hadir bersama dengan pemikiran manusia (intelektual) tanpa berjarak dengan alam (kultur) dan Tuhan (spiritual). Pengetahuan lokal masyarakat karena itu, bukan sebatas cerita atau narasi bagaimana para leluhur bertahan hidup, tetapi juga bagaimana mereka memproduksi pengetahuan dan pemahamannya tentang dunia.

Konsep pengetahuan masyarakat komunal setingkat lebih maju ketimbang teori-teori pengetahuan Barat yang banyak dipuja oleh para akademisi menara gading. Tetapi, mengapa pengetahuan lokal seolah tertimbun? Mengapa pengetahuan non-tradisional terkesan justru mengangkangi pengetahuan lokal? Kamaruzzaman Bustamam Ahmad (2018) dalam bukunya Masa Depan Dunia menjelaskan hal ini.

Secara politik, para adidaya dunia mendesain sistem pengetahuan untuk kepentingan gelap. Pertama, rekayasa peradaban baru, selebihnya adalah perang. Mula-mula, melalui institusi pendidikan, yakni perguruan tinggi, yang sengaja didesain untuk kepentingan Regime of Truth. Memassifkan produksi artikel ilmiah dengan standar Scopus. Seseorang yang diakui sebagai peneliti handal, penelitiannya mesti terindeks scopus.

Selanjutnya, para operator pengetahuan memfilter pengetahuan yang sesuai kriteria pengetahuan menurut lembaga Think Tank -sebuah lembaga pemberi rekomendasi paling utama terkait rencana jangka panjang dalam “Mapping Global Future” negara adidaya. Pasca scopuisme pengetahuan, terbitlah penyeragaman pengetahuan. Dengan penyeragaman, elit global akan lebih mudah mengendalikan manusia melalui instrumen teknologi.

Lebih jauh, Boaventura de Sousa (2014) dalam Epistemologies of the South: Justice Against Epistemicide, menjelaskan fenomena ini sebagai kekerasan epistemik. Pengetahuan adalah kekuasaan yang bekerja. Rezim menjadikan pengetahuan sebagai instrumen hegemoni kelas. Caranya adalah mengklasterisasi pengetahuan. Klasterisasi tersebut berdampak pada munculnya fragmentasi pengetahuan ke dalam pengetahuan yang diakui dan tidak/kurang diakui.

Contoh kecilnya, pengetahuan yang diakui adalah pengetahuan yang diperoleh melalui lembaga pendidikan dan lembaga riset, sementara pengetahuan yang berasal praktik masyarakat komunal kurang diakui. Di sini hegemoni mengakibatkan kekerasan simbolik, yang diakibatkan oleh dominasi/hegemoni yang diterima sebagai sesuatu yang wajar.

Kekuasaan dalam bentuk ini adalah kekuasaan yang terjadi tidak melalui paksaan langsung, tetapi hadir dalam bentuk kekuasaan yang lebih halus: doktrin pengetahuan lewat institusi pendidikan. Ketika masyarakat menerima bentuk pengetahuan tersebut sebagai nilai tanpa menyadari hubungan kekuasaan di baliknya, maka dominasi dan praktik kolonialisme sedang berlangsung.

Linda Tuhiwai Smith (2005) sangat keras menjelaskan hal itu dalam bukunya Decolonizing Methodologies. Linda tanpa ragu membongkar praktik hitam dunia riset. Ia menampilkan bagaimana pengetahuan yang diproduksi dari lembaga penelitian memiliki kaitan erat dengan imperialisme.

Fenomena ini hingga kini mempolarisasi masyarakat komunal sebagai entitas yang terus menerus diposisikan sebagai objek, bukan sebagai subjek yang berhak menjelaskan dirinya dan menentukan masa depan pengetahuannya. Prakteknya yang paling nampak adalah kebudayaan dihadirkan dalam bentuk pariwisata dan dikomersilkan untuk tujuan ekonomi. Kebudayaan ditunjukkan sebagai simbol dan objek.

Keindahannya dipertontonkan, tapi sisi estetik terdalamnya jarang disentuh. Pengakuan atas keindahan memang perlu, tapi pengakuan lain seperti kedudukan masyarakat sebagai pelaku, penjaga, dan penghasil kebudayaan itu sendiri harus diutamakan.

Kebudayaan karena itu perlu didudukkan ulang dalam ruang yang lebih adil. Kebudayaan senantiasa bergerak menafsirkan dan memperbaharui dirinya. Dan, itu tidak bisa dilegitimasi sepihak. Karena itu, jalan kembali ke rumah bukanlah pembebasan atas pengaruh luar, karena Indonesia terbentuk dari banyaknya perjumpaan kebudayaan yang panjang. Dekolonisasi memberi peta jalan kembali ke rumah.

Pulang Ke dalam diri

Sekarang, bagaimana bentuk kehidupan kebangsaan yang akan kita bangun sebagai ruang saling bertemu tanpa saling meniadakan? Jurgen Habermas memaparkan satu pemikiran menarik sebagai jawaban dari pertanyaan itu. Dalam The Theory of Communicative, Jurgen Habermas (1984) mendedahkan bahwa komunikasi adalah unsur mendasar untuk membentuk pemahaman dan tujuan bersama dalam sebuah komunitas.

Sebagai kerangka kebangsaan, komunitas karena itu adalah ruang yang sangat memungkinkan komunikasi yang terus terbentuk dan dibentuk oleh masyarakatnya. Perbedaan pandangan, keragaman suku, dan keragaman lainnya bukan sesuatu yang harus dinafikkan demi persatuan. Justru keberagaman itu menjadi mekanisme sosial tersendiri yang sangat memungkinkan setiap warga bisa saling mendengar, mengkritik, dan mencari fondasi kehidupan bersama.

Pemikiran Habermas lainnya tentang ruang publik memperkuat argumen tersebut. Dalam bukunya Ruang Publik, Habermas (2015) menunjukkan bahwa ruang publik adalah arena yang membincang berbagai persoalan yang terkait kepentingan kolektif. Indonesia dalam definisi ini adalah ruang publik ideal yang tidak hanya diterima, tetapi juga harus dibuka untuk dipertanyakan secara kritis.

Indonesia sebagai ruang publik terbuka tidak otomatis berarti seluruh masyarakat mendapatkan kesempatan yang sama dalam bersuara. Sebab, faktanya pendapat seseorang yang didengar bukan hanya ditentukan oleh kualitas argumentasinya, tapi juga status sosialnya. Sebagai misal, di ruang publik, seseorang dengan jabatan atau gelar akademik sangat mudah didengar ketimbang orang biasa.

Di sini terjadi ketidakadilan komunikatif. Karenanya, dialog yang setara perlu diupayakan di ruang-ruang yang lebih netral. Inilah yang disebut Habermas sebagai komunikasi rasional. Dialektika dalam komunikasi bukan cara membedakan yang sama atau sebaliknya, tetapi cara memberi ruang seluas-luasnya kepada seseorang menyampaikan pendapatnya dengan cara yang setara.

Indonesia melampaui dari sekadar narasi dan imajinasi. Indonesia adalah definisi tentang ruang publik yang luas dan ideal sebagai wadah dialog antara homogenitas dengan pluralitas, minoritas dan mayoritas. Walau demikian, ruang publik itu bukan jalan menyelesaikan semua masalah sosial maupun kultural. Karena ketimpangan ekonomi dan politik membutuhkan perubahan struktural, sejak dari sistem dan institusi, kebijakan, paradigma, hingga distribusi sumber daya yang berkeadilan.

Imajinasi jalan kembali ke rumah bukan membangkitkan nostalgia akan sejarah. Indonesia -seperti bangsa-bangsa lainnya- adalah bangsa yang terbentuk lewat perjumpang-perjumpaan dari berbagai latar belakang suku, budaya, bahasa, dan agama. Yang lebih penting saat ini bukan merindukan peradaban masa lalu, tetapi bagaimana membangkitkan kesadaran yang mengenali pengetahuan yang terhubung antara sejarah dan kebudayaan.

Kembali ke rumah dalam konteks ini berarti pulang ke dalam diri, yakni tanah air, ingatan, dan kebudayaan. Kembali pada ingatan berarti kesediaan mempelajari ulang sejarah dengan semua kompleksitasnya, termasuk mempelajari pengalaman masyarakat komunal dan masyarakat terpinggirkan yang selama ini kurang mendapatkan tempat dan ruang dalam narasi besar tentang Indonesia.

Kembali pada kebudayaan berarti mengakui, menghargai, dan memberikan tempat untuk semua pengetahuan yang tumbuh dari pengalaman masyarakat lokal. Kembali pada pada tanah air bukan perasaan yang telah dinyatakan setelah itu selesai, tapi perasaan yang membelum akan tanggung jawab kolektif yang terus menerus menjadi. Sebab, ada sejarah yang harus dibaca ulang, keberpihakan pada kebudayaan lokal, dan ruang dialog yang perlu terus dibuka.

Jalan kembali ke rumah barangkali tidak dilalui lewat satu jalan yang pasti. Banyak jalan menuju rumah, dan perjalanan itu tidak selalu akan membawa kita pada kesepakatan-kesepakatan tunggal. Tapi, melakukan perjalanan lebih baik daripada tidak sama sekali. Karena rumah yang bernama Indonesia itu adalah rumah harus terus kita bangun.

Sekali lagi, jalan kembali ke rumah adalah upaya pulang ke dalam diri, yakni bukan kepada rumah yang hilang, bukan rumah yang asing, tetapi rumah yang sudah berdiri, tetapi mengalami keterasingan. Membangun rumah bersama hingga selesai adalah tanggung jawab sejarah agar tanah air ini bisa menjadi tempat yang nyaman bagi setiap warganya yang ingin kembali ke rumahnya sendiri. Itu.

Referensi

Andreson, Benedict. 2016. Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism. London: Verso Books.

Bourdieu, Pierre. 1986. The Forms of Capital. edited by James Richardson. New York: Greenwod Press.

Bustamam-Ahmad, Kamaruzzaman. 2018. Masa Depan Dunia. Bandar Lampung: Bandar Publishing.

Foucault, Michel. 1972. The Archeology of Knowledge & The Discourse On Languange. New York: Pantheon Books.

Foucault, Michel. 1980. Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings, 1972–1977. New York: Pantheon Books.

Habermas, Jurgen. 2015. Ruang Publik: Sebuah Kajian Tentang Kategori Masyarakat Borjuis. Yogyakarta: Kreasi Wacana.

Habermas, Jürgen. 1984. The Theory of Communicative Action. Boston: Beacon Press.

Mignolo, Walter D., and Catherine E. Walsh. 2018. On Decoloniality. Durham: Duke University Press.

Quijano, Annibal. 2024. Foundational Essays on the Coloniality of Power. edited by W. D. Mignolo, R. Segato, and E. Catherine Walsh. Duke University Press.

Santos, Boaventura de Sousa. 2014. Epistemologies of the South: Justice Against Epistemicide. Routledge.

Shelef, Nadav G., and Alex Zhi-Xiong Koo. 2022. “Homelands and Nationalism.” Nationalities Papers 50(3):417–29. doi: DOI: 10.1017/nps.2021.38.

Smith, Linda Tuhiwai. 2005. Dekolonisasi Metodologi. Yogyakarta: INSISTPress.