Mamuju, Respublica—- Himpunan Mahasiswa Islam (HMI MPO) Cabang Mamuju mendesak Menteri Agama Republik Indonesia untuk meninjau kembali rekomendasi yang diusulkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Sulawesi Barat terkait penetapan calon Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar.

HMI MPO Cabang Mamuju menilai proses pengusulan tersebut diduga sarat dengan praktik kolusi dan nepotisme. Dugaan tersebut, menurut HMI, ditandai dengan adanya sejumlah nama yang diusulkan yang diduga memiliki hubungan kekerabatan dengan Kepala Kanwil Kementerian Agama Sulawesi Barat maupun keluarganya.

Selain itu, HMI menilai proses tersebut diduga mengabaikan aspek kepangkatan, jenjang karier, kompetensi, serta kapasitas para calon yang seharusnya menjadi dasar utama dalam pengisian jabatan.

Ketua Umum HMI MPO Cabang Mamuju, Dahril, menyatakan bahwa apabila dugaan tersebut benar, maka hal itu merupakan bentuk kemunduran dalam penerapan prinsip profesionalisme dan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Agama.

“Jika dugaan ini benar, maka hal tersebut kembali mencederai profesionalisme birokrasi dan menunjukkan adanya penyalahgunaan kewenangan dalam proses penentuan jabatan. Kami telah berulang kali memberikan peringatan agar pengisian jabatan dilakukan secara objektif, transparan, dan berdasarkan merit system,” tegas Dahril.

Lebih lanjut, Dahril meminta Menteri Agama untuk mengevaluasi kinerja Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Sulawesi Barat apabila ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku.

HMI MPO Cabang Mamuju juga mendesak Inspektorat Jenderal serta unit yang membidangi sumber daya manusia di Kementerian Agama untuk segera melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap proses pengusulan jabatan tersebut.

“Kami meminta Inspektorat Jenderal dan bidang SDM Kementerian Agama turun langsung melakukan pemeriksaan. Kami menduga terdapat penyalahgunaan kewenangan dalam proses penentuan jabatan di wilayah Sulawesi Barat. Oleh karena itu, seluruh proses harus diaudit agar publik memperoleh kepastian bahwa pengisian jabatan dilakukan secara bersih, profesional, dan bebas dari praktik kolusi, korupsi, serta nepotisme,” ujarnya.

“Jika ini tidak segera dievaluasi maka kementerian agama Sul-Bar akan kembali menjadi lautan api mahasiswa, mendesak menteri agama copot kakanwil Kemenag Sulbar. tutup Dahril.