Makassar, Respublica— Pemerintah Kota Makassar menargetkan penambahan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) negeri pada 2026 dengan sasaran sedikitnya satu PAUD negeri di setiap kecamatan.

Langkah tersebut menjadi salah satu program prioritas Kelompok Kerja (Pokja) Bunda PAUD Kota Makassar untuk memperluas akses layanan pendidikan anak usia dini.

Saat ini, Kota Makassar baru memiliki lima PAUD negeri yang tersebar di lima kecamatan, yakni Rappocini, Biringkanaya, Mariso, Tamalate, dan Manggala. Kondisi itu dinilai belum mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat di seluruh wilayah kota.

Rencana penambahan PAUD negeri tersebut mendapat dukungan dari Sekretaris Komisi D DPRD Kota Makassar, dr. Fahrizal Arrahman Husain. Menurutnya, keberadaan PAUD negeri masih sangat dibutuhkan mengingat tingginya minat masyarakat untuk menyekolahkan anak di lembaga pendidikan milik pemerintah.

Ia menilai tingginya jumlah pendaftar setiap pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menjadi indikator bahwa kapasitas PAUD negeri saat ini belum sebanding dengan kebutuhan masyarakat.

“Jadi memang seharusnya ada penambahan untuk PAUD. Kalau bisa di setiap kecamatan itu ada PAUD-nya tersendiri sehingga bisa menampung memang masyarakat-masyarakat yang ingin menyekolahkan anaknya,” ujarnya saat dihubungi, Selasa (4/8/2026).

Meski mendukung rencana tersebut, Fahrizal mengaku Komisi D DPRD Makassar hingga kini belum menerima pemaparan resmi dari Dinas Pendidikan mengenai skema maupun kebutuhan anggaran penambahan PAUD negeri.

Kendati demikian, ia menegaskan DPRD pada prinsipnya mendukung setiap upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan, baik melalui pembangunan infrastruktur pendidikan maupun penguatan sumber daya manusia.

“Karena memang kita masih kekurangan sarana prasarana maupun SDM, tetapi memang kan yang kita harus utamakan adalah pemerataan sarana prasarana dulu, bukan cuma pembangunan, tetapi sarana prasarana di setiap sekolah itu tidak merata,” katanya.

Di sisi lain, Fahrizal mengingatkan agar rencana penambahan PAUD negeri tidak menggeser fokus pemerintah dalam memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan di jenjang lain, terutama sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.

Menurutnya, pemerataan fasilitas pendidikan masih menjadi persoalan mendasar yang harus segera ditangani agar kualitas layanan pendidikan di seluruh wilayah Kota Makassar dapat meningkat secara merata.

“Tapi kami sangat setuju dengan adanya penambahan PAUD, tetapi kalau bisa yang utama itu ke sarana prasarana. Karena itu kan merupakan elemen penting yang ada di Pendidikan Kota Makassar,” ujarnya.

Fahrizal juga menilai perhatian pemerintah perlu diarahkan pada pemenuhan kebutuhan pendidikan wajib belajar, khususnya di tingkat SMP. Ia menyebut kapasitas ruang belajar yang tersedia di sejumlah sekolah masih belum mampu mengakomodasi jumlah rombongan belajar (rombel) yang terus bertambah setiap tahun.

“Kalau bisa ada penambahan jumlah kelas yang memang masih belum mencukupi total rombel yang bisa disediakan di setiap sekolah. Karena kan biasanya ada sekolah yang rombelnya cuma 7, tetapi harus ditingkatkan sampai 11 kelas,” jelasnya.

Selain membangun ruang kelas baru, ia juga mendorong pemerintah menambah jumlah SMP negeri. Menurutnya, kapasitas sekolah yang ada saat ini belum sebanding dengan jumlah lulusan SD yang setiap tahun melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah pertama.

“Penambahan ruang kelas yang paling utama di SMP ataupun kalau bisa penambahan sekolah karena selalu dikatakan bahwa jumlah lulusan SD itu lebih banyak dibanding jumlah kelas yang ada di Sekolah Menengah Pertama di seluruh Kota Makassar,” pungkasnya.