Lantik 29 Pejabat, Appi: Jangan Jadi Raja-Raja OPD, Kinerja Harus Terukur

Makassar, Respublica — Pemerintahan Kota Makassar di bawah kepemimpinan Wali Kota Munafri Arifuddin bersama Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham mulai melakukan penataan ulang jajaran birokrasi melalui pergeseran sejumlah pejabat pimpinan tinggi pratama atau eselon II.

Langkah ini bukan sekadar pergantian posisi atau mutasi jabatan, melainkan bagian dari strategi penyegaran organisasi dan penguatan kinerja perangkat daerah melalui penerapan manajemen talenta.

ads

Sebanyak 29 pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Makassar mengalami pergeseran posisi dalam penataan kabinet MULIA tersebut.

Dari jumlah itu, 12 pejabat tetap bertahan pada jabatan sebelumnya, sementara sejumlah posisi lainnya mengalami perubahan, termasuk pada jajaran staf ahli dan asisten yang kini diisi wajah-wajah baru.

Proses pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan berlangsung di Balai Kota Makassar, Jumat (20/11/2026).

Pada kesempatan ini, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, mengirimkan pesan tegas kepada jajaran pejabat pimpinan tinggi pratama atau eselon II yang baru dilantik.

Munafri menegaskan, pergeseran jabatan merupakan hal lumrah dalam dinamika organisasi pemerintahan. Karena itu, keputusan tersebut tidak boleh dimaknai sebagai bentuk ketidaksukaan, kebencian, ataupun upaya mendiskreditkan pejabat tertentu.

“Sebaliknya, penataan organisasi harus dipahami sebagai upaya menempatkan orang-orang yang memiliki kompetensi dan kapasitas sesuai kebutuhan organisasi,” ujarnya.

Penyegaran kabinet MULIA bukan sekadar pergantian posisi, melainkan momentum untuk membuktikan kualitas kepemimpinan, memperkuat integritas, dan mempercepat kinerja pemerintahan.

Penataan ini menjadi bagian dari upaya membangun komposisi birokrasi yang lebih adaptif, profesional, dan sesuai dengan kompetensi serta kapasitas masing-masing pejabat.

Didampingi Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, Munafri meminta seluruh pejabat yang mendapatkan amanah baru segera melakukan konsolidasi internal dan menyatukan visi bersama seluruh jajaran di organisasi perangkat daerah (OPD).

Menurutnya, keberhasilan pemerintahan tidak ditentukan oleh kemampuan seorang kepala OPD semata, tetapi sangat bergantung pada kekuatan kerja sama, koordinasi, dan kesatuan seluruh elemen organisasi.

“Jangan memaknai pelantikan ini sebagai sebuah sistem yang mendiskreditkan. Ini adalah bentuk penyegaran dalam sebuah organisasi,” tuturnya.

Dengan demikian, lanjut dia, penempatan aparatur tidak semata-mata didasarkan pada pergantian jabatan, tetapi juga mempertimbangkan hasil pemetaan dan evaluasi manajemen talenta.

Kebijakan ini, menunjukkan bahwa penataan birokrasi tidak berhenti pada seremoni pelantikan, tetapi langsung diikuti proses transisi kepemimpinan dan tanggung jawab organisasi agar roda pemerintahan serta pelayanan publik tetap berjalan tanpa jeda.

Dalam arahannya, Munafri juga mengingatkan agar kepala OPD tidak membangun sekat kepemimpinan maupun menciptakan kelompok-kelompok tersendiri di lingkungan kerja.

Menurutnya, setiap pimpinan harus mampu merangkul seluruh jajaran, mulai dari pejabat struktural hingga staf pelaksana, untuk bekerja dalam satu kesatuan organisasi.

Ia menegaskan, jabatan kepala OPD bukanlah kekuasaan untuk bertindak sendiri, apalagi merasa sebagai pemilik organisasi.

“Bapak-Ibu yang dilantik ini, bukan raja-raja yang ada di dalam OPD. Bapak-Ibu adalah bagian dari sebuah sistem yang harus menghadirkan tata kelola birokrasi yang baik dan memberikan contoh serta suri teladan kepada yang lain,” tegasnya.

Lebih lanjut orang nomor satu Kota Makassar itu, juga meminta pejabat lama dan pejabat baru tetap membangun komunikasi selama proses peralihan kepemimpinan.

Program yang telah direncanakan, termasuk yang sudah memiliki alokasi anggaran, harus tetap dilanjutkan.
Jangan sampai pergantian pimpinan justru membuat program terhenti atau mengulang pekerjaan dari awal.

“Tentu, kesinambungan program menjadi bagian penting agar proses transisi berjalan mulus dan tidak mengganggu target pembangunan yang telah ditetapkan,” imbuh Ketua IKA FH Unhas itu.

Tidak hanya menuntut peningkatan kinerja, Munafri juga memberikan perhatian serius terhadap integritas dan kepatuhan terhadap aturan.

Appi mengingatkan bahwa belum genap sebulan sebelumnya, tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah berada di Kota Makassar untuk memberikan perhatian dan sejumlah catatan terhadap tata kelola pemerintahan.

Karena itu, ia meminta seluruh pejabat menjadikan catatan tersebut sebagai peringatan agar tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan tugas pemerintahan.

Secara khusus, Munafri menyoroti sejumlah praktik yang harus dihentikan, mulai dari persoalan pengadaan barang dan jasa, jual beli jabatan, hingga konflik kepentingan.

Ia meminta seluruh pejabat saling mengingatkan dan tidak membiarkan praktik yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.

“Kalau terjadi hal-hal seperti itu, mulai detik ini dihentikan, dihilangkan, dan jangan coba lagi. Kita ini satu bagian yang tidak terpisahkan. Kita harus saling menguatkan dan saling mengingatkan,” saran Munafri.

Dalam kesempatan tersebut, Munafri mengungkapkan bahwa penataan pejabat dilakukan melalui pertimbangan kompetensi, pengalaman, serta kebutuhan organisasi.

Ia berharap komposisi baru kabinet baru mampu menghasilkan energi dan pola kerja yang lebih baik. Meski demikian, Wali Kota Makassar itu, tetap membuka ruang pergeseran pejabat berikutnya sesuai kebutuhan dan dinamika organisasi.

“Setiap bulan itu ada evaluasi. Kita melihat bagaimana kinerja, koordinasi, capaian, dan program-program yang berjalan. Itu tetap terpantau dengan sistem yang ada,” ungkapnya saat menjawab pertanyaan wartawan.

Mantan CEO PSM menjelaskan, kepala OPD yang baru harus segera melakukan konsolidasi internal, menyatukan visi, sekaligus membawa konsep dan program kerja yang sejalan dengan prioritas pemerintah Kota.

Pola koordinasi juga akan diperkuat melalui dua jalur, yakni koordinasi langsung dengan Wali Kota dan koordinasi melalui asisten sesuai bidang tugas masing-masing.

Lebih jauh, Munafri mengingatkan bahwa hampir dua tahun perjalanan pemerintahan MULIA telah menghasilkan berbagai capaian dan penghargaan, termasuk indikator pembangunan yang menunjukkan perkembangan positif.

Namun, menurutnya, capaian statistik dan penghargaan belum cukup jika persoalan mendasar masyarakat belum terselesaikan secara optimal.

Appi menyebut masih banyak pekerjaan rumah yang harus dituntaskan bersama, seperti kemiskinan, persoalan gizi anak, pelayanan kesehatan yang belum menjangkau seluruh masyarakat, ketidakakuratan pendataan, hingga konflik sosial.

Karena itu, pejabat yang baru dilantik diminta tidak hanya berorientasi pada rutinitas administrasi, tetapi harus mampu menghadirkan solusi yang benar-benar dirasakan masyarakat.

“Tidak ada gunanya dilakukan pelantikan ini kalau tidak ada perubahan yang signifikan di dalam organisasi. Tidak ada gunanya kalau kita hanya berbicara dengan kata-kata, harus dengan angka-angka dan hasil yang terukur,” ujarnya.

Ia juga mengintruksikan setiap kepala OPD mengembangkan inovasi dan budaya literasi. Bahkan, Munafri menekankan setiap kepala SKPD mampu menghasilkan setidaknya satu buku sebagai bentuk gagasan, pemikiran, dan kontribusi intelektual bagi pembangunan Kota.

Di akhir arahannya, ia meminta seluruh pejabat menjaga etika, kedisiplinan, serta profesionalisme dalam menjalankan amanah.

Munafri berharap formasi baru birokrasi Pemerintah Kota Makassar dapat bergerak lebih solid, fleksibel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

“Tentu, jabatan bukan tujuan akhir, melainkan tanggung jawab untuk memastikan seluruh program pemerintahan berjalan berkesinambungan dan memberikan manfaat nyata bagi warga Kota Makassar,” tukas Appi.

Sedangkan, Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, menaruh harapan besar terhadap jajaran pejabat pimpinan tinggi pratama yang baru dilantik dalam penataan kabinet MULIA.

“Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan ini menjadi momentum memperkuat komitmen pengabdian, meningkatkan kinerja birokrasi, serta menghadirkan pelayanan publik yang semakin berkualitas bagi masyarakat,” tuturnya.

Menurutnya, pergantian dan pergeseran posisi dalam organisasi pemerintahan harus diikuti semangat baru untuk bekerja lebih optimal.

Terlebih, setiap jabatan yang dipercayakan merupakan amanah sekaligus tanggung jawab besar yang harus dijalankan dengan penuh integritas.

“Jabatan merupakan amanah dan tanggung jawab yang harus dijalankan dengan penuh integritas, profesionalisme, dan dedikasi,” katanya.

“Saya berharap para pejabat yang baru dilantik dapat bekerja dengan sungguh-sungguh, menghadirkan inovasi, serta membangun kolaborasi yang kuat demi meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mewujudkan Kota Makassar yang semakin maju,” sambung Aliyah.

Ia menekankan, keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan tidak hanya diukur dari capaian administratif maupun program kerja, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat merasakan manfaat kehadiran pemerintah melalui pelayanan yang cepat, tepat, dan berkualitas.

Karena itu, para pejabat yang mendapatkan amanah baru diharapkan mampu membangun komunikasi dan koordinasi yang solid, baik di internal organisasi perangkat daerah maupun lintas sektor.

Aliyah juga mendorong agar setiap pimpinan OPD mampu menciptakan lingkungan kerja yang produktif, mengembangkan inovasi, serta mengoptimalkan potensi sumber daya aparatur untuk mendukung program prioritas Pemerintah Kota Makassar.

“Kita berharap kolaborasi dan kesamaan visi menjadi kunci agar seluruh perangkat daerah dapat bergerak dalam satu arah, sejalan dengan semangat pemerintahan,” harapnya.

Pelantikan tersebut dihadiri Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin, Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham, Sekretaris Daerah Kota Makassar, serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Comment