Setiap manusia memiliki potensi yang berbeda, yang terpendam dan harus dikembangkan melalui proses belajar. Untuk menemukan dan mengoptimalkan potensi tersebut, pendidikan adalah jalannya. Pengertian pendidikan telah banyak dijelaskan oleh para ahli. Namun pada intinya, pendidikan merupakan proses memanusiakan. Dalam peendidikan ada tiga aspek yang harus tercapai, yakni afektif (sikap/emosi), kognitif (pengetahuan) dan psikomotorik (keterampilan). Tiga aspek yang membawa dan mengantarkan manusia pada proses pengenalan diri sebagai pencapain belajar.

Akan tetapi, bagaimana jika pendidikan justru menjauhkan manusia dari proses pengenalan diri? Yang terjadi justru membuat manusia semakin jauh dan mengalami keterasingan dari dirinya bahkan hanya diperuntukkan untuk melayani kepentingan pasar.

Sekolah sebagai institusi pendidikan mulai mengalami pergeseran paradigma. Sekolah yang seharusnya menjadi ruang kreatif dan kritis, justru berubah menjadi ruang yang menciptakan ‘kepatuhan’. ‘Ruang kepatuhan’ dalam pendidikan secara tidak langsung menjelma dengan metode hafalan dan pola komunikasi satu arah – guru berceramah dan peserta didik mendengarkan. Yang lahir hanya peserta didik pasif. Tidak jarang, peserta didik yang menolak ‘patuh’ dianggap membangkang, tidak terdidik dan sebagainya.

Kemerdekaan pendidikan, antara slogan dan kenyataan

Kemerdekaan pendidikan singkatnya kemerdekaan peserta didik menentukan arah, tidak terlepas dari minat ataupun potensi dalam dirinya. Meski demikian, perlu digaris bawahi beberapa hal yang harus dikuasai dan dimiliki, seperti kecakapan berhitung, baca-tulis dan pendidikan karakter sebagai keterampilan dasar pendidikan. Sisanya peserta didik diberikan ruang untuk menemukan dan mengoptimalkan potensinya.

Peserta didik bukan objek semata dalam dunia pendidikan. Lebih dari itu, peserta didik adalah subjek yang berpikir, aktif melihat dan bereaksi terhadap fenomena yang terjadi di lingkungan sekitarnya. Pendidikan tidak semestinya hanya sampai pada slogan, tetapi mewujud menjadi tindakan nyata untuk mencerdaskan dan membebaskan individu dari kebodohan.

Bagi Freire, pendidikan bermuara pada kesadaran realitas dari dirinya sendiri dalam hal ini peserta didik. Kesadaran tidak sebatas kesadaran objektif atau subjektif. Tetapi harus mencakup keduanya. Kesadaran objektif merupakan kemampuan peserta didik untuk mengidentifikasi keadaan di lingkungan sekitarnya. Sedangkan kesadaran subjektif berarti kemampuan peserta didik memposisikan diri melihat realitas. Sehingga dengan dua kesadaran ini, peserta didik bertindak berdasarkan keadaan yang dianggap membelenggunya dengan menempatkan diri sebagai aktor yang melakukan perubahan.

Hari ini, sekolah sebagai instrument pendidikan hanya melayani kepentingan pasar – tenaga kerja. Akibatnya, pendidikan hanya mencetak lulusan yang mencari ijazah untuk berkompetisi dalam pasar tenaga kerja. Padahal pendidikan adalah proses memanusiakan, melihat peserta didik sebagai individu dengan karakteristiknya dalam menciptakan peradaban. Peradaban emas telah banyak dilewati dalam lembar sejarah manusia. Bahkan hal yang serupa dapat dilihat hari ini pada sistem pendidikan di Negara Skandinavia – peserta didik bebas berekspresi dengan minat dan potensinya, guru hanya berperan sebagai fasilitator yang membimbing dan mengarahkan.

Hal yang sama juga dijelaskan oleh Ivan Illich. Sekolah menurutnya lahir untuk melayani kepentingan industri kapitalisme. Industri kapitalisme yang membuat peserta didik lupa akan potensinya, sehingga carut-marut yang dilihat hari ini adalah hasil dari pendidikan berbasis industri kapitalisme. Seperti cara peserta didik memperlakukan sesamanya, sikap jujur, tenggang rasa (afektif) dan minat serta potensi peserta didik (psikomotorik) tidak mendapatkan atensi serius. Yang ditekankan justru aspek pengetahuannya (kognitif). Pendidikan tidak hadir untuk menjawab zaman, justru melahirkan peserta didik pasif dan patuh.

Jika pendidikan tidak ingin dilihat hanya sebatas pada slogan semata, pendidikan harus peka melihat potensi peserta didik, tidak mengebiri bahkan menghakiminya. Tidak sedikit, peserta didik dikatakan bodoh hanya karena peserta didik punya cara berpikir berbeda dengan gurunya. Pendidikan sebagai proses humanisasi, tidak semestinya memperlakukan peserta didik seperti itu. Guru harus menjadi mitra belajar, membantu peserta didik keluar dari rimba rasa ingin tahu.

Pendidikan yang peka terhadap potensi peserta didiknya, pembelajaran akan lebih hidup, aktif dan peserta didik lebih bersemangat belajar. Tetapi kemerdekaan pendidikan tidak mudah dicapai. Kesejahteraan guru adalah prakondisinya. Guru sebagai tenaga pendidik yang membimbing dan mengarahkan peserta didik, diperhadapkan pada upah yang tidak sesuai. Akibatnya, guru hanya menggugurkan kewajiban semata. Guru malas berimprovisasi, dan berinovasi. Jika negara menyadari betul peran pendidikan, kiranya masalah seperti upah guru mendapatkan atensi yang serius.

Dekolonisasi pendidikan

Dekolonisasi pendidikan berarti pendidikan yang berupaya mengembalikan hakikat pendidikan, membebaskan individu dari pengaruh kolonialitas – dominasi dan hegemoni. Kolonialitas yang dimaksud adalah prakondisi status quo yang menggunakan berbagai instrument termasuk pendidikan agar kekuasaan mampu bertahan. Untuk mengenalinya, metodologi Arkeologi dan Genealogi dari Micheal Foucault bisa digunakan untuk membongkar bagaimana pengetahuan direproduksi dan kekuasaan bisa bekerja.

Melalui arkeologi, Foucault meneliti dan menjelaskan bagaimana ‘arsip’, wacana dan pengetahuan bekerja melahirkan apa yang dianggap sebagai ‘benar’. Sedangkan genealoginya menjelaskan keterhubungan pengetahuan yang direproduksi untuk mengatur dan mengontrol masyarakatnya demi kekuasaan.

Antonio Gramsci dalam teori Hegemoni Budayanya, menjelaskan bahwa kelas dominan tidak hanya menguasai melalui dua kekuatan, yakni ekonomi dan politik, melainkan menggunakan kekuatan ideologi dan budaya yang disebarkan melalui institusi seperti pendidikan. Gramsci juga menjelaskan bahwa kelas penguasa mempertahankan kekuasaannya dengan menciptakan norma dan nilai agar dominasinya diterima sebagai sesuatu yang dianggap benar.

Dalam konteks pendidikan di Indonesia, budaya Barat dianggap sebagai kelas dominan yang menggunakan institusi pendidikan dalam menyebarkan nilai dan pengetahuannya, yang menafikkan kearifan lokal dan kekayaan budaya. Hal ini tidak hanya berdampak pada sistem dan konten pendidikan, tetapi turut mempengaruhi cara berpikir dan tercerabutnya identitas lokal peserta didik.

Indonesia pada zaman Orde Baru, kebijakan seperti SD Inpres (Instruksi Presiden), indoktrinasi ideologi dengan P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila), pengendalian kehidupan kampus (Normalisasi Kehidupan Kampus/Badan Koordinasi Kemahasiswaan) adalah kebijakan yang penulis bisa sebutkan untuk menggambarkan kekuasaan mengontrol masyarakatnya, agar mereka tetap berada dibawah kendali rezim menindas.

Pendidikan bukan ruang hampa. Pendidikan adalah ruang pertarungan kepentingan ideologi kekuasaan, kepentingan kelompok minoritas (elit kekuasaan) terhadap kelompok mayoritas. Sehingga gaya komunikasi satu arah yang diterapkan guru terhadap peserta didik dan metode pembelajaran dengan hafalan adalah wujud pendidikan yang menindas. Kritik Paulo Freire terhadap sistem pendidikan seperti ini disebutnya dengan pendidikan Gaya Bank. Sistem pendidikan yang menempatkan peserta didik sebagai wadah pasif dan kosong, yang diisi dengan bebas oleh guru, tanpa peran aktif peserta didik memfilter.

Sisi lain dari dekolonisasi pendidikan adalah mengakomodir pengetahuan lokal sebagai mode dan prinsip hidup masyarakat. Tetapi nahasnya, kearifan lokal mulai tidak terintegrasi sama sekali dalam kurikulum pendidikan. Akibatnya peserta didik mulai tercerabut dari identitasnya. Untuk mengidentifikasinya, peserta didik tidak lagi memiliki ketertarikan terhadap praktik kearifan lokal bahkan bertanya sekalipun.

Diakui atau tidak, kurikulum pendidikan kita hari ini lebih menitikberatkan ‘Barat’ sebagai kiblat pengetahuan dan mengeliminir pengetahuan lokal dalam kurikulum secara perlahan. Menetapkan ‘Barat’ sebagai rujukan pendidikan adalah bentuk inferioritas sekaligus keberhasilan kolonialisme menempatkan masyarakat bekas jajahan dalam subordinasi.

Selain itu, keberhasilan kolonialisme menempatkan masyarakat bekas jajahannya – terutama pada negara dunia ketiga, memiliki inferioritas menjadikan pengetahuan lokal sebagai mode atau cara berpikir.

Vandana Shiva menjelaskan hal bahwa kearifan lokal sebagai salah satu mode ditampik dalam sistem pendidikan karena sistem pendidikan mempromosikan dan menggunakan pendekatan reduksionisme sebagai basis dari epistemologi paradigma developmentalisme. Paradigma developmentalisme mengandaikan kearifan lokal sebagai hambatan modernisasi dengan cara berpikirnya yang kuno. Sistem pendidikan yang menggunakan pendekatan reduksionisme cenderung pasif, reaktif dan punitif dalam melihat masalah.

Penyetaraan individu adalah bagian dari dekolonisasi pendidikan. Penyetaraan ini bentuk penolakan terhadap keunggulan ras, etnis atau diskriminasi kaum minoritas. Hal ini berkaca dari sistem pendidikan kolonial yang memberi pendidikan pada kelas priyai atau bangsawan. Dekolonisasi pendidikan sebagai upaya dan membongkar standar pengetahuan yang diwariskan oleh kolonialisme, selain menggugat hegemoni dan dominasi kolonialitas, adalah jalan panjang menuju kemerdekaan pendidikan.

**Penulis adalah Multazam. R, Mahasiswa Magister UIN Alauddin Makassar