Makassar, Respublica— Anggota DPRD Kota Makassar, Azwar Rasmin, menggelar kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Angkatan 13 bersama Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Makassar di Hotel Karebosi Premier, Sabtu (14/11/2026).

Kegiatan tersebut menghadirkan Kepala Bidang Drainase Dinas PU Kota Makassar, Luqmanul Hakim, serta akademisi, Rahmat, sebagai narasumber.

Azwar Rasmin mengatakan, kegiatan pengawasan tersebut diharapkan dapat menjadi wadah komunikasi antara masyarakat, DPRD, dan pemerintah daerah dalam mengidentifikasi persoalan sekaligus mencari solusi atas berbagai kendala pembangunan infrastruktur di Kota Makassar.

“Jadi, ini kesempatan bagi Bapak dan Ibu untuk menyampaikan kendala maupun kondisi yang terjadi di lapangan, baik terkait pekerjaan umum, drainase, jalan, maupun hal-hal lainnya. Persoalan tersebut bisa kita carikan solusinya bersama,” ujarnya.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta yang telah meluangkan waktu untuk menghadiri kegiatan tersebut. Menurutnya, partisipasi masyarakat sangat penting agar pelaksanaan pembangunan dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

Azwar mengungkapkan, DPRD Kota Makassar saat ini tengah menjalani agenda yang cukup padat, terutama dalam pembahasan anggaran untuk tahun berikutnya. Bahkan, dalam tiga bulan terakhir, para anggota dewan harus bekerja hingga malam hari untuk menuntaskan berbagai agenda pembahasan tersebut.

Meski demikian, ia menegaskan komitmennya untuk terus mengawal aspirasi masyarakat dan memperjuangkan solusi atas persoalan yang dihadapi warga, khususnya di daerah konstituennya.

“Kami akan berupaya memberikan solusi terbaik untuk berbagai kebutuhan pembangunan di Makassar, terutama yang berkaitan dengan aspirasi masyarakat di daerah konstituen kami,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Drainase Dinas PU Kota Makassar, Luqmanul Hakim, menjelaskan bahwa pembangunan infrastruktur menjadi salah satu agenda penting Pemerintah Kota Makassar dalam mendukung pertumbuhan dan perkembangan wilayah.

Ia menyebutkan, Dinas PU menjalankan misi ketiga pembangunan Kota Makassar, yakni mewujudkan pembangunan infrastruktur dan tata ruang yang berkeadilan.

Menurutnya, percepatan pembangunan infrastruktur diperlukan seiring tingginya arus urbanisasi ke Kota Makassar. Sebagai pusat perekonomian dan pendidikan di kawasan Indonesia Timur, Makassar menjadi tujuan masyarakat dari berbagai daerah untuk bekerja, menempuh pendidikan, maupun melakukan aktivitas ekonomi.

Kondisi tersebut berdampak pada peningkatan jumlah penduduk yang harus diimbangi dengan ketersediaan infrastruktur yang memadai. Infrastruktur yang baik dibutuhkan untuk mendukung mobilitas masyarakat sekaligus memastikan pelayanan perkotaan berjalan optimal.

“Ketika jumlah penduduk meningkat, tentu dibutuhkan infrastruktur yang mampu mendukung arus urbanisasi tersebut,” jelasnya.

Luqmanul juga menyoroti sejumlah persoalan perkotaan yang membutuhkan perhatian serius, di antaranya banjir dan genangan, perubahan iklim yang memicu cuaca ekstrem serta curah hujan tinggi, hingga persoalan kemacetan.

Menurutnya, berbagai tantangan tersebut menjadikan pembangunan infrastruktur sebagai salah satu prioritas pemerintah. Karena itu, diperlukan upaya percepatan dan perencanaan yang tepat agar infrastruktur yang dibangun mampu menjawab kebutuhan masyarakat.