Jakarta, Respublica— Di tengah rangkaian agenda pemerintahan di Jakarta, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia.

Langkah ini menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kota Makassar memperkuat koordinasi dan menyelaraskan kebijakan daerah dengan arah pembangunan nasional.

Kunjungan tersebut dipandang strategis untuk memastikan program dan kebijakan Pemerintah Kota Makassar berjalan seiring dengan regulasi pemerintah pusat.

Munafri Arifuddin, yang akrab disapa Appi, menyambangi Kantor Kemendagri RI di Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7, Jakarta, Selasa (27/1/2026). Ia disambut langsung oleh Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri yang baru, Dr. Cheka Virgowansyah.

Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban. Dalam kesempatan itu, kedua pihak berdiskusi mengenai sejumlah isu strategis serta membuka peluang kolaborasi untuk memperkuat tata kelola pemerintahan daerah, khususnya dalam mendukung pembangunan Kota Makassar ke depan.

Wali Kota Makassar hadir didampingi Kepala Bagian Protokol Sekretariat Daerah Kota Makassar, Andi Ardi Rahadian, serta Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Makassar, Andi Asminullah.

Kehadiran jajaran pendamping tersebut menegaskan komitmen Pemerintah Kota Makassar dalam mengonsolidasikan berbagai aspek pemerintahan, mulai dari administrasi, pengelolaan pendapatan daerah, hingga penguatan koordinasi lintas kementerian.

Munafri Arifuddin menyampaikan bahwa pertemuannya dengan Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri merupakan bagian dari silaturahmi sekaligus langkah awal membangun kolaborasi yang lebih solid ke depan.

Kunjungan tersebut juga dimanfaatkan Appi untuk menyampaikan ucapan selamat kepada Cheka Virgowansyah yang baru saja dilantik sebagai Direktur Jenderal Otonomi Daerah.

“Pertemuan ini bagian dari silaturahmi. Pak Akmal baru dilantik di posisi Ditjen Otda, sehingga saya datang untuk menyampaikan ucapan selamat, sekaligus berdiskusi mengenai peluang kerja sama ke depan,” ujar Munafri Arifuddin.

Menurut Appi, pertemuan tersebut juga menjadi ruang diskusi terkait penguatan penyelenggaraan pemerintahan daerah, terutama dalam konteks hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Ia menilai, sinergi yang kuat menjadi kunci agar program pembangunan dan penguatan kapasitas aparatur sipil negara (ASN) dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan.

“Kami membicarakan peluang dan kerja sama untuk memperkuat jalannya pemerintahan ke depan. Kota Makassar tentu membutuhkan kerja sama dan perhatian dari pemerintah pusat, agar bisa saling menguatkan dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan,” jelasnya.

Sebagai salah satu kota metropolitan di Kawasan Timur Indonesia, Makassar dinilai memiliki peran strategis yang membutuhkan dukungan kebijakan, regulasi, serta koordinasi lintas sektor dengan pemerintah pusat.

“Pertemuan ini sangat kami harapkan, menjadi kunci dalam memastikan kebijakan daerah berjalan seiring dengan arah pembangunan nasional,” harpa Appi.

Pertemuan tersebut diharapkan menjadi awal dari semakin eratnya hubungan kerja antara Pemerintah Kota Makassar dan Kementerian Dalam Negeri, guna mendorong terwujudnya pemerintahan daerah yang efektif, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Sementara itu, Kepala Bagian Protokol Sekretariat Daerah Kota Makassar, Andi Ardi Rahadian, mengungkapkan bahwa pertemuan antara Wali Kota Makassar dan Dirjen Otonomi Daerah membahas sejumlah agenda strategis terkait percepatan pembangunan daerah serta peningkatan kapasitas pemerintahan di Kota Makassar.

Menurut Andi Ardi Rahadian, diskusi tersebut menitikberatkan pada penguatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif, efektif, dan berbasis sistem, seiring dengan tuntutan pelayanan publik yang semakin dinamis.

“Salah satu fokus pembahasan adalah strategi percepatan pembangunan daerah serta peningkatan kapasitas ASN pemerintahan di Kota Makassar, agar pelaksanaan program-program pembangunan dapat berjalan lebih optimal dan tepat sasaran,” ujar Andi Ardi Rahadian.

Ia menambahkan, pemanfaatan sistem digital juga menjadi perhatian dalam pertemuan tersebut, khususnya untuk meningkatkan efisiensi birokrasi dalam pengelolaan aparatur sipil negara.

Salah satu inovasi yang dibahas adalah penerapan sistem e-Mutasi, yaitu platform digital yang memfasilitasi proses mutasi PNS antar daerah secara lebih terintegrasi.

“Melalui sistem online e-Mutasi, proses mutasi ASN dapat dilakukan dengan lebih cepat dan akuntabel. Sistem ini diharapkan mampu mengurangi birokrasi yang berbelit serta meningkatkan kecepatan dan kepastian dalam pengurusan mutasi antar daerah,” jelasnya.

Di sisi lain, Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri, Cheka Virgowansyah, menegaskan komitmen Kemendagri untuk terus memberikan dukungan kepada pemerintah daerah dalam meningkatkan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan, termasuk Pemerintah Kota Makassar.

“Pada prinsipnya, Kemendagri terus mendorong dan mendukung pemerintah daerah dalam meningkatkan kapasitas pemerintahan,” katnaya.

“Sehingga penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat berjalan lebih efektif dan berdampak langsung pada peningkatan pelayanan publik,” sambung dia.