Makassar, Respublica— Wali Kota Munafri Arifuddin menegaskan komitmennya mempercepat ritme pembangunan dan pelayanan publik di Makassar. Di tengah tuntutan kerja yang kian dinamis, ia meminta seluruh jajaran bergerak lebih responsif serta menghadirkan solusi nyata di lapangan.

Penegasan itu disampaikan dalam agenda pelantikan yang digelar di Ruang Sipakatau, Kantor Wali Kota Makassar, Senin (2/3/2026). Dalam forum tersebut, Munafri memberi ultimatum kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) agar tak lagi menunda penyelesaian persoalan, khususnya yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat.

Ia menjelaskan, reposisi dan rotasi jabatan merupakan bagian dari mekanisme normal dalam birokrasi. Langkah itu, kata dia, dilakukan demi penyegaran organisasi sekaligus mendorong peningkatan kinerja aparatur.

Munafri menekankan pentingnya adaptasi cepat bagi pejabat yang mendapat amanah baru. Proses transisi, menurutnya, harus berjalan mulus agar tidak menimbulkan kekosongan kerja maupun hambatan administratif.

“Kalau di posisi yang lama Bapak/Ibu dalam kondisi yang baik, maka di posisi yang baru harus lebih dari itu, harus istimewa. Proses perpindahannya harus lebih baik, lebih cepat, dan langsung memberikan dampak pembangunan,” tegasnya.

Sebanyak 27 Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas resmi dilantik dalam kesempatan itu. Munafri menyebut pergeseran tersebut sebagai langkah strategis untuk mempercepat performa birokrasi dan memastikan pelayanan publik berjalan optimal.

Ia menegaskan tak ingin lagi mendengar adanya persoalan di lapangan yang berlarut tanpa penyelesaian. Bagi dia, Makassar adalah “rumah besar” yang harus dirawat bersama melalui kerja kolaboratif lintas perangkat daerah.

Karena itu, setiap SKPD diminta fokus pada program prioritas di bidangnya masing-masing. Aspirasi masyarakat, lanjutnya, harus diterjemahkan menjadi layanan yang tepat sasaran dan benar-benar menjawab kebutuhan warga.

Dalam arahannya, Munafri juga menekankan pentingnya membangun manajemen tim yang solid di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Seluruh bidang dalam satu OPD harus aktif saling mendukung demi menghasilkan output maksimal dan outcome yang terukur.

Sorotan khusus diberikan pada dominasi pejabat dari Dinas Pekerjaan Umum (PU) dalam pelantikan kali ini. Menurutnya, hal itu sejalan dengan fokus program prioritas yang banyak berada di sektor infrastruktur.

“Program prioritas banyak ada di PU, saya tidak mau lagi mendengar ada pekerjaan yang berhenti karena keraguan, karena human error, karena tidak selaras dengan tujuan kita,” ujarnya.

Munafri juga meminta agar pejabat di lingkup PU yang sebelumnya masih berstatus Pelaksana Tugas (Plt) segera didefinitifkan. Langkah tersebut dinilai penting untuk mempercepat proses pengadaan barang dan jasa, sekaligus mencegah penumpukan pekerjaan di akhir tahun anggaran.

“Saya mau ini cepat berjalan supaya sistem penganggaran yang sudah ada bisa dimaksimalkan. Jangan tunggu di ujung baru kejar serapan,” katanya.

Ia mengakui masih terdapat sejumlah jabatan strategis yang perlu segera diisi, termasuk yang membutuhkan pertimbangan teknis (Pertek). Proses simulasi dan penempatan pejabat, kata dia, akan terus dilakukan agar tidak ada posisi kosong terlalu lama, termasuk untuk kepala sekolah dan kepala puskesmas.

“Kita harus berlari kencang, kalau kita miss di depan, ke belakang pasti berantakan,” tegasnya.

Munafri kembali mengingatkan pentingnya menjaga soliditas internal. Ia meminta setiap persoalan diselesaikan secara internal tanpa harus diumbar ke publik.

“Kalau ada persoalan di dalam, selesaikan di dalam, perlihatkan bahwa OPD itu utuh dan solid,” ujarnya.

Ia juga mendorong para kepala SKPD menerapkan strong leadership agar seluruh jajaran bergerak serentak hingga level terbawah. Dengan pola kerja yang terbangun rapi, ia meyakini program lintas OPD dapat berjalan tanpa hambatan.

“Kalau pola seperti itu terbangun dalam kerja-kerja pemerintahan, semuanya akan berjalan lancar. Tidak ada yang miss, walaupun lintas OPD,” jelas Appi.

Perhatian turut diarahkan pada jajaran wilayah, mengingat persoalan kecil di tingkat bawah berpotensi membesar bila tidak segera ditangani. Munafri menilai penataan menyeluruh diperlukan untuk menghentikan praktik pembiaran maupun tumpang tindih kewenangan.

Di sektor kesehatan, ia memberi atensi khusus pada RSUD Daya sebagai representasi wajah pelayanan kesehatan pemerintah kota.

“Rumah Sakit Daerah tidak boleh hanya berpikir sebagai rumah sakit biasa. Harus tumbuh, memberikan pelayanan maksimal, membangun kepercayaan masyarakat,” katanya.

“Dokter-dokternya bagus, tinggal bagaimana pola pelayanan dan infrastrukturnya ditingkatkan,” lanjutanya.

Direktur RSUD Daya beserta jajaran diminta membenahi sistem administrasi dan meningkatkan mutu layanan agar kehadiran pemerintah semakin dirasakan masyarakat.

Menutup arahannya, Munafri mengingatkan bahwa pelantikan jabatan diawali dengan sumpah yang bukan sekadar formalitas, melainkan komitmen moral.

“Hak dan kewajiban harus berjalan sesuai aturan, jangan hanya hak yang dituntut, sementara kewajiban disembunyikan,” pungkasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Munafri menunjuk Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPKB) Makassar, A. Irwan Bangsawan, sebagai Plt Asisten I Pemerintah Kota Makassar.

Adapun 27 pejabat yang dilantik berasal dari berbagai perangkat daerah, mulai dari Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Pendidikan, Dinas Perhubungan, hingga sejumlah kecamatan di Kota Makassar.

Daftar Nama Pejabat yang Dilantik di Lingkup Pemerintah Kota Makassar

1. dr. Reini Meilani Isbarch – Wakil Direktur Pelayanan UPT RSUD Daya, Dinas Kesehatan Kota Makassar.
2. Sitti Khusnaeni Sakka Manggasali – Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar.
3. Muhammad Amin – Kepala Bidang Jalan dan Jembatan, Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar.
4. Suriady – Kepala Bidang Prasarana dan Bangunan Gedung, Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar.
5. Rismawati Hamid – Kepala Bidang Sanitasi, Air Bersih dan Jasa Konstruksi, Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar.
6. Achmad Rivaldy Rizal – Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan, Sekretariat Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar.
7. Arie Satriadi Sadewa – Kepala Sub Bagian Keuangan, Sekretariat Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar.
8. Fitriah Ramadhani – Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan, Sekretariat Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar.
9. Islamiyah Sondeng – Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sekretariat Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar.
10. Besse Nuryanti – Kepala Sub Bagian Keuangan, Sekretariat Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Makassar.
11. Andi Fitriani – Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sekretariat Dinas Kesehatan Kota Makassar.
12. Deddy Yosep Orie – Kepala Sub Bidang Perencanaan Kebijakan Umum Anggaran, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar.
13. Rahmi Indry Sam – Kepala UPT Pengelolaan Air Limbah, Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar.
14. Daniel Dessi Arruanlumeme – Kepala UPT Perbengkelan dan Pengelolaan Alat Berat, Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar.
15. Sri Wanti Mamonto – Kepala UPT Museum, Dinas Kebudayaan Kota Makassar.
16. Andi Nurul Salsabila Sultan Pawi – Kepala UPT Pengendalian Program Keluarga Berencana Kecamatan Makassar, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Makassar.
17. Monica Suparman – Kepala UPT Pengendalian Program Keluarga Berencana Kecamatan Manggala, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Makassar.
18. Nurtina – Kepala UPT Pengendalian Program Keluarga Berencana Kecamatan Mamajang, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Makassar.
19. Lukman – Kepala Seksi Manajemen Sekolah Dasar, Bidang Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kota Makassar.
20. Paisal – Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar, Bidang Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kota Makassar.
21. Linda Any Fitriani – Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Pertama, Bidang Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan Kota Makassar.
22. Fatmawati – Kepala Seksi Manajemen Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal, Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan Kota Makassar.
23. Yusuf Susandy Misman – Kepala Seksi Pemeliharaan Perlengkapan Jalan, Bidang Perlengkapan Jalan Dinas Perhubungan Kota Makassar.
24. St. Ariani K – Kepala Seksi Pemerintahan, Kecamatan Bontoala Kota Makassar.
25. M. Syarif – Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, Sekretariat Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar.
26. Hamka Darwis – Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sekretariat Kecamatan Mariso Kota Makassar.
27. Aisyiyah – Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Pengelolaan Air Limbah, Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar.