Jakarta, Respublica— Bupati Luwu Timur, Irwan Bachri Syam, melakukan konsultasi langsung dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Republik Indonesia. Tujuannya membahas persoalan lahan di Dusun Laoli, Desa Harapan, Kecamatan Malili.

Pertemuan ini berlangsung di Kantor Komnas HAM RI, Jakarta, Jumat (17/7/2026). Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Luwu Timur untuk memastikan proses pembangunan tetap menghormati hak-hak masyarakat.

Dalam kunjungan tersebut, Irwan bersama Sekretaris Daerah (Sekda) Luwu Timur, Ramadan Pirade. Hadir juga Wakil Ketua DPRD Luwu Timur, Jihadin Pirage. Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM RI, Saurlin P. Siagian, bersama jajaran menerima rombongan tersebut.

Pertemuan itu membahas dinamika yang berkembang di Dusun Laoli terkait rencana penyediaan lahan bagi Proyek Strategis Nasional (PSN) Kawasan Industri Indonesia Huali Industry Park.

Komnas HAM mengapresiasi langkah Bupati Luwu Timur. Karena memilih berkonsultasi secara langsung guna mencari solusi atas persoalan tersebut melalui pendekatan dialog dan perlindungan hak asasi manusia.

Irwan menegaskan, kehadiran pemerintah daerah di Komnas HAM merupakan wujud komitmen untuk menjaga keseimbangan antara pembangunan dan pemenuhan hak masyarakat.

“Kehadiran saya bersama jajaran Pemkab dan unsur pimpinan DPRD adalah bentuk komitmen nyata. Untuk memastikan bahwa proses pembangunan tidak boleh mengabaikan hak-hak masyarakat,” ujarnya.

“Kami ingin mencari jalan tengah terbaik yang mengedepankan prinsip kemanusiaan dan keadilan bagi warga kita,” jelas Irwan.

Pemkab Luwu Timur Kedepankan Dialog dalam Penyelesaian Lahan

Bupati Irwan memastikan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur akan menindaklanjuti berbagai masukan dan arahan dari Komnas HAM secara hati-hati.

Menurutnya, penyelesaian persoalan lahan di Dusun Laoli akan dilakukan dengan mengedepankan pendekatan persuasif, transparan, dan dialogis agar seluruh pihak dapat memperoleh solusi yang adil.

Koordinasi yang dilakukan bersama Komnas HAM juga menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk menjaga keterbukaan dalam setiap proses pengambilan kebijakan, khususnya yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat.

Pemkab Luwu Timur berharap komunikasi yang terus dibangun bersama seluruh pemangku kepentingan dapat menghasilkan penyelesaian yang mengedepankan rasa keadilan, melindungi hak-hak warga, sekaligus mendukung keberlanjutan investasi melalui Proyek Strategis Nasional yang diharapkan memberi manfaat bagi pembangunan daerah.