Pembicaraan tentang subsidi BBM selama ini lebih banyak ditempatkan dalam bahasa ekonomi: harga, anggaran, fiskal. Tetapi, ketika penyaluran subsidi semakin bergantung pada data sosial-ekonomi dan kategori desil, persoalannya menjadi lebih luas. Di balik kebijakan yang tampak teknokratis, terdapat proses sosial yang menarik untuk dibaca: negara sedang berusaha menguasai masyarakatnya melalui data, angka, dan klasifikasi.

Desil adalah cara mengelompokkan masyarakat berdasarkan status sosial-ekonomi tertentu. Lewat pendataan, masyarakat ditempatkan ke dalam kelompok yang menggambarkan tingkat kesejahteraan.

Di sinilah kita perlu mempertanyakan, apa yang terjadi ketika kehidupan manusia yang kompleks itu diterjemahkan menjadi angka? Siapa yang menentukan tanda kesejahteraan? Bagaimana dampaknya ketika kategori tersebut digunakan untuk menentukan penerimaan subsidi?

Manusia menjadi data

Masalah ini menarik diulik dari teori Kuasa-Pengetahuan Michel Foucault. Bahwa negara modern membutuhkan pengetahuan mengenai penduduknya. Negara perlu mengetahui jumlah penduduk, pekerjaan, kondisi rumah tangga, kepemilikan aset, dan berbagai kondisi lainnya. Dalam konteks subsidi BBM, pengetahuan tersebut akan menjadi data.

Data membuat masyarakat bisa dibaca dengan mudah oleh negara. Hanya saja, proses membaca masyarakat tidak sepenuhnya netral. Saat negara menentukan indikator kesejahteraan, negara sekaligus menentukan apa yang dianggap penting diketahui. Saat masyarakat dikelompokkan ke dalam desil, negara sedang menciptakan cara tertentu untuk mendikte masyarakat.

Foucault menunjukkan bahwa pengetahuan dan kekuasaan memiliki hubungan saling berkelindan. Pengetahuan dapat menjadi sarana bagi kekuasaan. Sebaliknya, kekuasaan berperan menentukan pengetahuan yang akan diproduksi.

Dalam konteks subsidi BBM, data sosial-ekonomi memungkinkan negara mengidentifikasi kelompok yang dianggap membutuhkan subsidi. Data kemudian menjadi dasar bagi pengambilan keputusan.

Desil sebagai politik pengetahuan

Istilah politik pengetahuan dalam istilah Foucault adalah narasi pendisiplinan tubuh-tubuh sosial. Politik pengetahuan berkaitan tentang siapa yang memiliki otoritas menentukan pengetahuan yang dianggap sah tentang masyarakat.

Dalam sistem desil, proses ini telanjang bulat: indikator dipilih, data dikumpulkan, masyarakat dikategorikan. Sebab itu, persoalannya bukan apakah data benar itu atau salah. Pertanyaan yang jauh lebih fundamental adalah bagaimana sebuah data memperoleh kewenangan untuk menentukan tindakan negara?

Foucault memandang bahwa pemerintahan modern tidak hanya bekerja melalui larangan atau hukuman (disipline and punish), tetapi juga melalui pengetahuan, statistik, dan administrasi. Negara mengembangkan strategi tertentu untuk mengetahui masyarakat agar masyarakat dapat ditundukkan.

Desil bisa dibaca dalam kerangka tersebut. Negara tidak harus hadir secara langsung di setiap rumah untuk memgatur masyarakat. Melalui sistem pendataan dan klasifikasi, negara membangun gambaran tentang kondisi sosial-ekonomi penduduk dan menggunakannya dalam pengaturan.

Warga menjadi kategori

Persoalan ini sedemikian kompleks karena kehidupan sosial manusia jauh lebih kompleks daripada kategori. Seseorang boleh memiliki pendapatan tertentu, tetapi juga memiliki utang dan beban keluarga yang besar. Seseorang dapat memiliki aset, tetapi tidak mempunyai pendapatan tetap. Kondisi ekonomi sebuah keluarga juga dapat berubah dengan cepat, sementara data membutuhkan proses pendataan dan pembaruan.

Ketika seseorang dikategorikan dalam desil tertentu, identitas sosialnya menjadi lebih sederhana daripada kenyataan hidupnya. Ia bukan hanya manusia dengan pengalaman dan persoalan yang rumit, tetapi sudah menjadi unit statistik.

Penyederhanaan itu tidak selalu buruk. Pemerintah memang membutuhkan data agar kebijakan dapat dilakukan lebih terarah. Tanpa data, subsidi juga berpotensi tidak tepat sasaran. Masalahnya adalah data tidak pernah berbicara dengan sendirinya. Selalu ada proses di baliknya, yakni siapa yang mengumpulkan data, apa yang diukur, bagaimana pengukuran dilakukan, dan bagaimana kategori dibentuk.

Data menentukan hak

Pada titik ini, relasi pengetahuan dan kekuasaan semakin jelas. Pengetahuan tentang masyarakat berubah menjadi dasar untuk mengatur masyarakat. Karena itu, pembahasan subsidi BBM tidak cukup dengan pertanyaan apakah subsidi perlu diberikan atau dikurangi. Kita juga perlu bertanya bagaimana negara menentukan siapa yang berhak?

Jika data menentukan hak, masyarakat perlu mengetahui bagaimana data tersebut digunakan. Jika klasifikasi menentukan akses terhadap sumber daya, masyarakat juga membutuhkan ruang untuk mempertanyakan dan memperbaiki klasifikasi tersebut. Sebab, ketika data salah, klasifikasi bisa salah. Ketika klasifikasi salah, keputusan juga bisa salah. Dan ketika keputusan salah, ketidakadilan bisa terjadi.

Desil subsidi BBM bukan sekadar persoalan angka. Ia merupakan bagian dari perubahan cara negara modern berhubungan dengan masyarakatnya. Negara semakin banyak mengetahui masyarakat melalui data lalu disimpulkan dalam statistik.

Foucault membantu kita melihat bahwa proses tersebut bukan hanya soal administratif. Di dalamnya terjalin relasi pengetahuan dan kekuasaan dalam bentuknya sebagai data dan statistik. Ketika negara mengukur masyarakat, negara sekaligus membangun cara tertentu untuk mendisiplinkan masyarakat. Ketika masyarakat diklasifikasikan, kategori tersebut dapat menjadi dasar untuk mendikte mereka. Dan ketika kategori itu menentukan akses terhadap sumber daya, pengetahuan telah berubah menjadi kekuasaan yang memiliki konsekuensi nyata.

Dengan demikian, pertanyaan yang akan muncul bukan hanya tentang siapa yang akan mendapatkan subsidi?, tetapi, bagaimana negara menentukan siapa yang dianggap layak mendapatkan subsidi? Sebab itu desil bukan hanya tentang angka. Desil adalah tentang strategi negara mengetahui rakyatnya, serta bagaimana pengetahuan itu digunakan untuk menguasai kehidupan rakyatnya. Itu.

**Penulis adalah Muhammad Suryadi R, Direktur Eksekutif Parametric Development Center