Makassar, Respublica— Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin meminta camat dan lurah tidak lagi menjadikan kegiatan seremonial, jumlah program, maupun serapan anggaran sebagai ukuran utama keberhasilan kerja pemerintahan di wilayah.

Ia menegaskan, orientasi kerja birokrasi harus bergeser dari sekadar menjalankan kegiatan menuju penciptaan public value dan dampak nyata yang dirasakan langsung masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Munafri saat memimpin rapat koordinasi bersama seluruh camat dan lurah se-Kota Makassar di Ruang Sipakatau, Kantor Wali Kota Makassar, Senin (5/10/2026).

Dalam arahannya, Munafri menekankan pentingnya perubahan paradigma pemerintahan dari government menuju governance, kemudian satu langkah lebih jauh menuju impactful governance.

“Kepemimpinan kami saat ini adalah bagaimana government ini impactful. Bukan hanya governance, tapi kita one step ahead, yaitu impactful governance. Pemerintahan yang berdampak langsung kepada masyarakat,” tegas Munafri.

Menurutnya, perubahan paradigma tersebut tidak cukup berhenti pada istilah atau konsep pemerintahan. Camat dan lurah harus menerjemahkannya dalam pelaksanaan program yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Selama ini, keberhasilan program kerap dilihat dari terlaksananya kegiatan dan besarnya anggaran yang terserap. Padahal, menurut Munafri, hal yang lebih penting ialah manfaat yang dihasilkan setelah program dilaksanakan.

” Kegiatan itu tidak hanya memberikan atau menghabiskan anggaran saja, setelah itu tahun depan diulangi lagi. Yang kita harapkan bagaimana program-program ini bisa memberikan manfaat kepada masyarakat yang ada di dalamnya,” jelasnya.

Ia mengingatkan bahwa besarnya anggaran tidak otomatis menjamin keberhasilan sebuah program. Setiap camat dan lurah harus memahami tujuan akhir kegiatan yang dijalankan, termasuk perubahan yang ingin dihasilkan bagi kehidupan warga.

Munafri juga menekankan pentingnya melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan. Warga tidak seharusnya hanya ditempatkan sebagai penerima manfaat, tetapi perlu diberi ruang untuk ikut merancang dan menjalankan program.

“Masyarakat harus ikut sebagai co-creator bersama-sama dengan pemerintah. Artinya, masyarakat terlibat, dilibatkan untuk bersama-sama,” tegasnya.

Bagi Munafri, keterlibatan masyarakat menjadi bagian penting dalam menciptakan program yang sesuai dengan persoalan di lapangan. Dengan demikian, pemerintah tidak hanya menjalankan agenda rutin tahunan, tetapi mampu menghadirkan solusi atas kebutuhan warga.

Ia menilai perubahan tersebut harus dimulai dari wilayah karena camat dan lurah merupakan jajaran pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat.

Dalam arahannya, Munafri juga menyoroti meningkatnya tuntutan publik terhadap kualitas pelayanan pemerintahan. Masyarakat kini mengharapkan pelayanan yang lebih cepat, mudah, adil, transparan, berkualitas, dan bermakna.

Karena itu, ukuran keberhasilan pemerintah harus mengikuti perkembangan kebutuhan masyarakat. Pelaksanaan kegiatan dan laporan administratif saja tidak cukup untuk menunjukkan bahwa sebuah program berhasil.

“Pemerintah tidak boleh lagi berhenti hanya pada tahap input, output, atau sekadar outcome. Indikator keberhasilan sejati terletak pada public value dan impact yang dirasakan langsung oleh masyarakat,” jelasnya, lagi.

Munafri berharap seluruh camat dan lurah mampu mengevaluasi program berdasarkan manfaat yang dihasilkan, bukan hanya berdasarkan jumlah kegiatan yang terlaksana.

“Saya berharap seluruh kegiatan di wilayah sudah selesai dari tadi pagi, sehingga saat ini sudah sisa kontrol yang dijalankan,” harapnya.

Ia juga meminta jajaran wilayah memastikan setiap program berjalan sesuai target dan memberikan hasil yang dapat dirasakan masyarakat.

“Yang kita mau adalah kegiatan yang memberikan manfaat kepada masyarakat. Sehingga memang dibutuhkan penjelasan yang berulang-ulang kali harus disampaikan,” tuturnya.

Munafri menegaskan, transformasi menuju impactful governance menjadi bagian penting dari arah kepemimpinan Pemerintah Kota Makassar dalam lima tahun ke depan.

Pemerintah, kata dia, tidak cukup hanya menghitung banyaknya program yang dilaksanakan. Setiap program harus mampu menunjukkan perubahan nyata dalam kehidupan masyarakat.

“Sehingga kehadiran pemerintah benar-benar dirasakan masyarakat dan pembangunan tidak berhenti sebagai kegiatan administratif semata,” pungkasnya.