Makassar, Respublica— Wakil Ketua II DPRD Kota Makassar, Anwar Faruq, menggelar kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Angkatan XI bersama Dinas Sosial (Dinsos) Kota Makassar di Hotel Grand Asia, Selasa (10/11/2026).

Kegiatan tersebut membahas penyelenggaraan perlindungan sosial, khususnya terkait kebijakan pemerintah dalam memberikan bantuan kepada masyarakat miskin dan kelompok rentan.

Selain itu, forum ini menjadi ruang untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai kriteria penerima bantuan sosial serta mekanisme penentuan tingkat kesejahteraan keluarga.

Dalam sambutannya, Anwar Faruq mengatakan, pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan salah satu fungsi DPRD untuk memastikan program pemerintah berjalan sesuai ketentuan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Menurutnya, sektor perlindungan sosial perlu mendapat perhatian karena berkaitan langsung dengan pemenuhan kebutuhan dasar dan kesejahteraan masyarakat.

Ia menilai, program bantuan sosial tidak cukup hanya dilihat dari penyaluran bantuan, tetapi juga harus dipastikan ketepatan sasaran penerimanya. Karena itu, masyarakat perlu memahami bagaimana pemerintah menetapkan kriteria penerima bantuan serta apa saja persyaratan yang harus dipenuhi.

“Melalui kegiatan ini, kita ingin masyarakat mendapatkan pemahaman yang utuh mengenai program perlindungan sosial. Jangan sampai ada masyarakat yang sebenarnya membutuhkan, tetapi tidak mengetahui mekanisme untuk mendapatkan bantuan. Begitu juga sebaliknya, bantuan harus benar-benar diberikan kepada mereka yang memenuhi kriteria,” ujar Anwar dalam sambutannya.

Ia juga berharap, kegiatan pengawasan tersebut dapat menjadi ruang komunikasi antara masyarakat dan pemerintah, terutama dalam menyampaikan persoalan maupun kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan program bantuan sosial.

Dengan begitu, DPRD dapat memperoleh masukan langsung dari masyarakat untuk menjadi bahan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Sementara itu, Kepala Bidang Dinas Sosial Kota Makassar, Masri Acca, dalam pemaparannya menjelaskan bahwa perlindungan sosial merupakan upaya pemerintah untuk membantu masyarakat menghadapi berbagai kerentanan dan guncangan sepanjang siklus kehidupan.

Menurutnya, dalam situasi krisis, pemerintah menghadirkan perlindungan sosial untuk menjaga daya beli masyarakat yang terdampak, terutama kelompok miskin dan rentan.

Ia menjelaskan, salah satu parameter yang digunakan dalam menentukan tingkat kesejahteraan keluarga adalah sistem desil. Sistem ini membagi kelompok kesejahteraan masyarakat ke dalam 10 tingkatan, mulai dari Desil 1 hingga Desil 10.

Desil 1 merupakan kelompok 10 persen keluarga dengan tingkat kesejahteraan paling rendah, sedangkan Desil 10 merupakan kelompok 10 persen keluarga dengan tingkat kesejahteraan paling tinggi.

Pengelompokan tersebut menjadi salah satu acuan dalam menentukan kelompok masyarakat yang berhak memperoleh program bantuan sosial.

Masri memaparkan, Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) diperuntukkan bagi masyarakat yang berada pada Desil 1 hingga Desil 4.

Sementara itu, bantuan iuran jaminan kesehatan serta asistensi rehabilitasi sosial menyasar kelompok masyarakat pada Desil 1 hingga Desil 5.

Adapun program penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang bersifat sementara dapat diberikan berdasarkan keputusan pejabat pimpinan tinggi madya selaku pemangku program.

Melalui pemaparan tersebut, masyarakat diharapkan memahami bahwa setiap program perlindungan sosial memiliki kriteria dan sasaran penerima yang berbeda.

Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Angkatan XI ini turut menghadirkan Muh. Shafir Gora, ST, sebagai narasumber. Diskusi dipandu oleh Zubair Muin, SE, selaku moderator.

Forum tersebut diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai kebijakan perlindungan sosial sekaligus memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan program kesejahteraan sosial di Kota Makassar.